Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ombudsman Usulkan HET Gabah untuk Kendalikan Harga Beras, Pengamat: Merugikan Petani

image-gnews
Pekerja menyimpan karung beras di gudang Bulog Gedebage, Bandung, Jawa Barat, 14 September 2023. Untuk mengatasi daya beli masyarakat yang melemah akibat gejolak harga beras, pemerintah melalui Bulog menggelontorkan 210 ribu ton beras untuk bantuan pangan berupa bansos beras bagi 21,3 juta KPM. TEMPO/Prima mulia
Pekerja menyimpan karung beras di gudang Bulog Gedebage, Bandung, Jawa Barat, 14 September 2023. Untuk mengatasi daya beli masyarakat yang melemah akibat gejolak harga beras, pemerintah melalui Bulog menggelontorkan 210 ribu ton beras untuk bantuan pangan berupa bansos beras bagi 21,3 juta KPM. TEMPO/Prima mulia
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan harge eceran tertinggi (HET) gabah sulit diterapkan. Adapun, penerapan HET gabah ini diusulkan Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika.

"Kalau ada HET gabah, potensial merugikan petani," kata Khudori kepada Tempo, Senin malam, 18 September 2023. "Karena harga input produksi, seperti pupuk, benih, tenaga kerja, sewa lahan, pestisida, tidak ada yang fix."

Menurut Khudori, HET gabah bisa diterapkan jika pemerintah dapat memastikan harga input produksi tersebut. Misalnya, ongkos tenaga kerja dibuat tetap. Dia berujar, syarat tersebut penting agar kebijakan yang diambil tidak merugikan petani.

"Jangan karena ingin menyelamatkan penggilingan dan konsumen, tapi petani merugi," ujar Khudori.

Sebelumnya, Yeka memang mengusulkan penerapan kebijakan HET gabah di tingkat penggilingan untuk mengendalikan harga gabah di tingkat petani. Hal ini seiring tingginya harga beras yang masih terjadi hingga saat ini. 

Sementara HET gabah diterapkan, Yeka menyarankan HET beras dicabut sementara. Sebab, kata dia, HET beras tidak efektif menstabilkan harga beras di pasaran.

Dia berujar, kebijakan HET selama ini hanya menjadi acuan pasar modern. Sementara itu, tidak ada HET bagi pasar tradisional.  Sebab, kata dia, sejak 2017 banyak orang membeli beras di pasar dengan  harga  di atas HET.

"Mau nggak lakukan penindakan? Ya, bagaimana mau melakukan penindakan ratusan ribu warung atau toko?" ucap Yeka, Senin, 18 September 2023. "Makanya, HET tidak pas untuk stabilkan harga."

Yeka menuturkan, sejak November 2022, harga real beras premium sudah melebihi HET. Karena itu, semestinya, mitigasi dilakukan sejak November 2022. Namun, HET kemudian direvisi dari Rp 12.800 menjadi Rp 13.900 pada April lalu. 

"Tapi setelah direvisi, harga eceran beras premium tidak pernah sentuh HET," tutur Yeka.

Hal serupa pun terjadi pada harga beras medium. Menurut Yeka, harga HET bers medium yang naik dari Rp 9.450 menjadi Rp 10.900 pada Mei lalu tetap diikuti harga beras di pasar. Artinya, kebijakan HET tidak bisa meredam harga beras yang tinggi. 

"Kalau tujuannya mau meredam harga beras, buktinya di atas HET semua," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi tidak secara gamblang memberi penjelasan, ketika Tempo bertanya apakah usulan Ombudsman tersebut bakal dipertimbangkan Bapanas. Arief hanya mengatakan bahwa yang harus diperbaiki adalah produksi dan cadangan pangan.

"Berapapun dinaikkan, HET tidak akan cukup kalau shortage," kata Arief kepada Tempo melalui pesan WhatsApp pada Senin, 18 September 2023. "Produksi kuncinya."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ombudsman Temukan Kecurangan PPDB, Peserta yang Seharusnya Lulus Malah Dinyatakan Gagal

5 jam lalu

Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Ombudsman Temukan Kecurangan PPDB, Peserta yang Seharusnya Lulus Malah Dinyatakan Gagal

Laporan Ombudsman soal kecurangan PPDB 2024. Apa temuannya?


Diminta Laporkan Kerugian akibat Aturan Impor, Bos Industri Tekstil: Ombudsman Harusnya Inisiatif Investigasi

1 hari lalu

Pekerja mengatur benang-benang untuk corak di mesin tenun sebuah pabrik kain sarung di Kampung Balekambang, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 18 Maret 2024. Utilitas industri tekstil kecil dan menengah akan sangat terbantu setelah pemerintah mengeluarkan aturan baru yang membatasi impor tekstil dan produk tekstil. TEMPO/Prima mulia
Diminta Laporkan Kerugian akibat Aturan Impor, Bos Industri Tekstil: Ombudsman Harusnya Inisiatif Investigasi

Direktr API, Danang Girindrawardana, menyebut Ombudsman seharusnya peka dan berinisiatif menginvestigasi aturan impor yang merugikan industri tekstil.


