Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Tantang IPB Berinovasi Genjot Produktivitas Padi jadi 12 Ton per Hektare: Harus Out of Mind

image-gnews
Presiden Jokowi saat memberikan orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis IPB Univrersity ke-60, Jumat, 15 September 2023. Dok. IPB
Presiden Jokowi saat memberikan orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis IPB Univrersity ke-60, Jumat, 15 September 2023. Dok. IPB
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan saat ini dibutuhkan inovasi yang di luar nalar dan luar biasa dalam membangun ekosistem pangan. Presiden pun menyerahkan inovasi untuk ketahanan pangan itu ke kampus Institut Pertanian Bogor atau IPB.

Saat ini, kata Jokowi, rata-rata produktivitas padi nasional mencapai 5,9 ton per hektare. Ia berharap inovasi yang dikembangkan IPB dapat menggenjot produktivitas padi menjadi 10-12 ton per hektare.

"Menurut saya, belum bisa dibilang inovasi, jika belum kita ini rada-rada gila, gitu. Belum bisa. Dibilang inovasi, jika kita belum dibilang 'out of mind'. Belum bisa dibilang inovasi, jika belum dibilang tidak mungkin," tuturnya. "Karena inovasi, semestinya memang bukan hal yang biasa-biasa saja."

Hal itu disampaikan Jokowi saat berorasi dalam Sidang Terbuka Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam rangka Dies Natalis ke-60 di Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 15 September 2023.

Oleh karena itu, Jokowi menyambut baik perluasan disiplin ilmu dari IPB untuk mengembangkan ekosistem pangan, serta intervensi teknologi canggih, bahkan kecerdasan buatan hingga sistem robotik.

Ia menjelaskan, krisis pangan dunia yang terjadi akibat kondisi geopolitik saat ini sebetulnya bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk membuat lumbung pangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tantangan krisis pangan dunia itu, kata Jokowi, yang menuntut warga Indonesia, termasuk IPB untuk melakukan inovasi besar-besaran dalam menangani permasalahan tersebut. "Untuk menjadikan permasalahan pangan dunia sebagai peluang Indonesia menjadi lumbung pangan," tuturnya.

Kepala Negara memaparkan bahwa lumbung pangan bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan kita, selain untuk mengatasi krisis pangan dunia yang terjadi.

Menanggapi hal tersebut, Rektor IPB Prof. Arif Satria mengatakan IPB menetapkan lima agenda besar. Lima agenda besar itu di antaranya meliputi memimpin inovasi pangan dan transformasi ekonomi Indonesia melalui industrialisasi agro maritim 4.0. Lalu meningkatkan peran trendsetter dari national leader menjadi global south leader di bidang agro maritim yang inklusif dan berkelanjutan.

ANTARA

Pilihan Editor: Ini Sosok Menteri Bahlil yang Diutus Jokowi Selesaikan Konflik Rempang Batam

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PSI Ungkap Penyerahan KTA Kaesang Pangarep Dilaksanakan di Solo Besok

3 menit lalu

Beda Partai dengan Keluarga, Kaesang Resmi Masuk PSI
PSI Ungkap Penyerahan KTA Kaesang Pangarep Dilaksanakan di Solo Besok

Ketua DPD PSI Kota Solo Antonius Yogo Prabowo mengungkapkan rencana penyerahan KTA PSI kepada Kaesang Pangarep besok, Sabtu, 23 September 2023.


Puan Harap APBN Akhir Periode Jokowi Berkeadilan untuk Rakyat

59 menit lalu

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto : Eno/Man
Puan Harap APBN Akhir Periode Jokowi Berkeadilan untuk Rakyat

Puan berharap APBN tahun kepemimpinan terakhir Pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.


Direktur PARA Syndicate Sebut Duet Prabowo dan Ganjar sebagai Win-win Solution Jokowi

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo mengajak Menhan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke acara panen raya di Kebumen, Jawa Tengah, 9 Maret 2023. BPMI Setpres/Laily Rachev
Direktur PARA Syndicate Sebut Duet Prabowo dan Ganjar sebagai Win-win Solution Jokowi

Duet Prabowo dan Ganjar akan menjadi win-win solution untuk Presiden Jokowi. Begini analisis Direktur PARA Syndicate.


