TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori merespons batalnya impor beras dari India sebesar 1 juta ton. Langkah ini disayangkan lantaran harga beras di dalam negeri tengah melonjak.
"Penting dipahami bahwa kebijakan beras di India tidak lepas dari konteks politik: pemilu yang akan diikuti lagi oleh rezim yang tengah berkuasa yaitu Narendra Modi," kata Khudori melalui keterangannya kepada Tempo, Senin, 4 September 2023.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas memastikan impor beras 1 juta ton dari India batal. Zulhas mengatakan impor beras batal karena India tengah menyetop ekspor berasnya untuk mengamankan pasokan dalam negeri. Harga pangan di negara tersebut, kata Zulhas, tengah melonjak dan mengakibatkan inflasi yang tinggi.
Khudori berujar, sejak semula rencana impor 1 juta ton beras dari India adalah bentuk jaga-jaga atau antisipasi. Khususnya, apabila El Nino membuat produksi padi turun drastis dan impor tidak mudah didapatkan. Karena itu, skema yang dibuat berbentuk kontrak beli.
Kontrak itu akan didatangkan jika Indonesia benar-benar butuh. Jika tidak, kontrak beli tersebut tidak direalisasikan.
Khudori menilai kebijakan beras India amat dinamis, berubah-ubah, bahkan simpang siur. Termasuk kebijakan pada 20 Juli lalu yang menutup ekspor beras non-basmati dan broken rice. Rencana kebijakan baru itu pun, menurut dia, sepertinya masih amat mungkin berubah lagi.
India menghadapi tantangan dalam produksi komoditas pertanian
