TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, mengungkapkan implementasi bursa karbon di Indonesia jauh lebih cepat dibandingkan dengan negara tetangga.
“Sebagai pembanding, di negara tetangga kita butuh waktu 1,5 sampai 2 tahun bagi regulator untuk betul-betul menerjemahkannya dalam kegiatan konkret bursa karbon," ungkap Mahendra dalam acara peluncuran perdana bursa karbon di Bursa Efek Indonesia, Selasa, 26 September 2023.
Mahendra menyampaikan keberhasilan peluncuran bursa karbon ini salah satunya karena dipacu oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang ingin implementasinya berlangsung cepat.
"Berkat peringatan bapak presiden untuk bekerja tidak lambat, kami telah melaksanakannya insyaAllah dalam waktu 8 bulan," kata Mahendra. Dirinya juga menyebut bahwa bursa karbon di negara jiran butuh waktu 3-4 bulan sampai transaksi perdana dapat dilakukan secara final. Sementara itu, perdagangan perdana karbon di Indonesia terjadi langsung saat bursa karbon resmi diluncurkan.
Mahendra menyampaikan terdapat 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara yang berpotensi ikut perdagangan karbon. Jumlah ini setara dengan 86 persen dari total PLTU batu bara yang beroperasi di Indonesia.
PLTU dapat mulai bertransaksi melalui bursa karbon tahun ini