Jokowi Lakukan Groundbreaking Rumah Sakit Pertama di IKN, Investasinya Rp 2 Triliun

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Lakukan Groundbreaking Rumah Sakit Pertama di IKN, Investasinya Rp 2 Triliun

Jokowi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Rumah Sakit (RS) Abdi Waluyo di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara


5 Fakta Soal Training Center Timnas Indonesia di IKN yang Groundbreakingnya Baru Dilakukan Jokowi

1 jam lalu

Presiden Jokowi meresmikan groundbreaking pusat pelatihan tim nasional Indonesia di IKN, Jumat, 22 September 2023. (Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden)
5 Fakta Soal Training Center Timnas Indonesia di IKN yang Groundbreakingnya Baru Dilakukan Jokowi

Groundbreaking Training Center Timnas Indonesia dilakukan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Simak 5 fakta menarik.


Tegaskan TikTok Belum Punya Izin Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Kemendag: Tunggu Revisi Permendag 50

1 jam lalu

Logo TikTok (tiktok.com)
Tegaskan TikTok Belum Punya Izin Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Kemendag: Tunggu Revisi Permendag 50

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim berujar TikTok hanya memiliki izin penyelenggara sistem elektronik dari Kemenkominfo.


DKI Jakarta Diganti DKJ, Heru Budi Sebut Dewan Regional Jabodetabekjur Akan Dipimpin Wapres

1 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melakukan kunjungan kerja di Rumah Pangan UMKM Masyarakat Pesisir, Jl. Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional No. 1 RT 6/RW 11, Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis, 14 September 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DKI Jakarta Diganti DKJ, Heru Budi Sebut Dewan Regional Jabodetabekjur Akan Dipimpin Wapres

Heru Budi mengatakan saat DKI Jakarta diganti DKJ, ada sejumlah pembangunan konektivitas yang perlu disinergikan dengan Bodetabekjur.


Setahun Lalu Ferdy Sambo Tak Terima Dipecat, Pernah Tuntut Jokowi dan Kapolri Listyo Sigit

2 jam lalu

Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo berjalan keluar ruangan usai mengikuti sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Jumat dini hari, 26 Agustus 2022. Pimpinan sidang KKEP yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Ahmad Dofiri memutuskan Ferdy Sambo disanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri akibat keterlibatannya dalam pembunuhan Brigadir J. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Setahun Lalu Ferdy Sambo Tak Terima Dipecat, Pernah Tuntut Jokowi dan Kapolri Listyo Sigit

Setahun lalu, Ferdy Sambo diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri. Ia tak terima, tuntut Jokowi dan Kapolri Listyo Sigit.


Keluarga Kader PDIP Tak Boleh Beda Partai, Bagaimana dengan Kaesang Gabung PSI?

2 jam lalu

Foto Presiden Jokowi dan Kaesang Pangarep dan Panembahan Al Nahyan Nasution sebelum akad nikah Kaesang dan Erina Gudono, Sabtu, 10 Desember 2022. Nama Nahyan bahkan sempat trending topic di Twitter dan dijuluki berpenampilan agak lain. Tim Media Kaesang-Erina
Keluarga Kader PDIP Tak Boleh Beda Partai, Bagaimana dengan Kaesang Gabung PSI?

Mei lalu, Gubernur Maluku Murad Ismail didepak dari PDI karena istrinya menjadi caleg DPR dari PAN. Apa sanksi bagi Jokowi jika Kaesang gabung PSI?


Koalisi Sipil Desak DPR Panggil Presiden dan BIN soal Data Intelijen Parpol

3 jam lalu

ilustrasi Gedung DPR/Tempo/Rahma Dwi Safitri
Koalisi Sipil Desak DPR Panggil Presiden dan BIN soal Data Intelijen Parpol

Koalisi Masyarakat Sipil mengirim surat kepada DPR guna mendesak DPR meminta keterangan Presiden soal data intelijen parpol