TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economi and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut konflik yang terjadi di Pulau Rempang bukan semata-mata karena masalah komunikasi. Namun, sudah termasuk community displacement atau pemindahan komunitas karena bakal merelokasi 16 kampung.
"Jadi, ada oversimplikasi (penyederhanaan berlebihan) di tingkat pemerintah karena menganggap ganti rugi bisa menyelesaikan masalah," kata Bhima kepada Tempo, Jumat, 15 September 2023.
Bhima mengatakan perkara relokasi di Pulau Rempang bukan perkara sederhana. Ada mata pencaharian, budaya, dan ruang hidup masyarakat yang terancam. "Ini bukan soal sederhana tentang pemindahan orang," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, merupakan bentuk komunikasi yang kurang baik. "Kalau warga, diajak bicara, diberikan solusi," kata Jokowi kepada wartawan di Pasar Keranggot, Cilegon pada Selasa, 12 September 2023.
Kerusuhan terjadi di Pulau Rempang pada 7 September 2023, buntut dari rencana pengosongan lahan yang akan dijadikan kawasan Rempang Eco City. Pengosongan itu berujung kericuhan setelah massa melakukan aksi penolakan dengan memblokir jalan ke kawasan mereka. Kerusuhan kembali timbul ketika masyarakat menggelar aksi unjuk rassa di depan Kantor Badan Pengusahaan atau BP Batam pada 11 September 2023.
Perwakilan warga Pulau Rempang, Rohimah, pun mengatakan komunikasi yang kurang baik terjadi karena BP Batam tidak mau mendengar aspirasi dan kebutuhan masyarakat. "Mereka hanya dengan ego mereka mengatakan untuk investasi. Mereka anggap kami tidak ada," ucap Rohimah ketika dihubungi Tempo, Jumat, 15 September 2023.
Rohimah menuturkan, masyarakat Pulau Rempang tidak menolak investasi. Dia justru mengaku bangga ketika ada investor yang masuk Rempang.
“Silakan investasi, tapi jangan ganggu kami. Jangan relokasi 16 kampung tua kami,” ucap Rohimah. Hal itu yang ingin ia sampaikan jika Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memenuhi janjinya mengunjungi Pulau Rempang.
RIRI RAHAYU | DANIEL A. FAJRI | YOGI EKA SAHPUTRA
Pilihan Editor: Bukan Tahun Depan, Dirjen Migas Sebut Pertamax Green Gantikan Pertalite pada 2026
