TEMPO.CO, Jakarta - Pulau Rempang, Kepulauan Riau tengah bergejolak beberapa hari belakangan. Hal itu dipicu oleh pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) bernama Rempang Eco City yang merupakan kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi di Pulau Rempang. Namun, proyek pembangunan Rempang Eco City proyek tidak berjalan mulus karena mendapat penolakan dari masyarakat setempat yang tidak bersedia digusur.
Konflik pun pecah pada Kamis 7 September 2023. Saat itu, bentrokan terjadi antara warga yang menolak penggusuran dengan aparat gabungan TNI-Polri yang memaksa masuk perkampungan untuk memasang tapal batas di Pulau Rempang.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ke Pulau Rempang untuk menyelesaikan konflik di pulau itu. Bahlil diutus untuk menjelaskan kepada warga setempat soal kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45 apabila setuju direlokasi.
Bahlil mengatakan kemungkinan bakal segera datang ke Pulau Rempang pada pekan ini. "Saya agendakan mungkin akhir minggu (pekan) ini," ujar Bahlil ketika ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Komplek Parlemen Senayan pada Rabu, 13 September 2023. "Saya tidak bisa sebutkan hari karena harus menyesuaikan jadwal kegiatan yang sudah ada."tambahnya.
Puluhan Orang Ditangkap
Selain bentrokan antara warga dan aparat di Pulau Rempang, kerusuhan juga terjadi di depan Kantor BP Batam pada 11 September 2023. Polda Kepulauan Riau dan Polresta Barelang menangkap 43 orang.
"Ada 43 orang dari massa aksi unjuk rasa menolak relokasi di depan Kantor BP Batam yang diamankan. Sebanyak 28 orang diamankan Polresta Barelang, sedangkan 15 orang lainnya diamankan oleh Polda Kepri," ujar Kapolresta Barelang Komisaris Besar Nugroho Tri Nuryanto di Batam, Selasa pagi 12 September 2023.
Warga Rempang hingga kini masih menolak untuk direlokasi. Bahkan apabila Menteri Bahlil Lahadalia datang ke Rempang, warga akan menyampaikan bahwa mereka tetap bersikukuh menolak relokasi
"Kami hanya meminta, kami tidak ingin direlokasi," kata salah satu warga, Rohimah, ketika dihubungi Tempo, Jumat, 15 September 2023. "Kalau pemerintah mau investasi, silakan. Tapi jangan ganggu kampung kami."
Tak hanya itu, pasca ricuh unjuk rasa yang terjadi di depan BP Batam, warga banyak yang tidak berani keluar rumah. "Kami sekarang masih takut, katanya polisi cari kami yang demo kemarin," kata salah seorang warga yang tidak mau namanya disebutkan.
Meski begitu BP Batam terus melakukan sosialisasi kepada warga untuk segera mendaftarkan rumah yang terdampak pembangunan Rempang Eco-city. Sosialisasi relokasi dilakukan dalam bentuk menyebarkan stiker dan spanduk pemberitahuan lokasi tempat pendaftaran yang berada di kampung. Lokasi pendaftaran terdapat di Kantor Koramil RSKI, di kantor Camat di Kelurahan Rempang Cate.
Hingga Kamis, 14 September 2023, BP Batam mencatat sekitar 87 keluarga sudah mendaftar untuk direlokasi. Kasatgas Tim Percepatan Pembangunan Rempang Eco-city, Harlas Buana mengatakan, pendaftaran rumah akan dibuka sampai tanggal 20 September 2023.
"Target sosialisasi sampai tanggal 20 September, yang sudah mendaftar sekitar 87 Kepala Keluarga, target sekitar 650 KK di kawasan Sembulang ini," katanya.
RIZKI DEWI AYU | RIRI RAHAYU | ANTARA | DANIEL A. FAJRI | YOGI EKA SAHPUTRA
