Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menilik Tambang Emas Tujuh Bukit yang Bersebelahan dengan Wisata Pulau Merah

image-gnews
Chief of External Affairs PT Merdeka Copper Gold Tbk Boyke Poerbaya Abidin saat ditemui dalam acara Media Visit Tujuh Bukit Operations, Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis, 7 September 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Chief of External Affairs PT Merdeka Copper Gold Tbk Boyke Poerbaya Abidin saat ditemui dalam acara Media Visit Tujuh Bukit Operations, Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis, 7 September 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Iklan

TEMPO.CO, BanyuwangiTambang emas Tujuh Bukit yang terletak di Desa Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi bersebelahan dengan wisata Pulau Merah. Bagaimana pengelolaannya?

"Kami membuktikan bagaimana pertambangan yang baik dan benar di wilayah pariwisata terbukti bisa hidup berdampingan. Ini pulau wisata Pulau Merah," kata Chief of External Affairs Merdeka Copper Gold Boyke Poerbaya Abidin saat ditemui di Tujuh Bukit Operations, Banyuwangi pada Kamis, 7 September 2023.

Tambang emas Tujuh Bukit dikelola oleh PT Bumi Suksesindo (BSI) yang merupakan anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk (kode emiten: MDKA). Tempo berkesempatan menyambangi tambang tersebut kemarin.

Tambang Emas Tujuh Bukit berdiri di atas lahan seluas 4.998 hektar di area hutan produksi. Namun, hanya 992 hektar yang digunakan BSI untuk operasi tambang.

Proses memasuki Tujuh Bukit Operations dimulai dari penukaran identitas dengan kartu visitor atau pengunjung. BSI dan Merdeka lantas melakukan briefing singkat.

Kemudian pengunjung diharuskan memakai alat pelindung diri, seperti helm, kacamata, rompi hingga sepatu safety. Tempo dan lantas menaiki bus tambang berupa truk heavy duty. Sebelum berangkat, penumpang bus diharuskan memakai safety belt alias sabuk pengaman yang ada di setiap kursi.

Jalanan yang dilalui berupa bebatuan dengan kontur naik turun. Sepanjang jalan terhampar bukit cokelat dengan pepohonan hijau di kanan kiri. Sejumlah kendaraan berat juga tampak hilir mudik.

Sekitar 20 menit kemudian, bus berhenti di puncak Pit A. Dari puncak itulah terlihat hamparan tambang Tujuh Bukit yang bersebelahan dengan Pantai Merah.

General Manager of Operations PT BSI Roelly Franza mengatakan pihaknya telah mendorong perekonomian di masyarakat. Karyawan di Tujuh Bukit Operations merupakan salah satu penikmat pariwisata di sekitar sites itu.

"Kami mendorong sektor pariwisata di sini, termasuk PPM (pengembangan dan pemberdayaan masyarakat) kita sosial ekonomi, karena bukan orang luar yang nikmati, tapi karyawan kita sendiri," ujar Roelly saat ditemui di puncak Pit A.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, pihaknya juga memberikan bantuan untuk masyarakat di lingkar tambang, yakni berupa pendidikan bisnis. Environmental Manager PT BSI Doni Reberto mengatakan pengelolaan Tujuh Bukit dari sisi lingkungan.

Air tambang yang berasal dari air hujan ditampung. BSI memiliki kolam-kolam di hilir, air-air yang ditampung lalu dipompa ke waduk. Di situlah terjadi pengendapan sedimen ke bawah sehingga saat misalnya air melimpah karena hujan, air dikeluarkan ke sungai.

"Tetapi (air yang dikeluarkan) sudah memenuhi baku mutu terlebih dahulu. Nah kami akan control itu, ada yang harian, mingguan, bulanan dan yang keluar itu akan tercatat di dalam alat yang membaca secara otomatis dan terkirim ke KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)," ujar Doni.

Selain itu, pihaknya juga melakukan reklamasi progresif, berupa penanaman pohon secara langsung dan tidak menunggu tambang selesai. Beberapa pohon yang ditanam adalah Bayur dan Jabon yang bagus untuk menyimpan cadangan air.

BSI juga melakukan hydroseeding, yakni proses penanaman secara mekanik menggunakan campuran benih dan mulsa dalam bentuk bubur. Hal ini digunakan sebagai teknik pengendalian erosi di lokasi tambang. 

"Apalagi di sini suka ada burung rangkong. Ini kami laporkan juga termasuk ke BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) KLHK," kata Doni.

Menurut Doni, hewan-hewan akan kembali jika ekosistem mulai terbentuk lagi melalui proses reklamasi tersebut. Salah satu reklamasi yang diperlihatkan adalah yang ada di area Tujuh Bukit Operations. Lahan seluas 2,46 hektar itu ditanam pohon Sengon, Bayur hingga Johar sejak 2016.

Selain itu, Doni menyebut pihaknya bekerja sama dengan komunitas lokal dalam mengelola limbah makanan. Limbah makanan sisa karyawan tambang Tujuh Bukit akan diberikan ke komunitas tersebut untuk diolah menjadi maggot atau pakan ternak untuk burung atau ikan.