Pungli di Rutan Kupang: Kemenkumham NTT Selesai Kumpulkan Bahan, Lanjut Tahap Pemeriksaan

2 hari lalu

Dok. Seorang warga binaan sedang berjalan di dalam kawasan Rutan Kupang. ANTARA/Aloysius Lewokeda
Pungli di Rutan Kupang: Kemenkumham NTT Selesai Kumpulkan Bahan, Lanjut Tahap Pemeriksaan

Ombudsman menemukan dugaan pungli di Rutan Kupang. Tahanan dimintai Rp2 juta sampai Rp40 juta


Reforma Agraria Summit Digelar, Petani Jawa Tengah: Banyak Konflik belum Diselesaikan

2 hari lalu

Suasana pelaksanaan Reforma Agraria Summit 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Acara yang digelar di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, ini akan dihelat pada 14-15 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Reforma Agraria Summit Digelar, Petani Jawa Tengah: Banyak Konflik belum Diselesaikan

Para petani anggota Organisasi Tani Jawa Tengah mengungkap banyaknya konflik agraria yang tidak kunjung diselesaikan.


Ombudsman Sebut Pengangkatan Komisaris BUMN Harus Diuji Melalui Seleksi

3 hari lalu

Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Ombudsman Sebut Pengangkatan Komisaris BUMN Harus Diuji Melalui Seleksi

Ramai kerabat dan orang dekat Jokowi dan Prabowo diangkat komisaris BUMN.


Stok Beras di Sumsel-Babel Mencapai 54 Ribu Ton, Bulog: Aman hingga Masa Panen 2025

4 hari lalu

Pekerja memikul karung beras di Gudang Bulog, Medan, Sumatera Utara, Selasa, 28 Mei 2024. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara menerima beras impor dari Thailand sebanyak 10 ribu ton dan dari Pakistan sebanyak 10 ribu ton. ANTARA/Yudi Manar
Stok Beras di Sumsel-Babel Mencapai 54 Ribu Ton, Bulog: Aman hingga Masa Panen 2025

Bulog Kantor Wilayah Sumsel dan Babel mencatat total stok beras di seluruh gudang saat ini sebanyak 54.625 ton.


Sidak Harga di Pasar Tradisional Solo, Harga Daging Sapi, Cabai hingga Beras Naik Jelang Idul Adha

4 hari lalu

TPID Kota Solo melakukan sidak untuk memantau harga barang-barang kebutuhan pokok di Pasar Kadipolo Solo, Jawa Tengah, Rabu, 12 Juni 2024, menjelang Idul Adha 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Sidak Harga di Pasar Tradisional Solo, Harga Daging Sapi, Cabai hingga Beras Naik Jelang Idul Adha

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Solo memantau harga berbagai barang kebutuhan pokok di pasar tradisional di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 12 Juni 2024.


Konflik Agraria di Desa Pakel Banyuwangi, Petani Ditangkap Polisi saat Makan Malam Sepulang Menggarap Lahan

5 hari lalu

Warga Desa Pakel, Banyuwangi, saat berunjuk rasa di depan Pengadilan Tinggi Surabaya di Jalan Sumatera, Surabaya, Rabu, 13 Desember 2023. Dok TeKAD GARUDA
Konflik Agraria di Desa Pakel Banyuwangi, Petani Ditangkap Polisi saat Makan Malam Sepulang Menggarap Lahan

Belasan orang tak dikenal yang belakangan diketahui polisi dari Polresta Banyuwangi menangkap petani Desa Pakel saat sedang makan malam.


Perpanjangan Relaksasi Kenaikan HET Beras, Ini Alasan Kepala Bapanas

5 hari lalu

Aktifitas pekerja ditengah harga beras dipasaran naik di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024. Badan Pangan Nasional (Bapenas) menetapkan HET beras untuk wilayah zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi Rp. 10.900 dan beras premium Rp. 13. 900, Sementara zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung, dan kalimantan Rp. 11.500 dan beras premium Rp. 13.800 dan untuk zone 3 Maluku dan Papua Rp. 14.800. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Perpanjangan Relaksasi Kenaikan HET Beras, Ini Alasan Kepala Bapanas

Kenaikan HET beras resmi diperpanjang pemerintah. Apa alasan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi?


Pemerintah, Apindo dan Buruh Tetap 'Keukeuh' Soal Tapera, Ini Jalan Tengah Usulan Ombudsman

5 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Pemerintah, Apindo dan Buruh Tetap 'Keukeuh' Soal Tapera, Ini Jalan Tengah Usulan Ombudsman

Pemerintah tampaknya tidak berniat menunda pelaksanaan program Tapera, sementara buruh dan Apindo juga 'keukeuh' menolaknya.