Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

5 Fakta Bansos Beras 10 Kilogram Tahap Kedua yang Disalurkan per Hari Ini

image-gnews
Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial atau bansos beras 10 kilogram di Gudang Bulog DKI Jakarta dan Banten, Sunter, Jakarta Utara pada Senin, 11 September 2023. Bansos beras tahap kedua ini akan disalurkan kapada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). TEMPO/Riani Sanusi Putri
Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial atau bansos beras 10 kilogram di Gudang Bulog DKI Jakarta dan Banten, Sunter, Jakarta Utara pada Senin, 11 September 2023. Bansos beras tahap kedua ini akan disalurkan kapada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). TEMPO/Riani Sanusi Putri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI (Kemensos) mulai menyalurkan bantuan sosial atau bansos beras 10 kilogram pada hari ini, Senin, 11 September 2023. Bansos tahap kedua tersebut menyasar masyarakat kurang mampu yang terdata sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Lantas, apa saja fakta-fakta bansos beras 10 kilogram? Berikut daftarnya. 

1.   Dipercepat dari rencana awal

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan penyaluran bantuan beras 10 kilogram beras agar dilakukan mulai September 2023 atau lebih cepat dari rencana pada Oktober-Desember 2023. 

"Mulai awal September akan didistribusikan secepatnya bantuan pangan beras, satu keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kilogram beras. Ini juga seperti operasi pasar," ucap Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2023. 

2.   Targetkan 21,35 juta KPM

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, bansos beras tahap kedua tersebut akan disalurkan kepada 21,35 juta KPM. Penerima bansos tersebut mengacu pada data dari Kemensos yang dapat diakses melalui situs cek bansos atau Aplikasi Cek Bansos. 

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Epi Sulandari pada akhir Agustus lalu mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan kebutuhan bantuan pangan tahap kedua untuk periode Oktober-Desember 2023.

Persiapan yang dimaksud, kata dia, menyebar stok beras ke berbagai gudang di daerah dan melakukan percetakan kemasan khusus 10 kilogram. “Kemudian kita sudah mulai mencetak kemasan dengan target September sudah tersedia di masing-masing gudang,” kata Epi dalam keterangan tertulis, Jumat, 28 Agustus 2023.   

3.   Dampak el nino

Pemimpin Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Bengkulu, Bakhtiar mengatakan, alasan percepatan penyaluran bansos beras untuk mencegah dampak dari El Nino atau fenomena cuaca peningkatan suhu panas. Akibat peningkatan panas dan kekeringan tersebut, kata dia, dapat memengaruhi keberlangsungan kebutuhan pangan. 

“Tadinya mau disalurkan November sampai Desember, maka dipercepat menjadi September, insya Allah kami sepakat kalau tidak ada halangan mungkin Jumat, 8 September 2023 sudah launching di Provinsi Bengkulu,” ucapnya usai rapat persiapan penyaluran bansos di kantor Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Bengkulu, Rabu, 6 September 2023. 

Menurut dia, penyaluran beras menjadi bukti kehadiran pemerintah atas ketersediaan pangan kepada masyarakat. Lebih lanjut, beras bantuan tersebut, dia harapkan dapat meringankan beban KPM yang tertimpa kesulitan akibat cuaca ekstrem. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Nanti diberi 10 kilogram per KK (Kartu Keluarga), penerima mendapatkan secara cuma-cuma, dengan adanya bantuan ini, kami berharap bisa membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang ditimpa kesedihan oleh kondisi cuaca ekstrem yang sedang terjadi” ujar Bachtiar. 

4.   Demi stabilkan harga beras

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan, penyaluran bansos beras merupakan langkah intervensi yang harus dilakukan pemerintah agar harga beras dapat kembali stabil. Arief menekankan bahwa dalam proses penyaluran perlu adanya kesesuaian dan meminimalisir kesalahan di lapangan. 

Senada dengan itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, terdapat 1,3 juta ton beras yang tersedia di Perum Bulog saat ini. Dia beranggapan bahwa stok beras harus dijaga agar harganya bisa stabil. 

“Sangat sulit musim kemarau sekarang. Kami, Bulog, mengadakan buffer, persediaan stok beras harus aman. Ini sudah ada 1,3 juta, lalu kita bawa lagi sekarang jumlahnya supaya harga bisa stabil,” ujar Erick di Gedung Galeri Koperasi UMKM, Tangerang Selatan, pada Kamis, 7 September 2023. 

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas pun optimistis harga beras medium bakal turun usai bantuan sosial atau bansos beras digelontorkan. Ia memperkirakan harga beras bisa turun menjadi Rp 11.000 per kilogram.

Namun begitu, harga beras memang tak akan langsung turun setelah bansos beras digelontorkan. Harga komoditas tersebut akan berangsur turun, terutama karena juga telah melakukan intervensi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). 

5.   Penyaluran sekaligus 2-3 bulan untuk daerah 3TP

Adapun untuk distribusi bansos beras akan disebar ke daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan (3TP) akan dilakukan akselerasi. Misalnya dengan mengirimkan sekaligus untuk paket bantuan dua hingga tiga bulan. 