Pilihan Editor: Otorita IKN Kantongi 19 Komitmen Investasi dari Perusahaan Malaysia lewat ASEAN-BAC

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

1 hari lalu

Direktur Jenderal Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Budi Santoso menghadiri _open house_ di rumah pribadi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kawasan Cipinang, Jakarta Timur pada Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.


Kuasa Hukum Ungkap Ada Perjanjian Pisah Harta Antara Sandra Dewi dan Harvey Moeis

12 hari lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis/Foto: Instagram/Sandra Dewi
Kuasa Hukum Ungkap Ada Perjanjian Pisah Harta Antara Sandra Dewi dan Harvey Moeis

Harvey Moeis dan Sandra Dewi melakukan pisah harta saat keduanya resmi menikah pada 2016 lalu.


Bagi-bagi Izin Konsesi Tambang untuk Ormas demi Membayar Utang Politik

19 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan bersitegang karena urusan izin usaha pertambangan, perkebunan, hingga pertanian (IUP) untuk organisasi kemasyarakatan
Bagi-bagi Izin Konsesi Tambang untuk Ormas demi Membayar Utang Politik

Pemerintah sedang merancang pembagian Izin konsesi tambang bagi organisasi kemasyarakatan atau ormas. Upaya Jokowi membayar utang politik?


Industri Mobil Listrik Ancam Sepertiga Populasi Kera Besar di Hutan-hutan Afrika

26 hari lalu

Seekor gorila gunung di Taman Nasional Hutan Perawan Bwindi, Uganda barat. (Xinhua/Yuan Qing)
Industri Mobil Listrik Ancam Sepertiga Populasi Kera Besar di Hutan-hutan Afrika

Penelitian mengungkap dampak dari tambang mineral di Afrika untuk memenuhi ledakan teknologi hijau di dunia terhadap bangsa kera besar.


Ramai Kasus Korupsi Timah, Luhut Dorong Digitalisasi Pengelolaan Tambang

29 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Ramai Kasus Korupsi Timah, Luhut Dorong Digitalisasi Pengelolaan Tambang

Luhut Panjaitan yakin sistem pengelolaan timah secara digital bisa mampu mencegah terjadinya korupsi.


Bahlil Lahadalia Sebut Menteri ESDM Kader PDIP, Respons Arifin Tasrif?

29 hari lalu

Foto kombinasi  Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. TEMPO/Imam Sukamto-Febri Angga Palguna
Bahlil Lahadalia Sebut Menteri ESDM Kader PDIP, Respons Arifin Tasrif?

Menteri Bahlil Lahadalia yang menyebut Menteri ESDM Arifin Tasrif sebagai kader PDIP ternyata berbuntut panjang.


Dugaan Permainan Izin Tambang, Anggota DPR Usul Pembentukan Panja Investasi

31 hari lalu

Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (KOMPAK), seusai membuat laporan ke Direktoran Pelayanan laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK, di  gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Dalam laporan KOMPAK mendesak KPK segera memeriksa Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia terkait dugaan tindak pidana korupsi kasus suap Ijin Usaha Pertambangan (IUP). TEMPO/Imam Sukamto
Dugaan Permainan Izin Tambang, Anggota DPR Usul Pembentukan Panja Investasi

Anggota Komisi VI Harris Turino mengusulkan pembentukan panitia kerja atau Panja Investasi karena banyak kasus investasi sektor tambang.


Petinggi Terjerat Korupsi, Serikat Pekerja PT Timah Tuntut Perbaikan Tata Kelola Tambang

32 hari lalu

Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015-2022./Dok. Kejagung RI
Petinggi Terjerat Korupsi, Serikat Pekerja PT Timah Tuntut Perbaikan Tata Kelola Tambang

Serikat pekerja PT Timah menuntut perbaikan tata kelola tambang, buntut kasus korupsi yang menjerat sejumlah petinggi.


Kasus Korupsi Tambang Timah Rp 271 Triliun, Harvey Moeis dan Helena Lim Diduga Operator untuk Bos Besar

33 hari lalu

Harvey Moeis. antaranews.com
Kasus Korupsi Tambang Timah Rp 271 Triliun, Harvey Moeis dan Helena Lim Diduga Operator untuk Bos Besar

Lemtaki menduga suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, dan crazy rich Helena Lim sekasar operator dalam korupsi tambang timah senilai Rp 271 triliun.


Rugikan Negara Rp 271 Triliun, Tambang Timah Ilegal di Bangka Belitung Bikin Hutan Tropis Hilang hingga Korban Jiwa

33 hari lalu

Suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (kiri) mengenakan rompi tahanan berwarna pink setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, di Gedung Kejagung, Rabu, 27 Maret 2024. Humas Kejagung
Rugikan Negara Rp 271 Triliun, Tambang Timah Ilegal di Bangka Belitung Bikin Hutan Tropis Hilang hingga Korban Jiwa

Hutan tropis seluas 460 ribu hektare hilang karena pertambangan timah dan perkebunan di Bangka Belitung periode 2018-2023.