TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dana pensiun atau Dapen BUMN akan rampung pada 18 September 2023.
Erick menyebut pihaknya telah melaporkan indikasi awal Dapen BUMN ke Kejaksaan Agung (Kejagung). "Tetapi kan kesepakatan kami dengan BPKP dan Kejaksaan, kita audit juga supaya jangan ada fitnah lah," kata Erick saat ditemui wartawan di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat pada Jumat, 4 Agustus 2023.
Dia ingin ada kepastian BUMN yang koruptif dan yang manajemennya harus diperbaiki. Adapun Kementerian BUMN dan BPKP telah menyepakati audit tersebut harus rampung pada pertengahan September tahun ini.
"18 September diharapkan bisa selesai," ujar Erick. "Jadi memang mohon maaf agak satu bulan lebih (mundur), tapi kembali kalau ada audit kan dari BPKP lebih bagus."
Sebelumnya diberitakan, Kementerian BUMN tengah menginvestigasi empat Dapen tersebut. Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko sebelumnya menuturkan ada 22 Dapen dengan rasio kecukupan dana (RKD) di bawah 100 persen.
Dari seluruh Dapen tersebut, Tiko menyebut ada 16 Dapen yang imbal hasil atau yield investasinya di bawah 6 persen, bahkan ada yang 1 hingga 2 persen, seperti Pelindo. Tiko menilai, angka 2 persen itu tak masuk akal dan pasti ada sesuatu.
AMELIA RAHIMA SARI | RIANI SANUSI PUTRI
Pilihan editor: Stafsus Erick Thohir hingga Jokowi Buka Suara soal Longspan LRT Jabodebek yang Disebut Salah Desain