MELYNDA DWI PUSPITA | SULTAN ABDURRAHMAN | RIANI SANUSI PUTRI | ANTARA 

Pilihan Editor: Pemerintah Salurkan Bansos, Bulog Optimistis Harga Beras Bakal Turun

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


ICW: Insiatif Kaesang Datangi KPK Tak Perlu Diglorifikasi

10 menit lalu

Kaesang Pangarep (kiri) memberikan klarifikasi di gedung ACLC Komisi Pemberantasan korupsi, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. Kaesang Pangarep yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia memberikan klarifikasi ke KPK terkait laporan pengaduan masyarakat yang tengah di proses oleh Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat KPK dalam dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE milik Garena Online (private) Limited, unit bisnis SEA  Group, dipergunakan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono.TEMPO/Imam Sukamto
ICW: Insiatif Kaesang Datangi KPK Tak Perlu Diglorifikasi

ICW menilai kehadiran Kaesang ke KPK merupakan kewajiban warga negara, tak perlu diglorifikasi.


Jokowi Resmikan Tol Solo - Yogyakarta Segmen I Sepanjang 22,3 Km: Lebih Efisien Waktu

20 menit lalu

Presiden Jokowi meresmikan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo segmen Kartasura-Klaten di Gerbang Tol Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jokowi Resmikan Tol Solo - Yogyakarta Segmen I Sepanjang 22,3 Km: Lebih Efisien Waktu

Presiden Jokowi meresmikan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo segmen Kartasura-Klaten di Gerbang Tol Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.


Menkumham Bilang Jokowi Minta Polemik Kepengurusan Kadin Diselesaikan Baik-baik

35 menit lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas dalam konferensi pers terkait naturalisasi di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 19 September 2024.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM turut berkontribusi dalam upaya meloloskan tim nasional Indonesia ke Piala Dunia 2026 melalui naturalisasi. TEMPO/Ilham Balindra
Menkumham Bilang Jokowi Minta Polemik Kepengurusan Kadin Diselesaikan Baik-baik

Supratman kembali menegaskan bahwa Jokowi berharap penyelesaian polemik Kadin dirampungkan oleh lingkup internal organisasi itu.


Ketua IM57+ Institute Tanggapi Klarifikasi Kaesang di KPK: Jangan Terus-terusan Publik Dibodohi

41 menit lalu

Kaesang Pangarep (kiri) memberikan klarifikasi di gedung ACLC Komisi Pemberantasan korupsi, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. Kaesang Pangarep yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia memberikan klarifikasi ke KPK terkait laporan pengaduan masyarakat yang tengah di proses oleh Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat KPK dalam dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE milik Garena Online (private) Limited, unit bisnis SEA  Group, dipergunakan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono.TEMPO/Imam Sukamto
Ketua IM57+ Institute Tanggapi Klarifikasi Kaesang di KPK: Jangan Terus-terusan Publik Dibodohi

Ketua IM57+ Institute menanggapi klarifikasi anak Jokowi, Kaesang Pangarep ke KPK, soal dugaan gratifikasi jet pribadi yang ditumpanginya.


Jasamarga Klaim Tol Yogya-Solo yang Diresmikan Jokowi Hari ini Penuhi Standar Keselamatan dan Operasional

1 jam lalu

Presiden Jokowi meresmikan ruas Tol Binjai-Langsa seksi 2 Stabat-Tanjung Pura dan ruas Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi 3 dan 4, di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara,  Selasa, 10 September 2024.  Foto: tangkapan layer YouTube Sekretariat Presiden
Jasamarga Klaim Tol Yogya-Solo yang Diresmikan Jokowi Hari ini Penuhi Standar Keselamatan dan Operasional

Direktur Utama PT Jamasarga Jogja Solo (JMJ) Rudy Hardiansyah memastikan Jalan Tol Yogya-Solo seksi Kartasura-Klaten lolos uji laik.


Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

1 jam lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

Bjorka diduga memperjualbelikan 6 juta data NPWP, beberapa di antaranya milik pejabat negara


Pemerintah Segera Kuasai 61 Saham Freeport, Jokowi: Freeport Sekarang Bukan Milik Amerika

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan CEO Freeport-McMoRan sekaligus Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia Richard Adkerson di tambang Grasberg, Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, Kamis, 1 September 2022. Jokowi juga mengunjungi  Deep Mill Level Zone (DMLZ) underground untuk meninjau tempat ibadah yang berada di bawah tanah. Tempat ibadah tersebut adalah Masjid Jami Baabul Munawwar dan Gereja Oikumene Soteria.  Foto : Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pemerintah Segera Kuasai 61 Saham Freeport, Jokowi: Freeport Sekarang Bukan Milik Amerika

Setelah Mind ID menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia, Jokowi berujar, pemerintah akan menambah penguasaannya hingga 61 persen


Sri Mulyani soal Dugaan Data NPWP Bocor: Saya Sudah Minta Dirjen Pajak untuk Evaluasi

2 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. Rapat tersebut membahas RUU APBN tahun anggaran 2025 dan persetujuan untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani soal Dugaan Data NPWP Bocor: Saya Sudah Minta Dirjen Pajak untuk Evaluasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal dugaan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bocor.


Bulog Gelar Indonesia International Rice Conference di Bali, Apa yang Akan Dibahas?

3 jam lalu

Petani memanen padi di Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis 7 Maret 2024. Sekitar 20 hektare lahan pertanian di kawasan itu terdampak banjir akibat tanggul waduk jebol. ANTARA FOTO/Muhammad Mada
Bulog Gelar Indonesia International Rice Conference di Bali, Apa yang Akan Dibahas?

Acara Bulog bertajuk Rice Resilience: Adapting to Global Challenges ini berlangsung di International Convention Center - The Westin Nusa Dua, Bali.


DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

3 jam lalu

Suasana Rapat Paripurna Khusus Masa Persidangan I tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024. Rapat Paripurna Khusus tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 DPR RI dan penyampaian Laporan Kinerja DPR RI tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

DPR menyetujui RUU RUU APBN 2025 menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar pada hari ini.