TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mewanti-wanti agar pengelolalaan dana pensiun BUMN harus diperbaiki, serta dikelola profesional, transparan, dan akuntabel.
"Jangan sampai terulang, dana pensiun dikorupsi!" tulis Erick Thohir dalam akun Instagram resminya pada Senin, 4 September 2023.
Erick Thohir menuturkan, pegawai BUMN adalah salah satu aset terpenting. Tanpa para pegawai itu, kata Erick, Kementerian BUMN tidak mungkin mencapai prestasi seperti hari ini.
"Para pegawai BUMN yang jumlahnya 1,6 juta ini pun nantinya tua," ujar Erick. "Jangan kita sudah lakukan perbaikan di Jiwasraya, dana pensiun pegawai BUMN tidak kita jaga."
Ketua Umum PSSI itu juga menjelaskan, kementeriannya tengah merapikan dana pensiun BUMN. Hal ini lantaran banyak kasus korupsi.
"Kasihan mereka yang hari ini sudah bagus kontribusi ke negara, pas pensiun nggak dapat apa-apa," tutur dia.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian BUMN tengah menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal dana pensiun BUMN.
"Dana pensiun ini kami sudah petakan, sudah selesai, dan sedang diaudit BPKP baru setelah diaudit kami bisa memetakan mana yang fraud, yang korupsi, mana yang mismanagement. Ini ada dua ya, jangan salah. Ini yang kami dorong nanti ke Kejaksaan," kata Erick Thohir usai menghadiri acara Forum Sinergi BUMN-Swasta di Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023.
Erick Thohir menjelaskan, rencana pelaporan ke Kejaksaan Agung soal dana pensiun itu harusnya dilakukan pada akhir Juli 2023. Namun, hal tersebut tertunda karena masih menunggu hasil audit dari BPKP.
"Memang tadinya Erick Thohir mau di akhir Juli. Namun, setelah duduk dengan BPKP, BPKP bilang September, butuh waktu, ya sudah kami tidak bisa dorong daripada kami mendorong sesuatu yang nanti komplikasi, tidak bisa membedakan yang mana korupsi, mana yang missmanagement. Ini kami jaga," beber Erick Thohir.
AMELIA RAHIMA SARI | ANTARA
Pilihan Editor: Jokowi Terima Bos World Bank hingga IMF di Istana
