Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prabowo Bakal Bikin Lumbung Pangan di Rawa-rawa, Pengamat: Gagasan Lama dan Terbukti Gagal

image-gnews
Bakal calon presiden Prabowo Subianto usai menghadiri deklarasi dari Partai Gelora yang mendukung dirinya di Pilpres 2024 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 September 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Bakal calon presiden Prabowo Subianto usai menghadiri deklarasi dari Partai Gelora yang mendukung dirinya di Pilpres 2024 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 September 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Iklan

TEMPO.CO, JakartaBakal calon presiden Prabowo Subianto menyatakan gagasannya mengenai pembangunan lumbung pangan di rawa-rawa jika terpilih sebagai presiden di Pilpres 2024. Pengamat dari Institute For Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono buka suara perihal ini.

"Kebijakan mencetak lahan pertanian di rawa-rawa dan menjadikannya sebagai lumbung pangan adalah gagasan lama dan terbukti gagal," kata Yusuf pada Tempo, Ahad malam, 3 September 2023.

Dia menjelaskan, kondisi rawa sebagian besar adalah lahan gambut yang tidak cocok untuk sawah dan padi. Memaksakan pencetakan lahan sawah baru di lahan gambut, lanjut Yusuf, justru berpeluang besar merusak ekosistem gambut.

Hal tersebut menurut dia bisa berakhir dengan bencana lingkungan yang masif, mulai dari kekeringan, kebakaran lahan gambut hingga hilangnya tempat tinggal aneka satwa endemik. 

Selain itu, mencetak sawah baru mahal dan membutuhkan waktu panjang. Sebab, mencetak sawah tidak hanya soal lahan, tetapi juga menciptakan ekosistem sawah. Akan dibutuhkan investasi untuk waduk, jaringan irigasi, alat dan mesin pertanian hingga sarana pendukung pasca panen mulai dari penggilingan padi, lumbung beras hingga infrastruktur pedesaan. Belum lagi, kapasitas petani dan budaya pertaniannya juga harus dibentuk.

Yusuf lantas membandingkan mencetak sawah baru di lahan mineral yang kondusif dengan lahan rawa dan gambut. Menurut dia, mencetak sawah baru di lahan rawa dan gambut yang disampaikan Prabowo, secara alamiah tidak cocok untuk padi, bisa lebih mahal dan membutuhkan waktu panjang. 

"Proyek lahan gambut sejuta hektar pada 1995 berusaha mencetak sawah di lahan rawa di Kalimantan Tengah, itu mengalami kegagalan, meninggalkan kerugian besar dan kerusakan lingkungan yang signifikan, dan akhirnya dihentikan pada 1999," ungkap Direktur Ideas tersebut. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Yusuf, arah kebijakan seharusnya adalah memastikan tidak ada lagi alih fungsi lahan sawah produktif, terutama di Jawa dan daerah lumbung beras utama lainnya seperti Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan. 

Selain itu, dia juga menyarankan restorasi lahan gambut dan mengembangkan gambut untuk pangan lokal yang sesuai, antara lain sagu. Pada saat yang sama, menjadi krusial bagi pemerintah untuk mempertahankan lahan sawah dan petani Jawa dari desakan kepentingan komersial, termasuk dari proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang masif di Jawa.

"Mendorong produksi pangan dan mencapai ketahanan pangan adalah mengembangkan family farming dan melindungi sawah di Jawa, bukan dengan food enterprise dan food estate di luar Jawa yang kini gencar dilakukan," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo Subianto memaparkan gagasannya mengenai pembuatan lumbung pangan di rawa-rawa untuk mencapai ketahanan pangan nasional. 

Hal ini lantaran rawa-rawa memiliki banyak air. Selain itu, Menteri Pertahanan itu menilai negara lain tidak akan menyebut proyek tersebut merusak hutan.

Pilihan Editor: Inilah 10 Maskapai dengan Jumlah Kursi Penumpang Terbanyak di ASEAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ekonom Sarankan Pemerintahan Prabowo Evaluasi Program Bansos Agar Tepat Sasaran

1 menit lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat tiba di acara peluncuran buku Authorized Biography Sri Mulyani Indrawati berjudul NO LIMITS: Reformasi dengan Hati, di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jumat, 20 September 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Ekonom Sarankan Pemerintahan Prabowo Evaluasi Program Bansos Agar Tepat Sasaran

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menyarankan agar pemerintah mengubah program bansos


Masuk Bursa Kabinet Prabowo, Azwar Anas: Saya Belum Tahu

23 menit lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan peluncuran Portal Aksesi OECD di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 3 Oktober 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Masuk Bursa Kabinet Prabowo, Azwar Anas: Saya Belum Tahu

Menpan RB Azwar Anas merespons kabar ia masuk bursa Kabinet Prabowo dari PDIP.


Arah Politik PDIP Jelang Pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto

33 menit lalu

Pertemuan Prabowo dan Megawati akan memperjelas arah politik PDIP mendatang: bergabung ke pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Arah Politik PDIP Jelang Pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto

Pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri memperjelas arah politik PDIP: bergabung ke pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.


Program Prabowo Bangun 3 Juta Rumah, Hashim: Termasuk Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

38 menit lalu

Komisaris Utama Arsari Tambang, Hashim Djojohadikusumo saat groundbreaking PT Stania di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat, 10 Mei 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Program Prabowo Bangun 3 Juta Rumah, Hashim: Termasuk Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

Hashim Djojohadikusumo mengatakan program Prabowo membangun 3 juta hunian tidak hanya membangun rumah baru tapi juga renovasi rumah tak layak huni


Gerindra Pastikan Nasib Keppres Pemindahan Ibu Kota di Tangan Prabowo

56 menit lalu

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat ditemui di kompleks gedung DPR, Jumat, 4 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Gerindra Pastikan Nasib Keppres Pemindahan Ibu Kota di Tangan Prabowo

Prabowo sedang sibuk menyiapkan keppres untuk struktur kementerian di kabinet barunya. Senyampang itu, ia masih mengkaji keppres pemindahan ibu kota.


Kini Jokowi Sebut Jangan Buru-buru Pindah ke IKN, Keppres Pindah Ibu Kota Belum Diteken Sampai Ujung Jabatan

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno (kiri) menjawab pertanyaan watawan saat perdana berkantor di kompleks Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin 29 Juli 2024. Pada hari perdana berkantor di IKN, Presiden memimpin rapat dengan jajaran Otorita IKN didampingi Mensesneg dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, serta akan menerima Jajaran Forkompinda Kaltim. ANTARA FOTO/Mentari Dwi Gayati
Kini Jokowi Sebut Jangan Buru-buru Pindah ke IKN, Keppres Pindah Ibu Kota Belum Diteken Sampai Ujung Jabatan

Setelah gagal pindah ke IKN pada Juli dan September, Jokowi sebut pemindahan ibu kota jangan terburu-buru. Keppres pun belum diteken.


Menanti Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN

1 jam lalu

Prabowo Subianto bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) saat mendampingi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sesi konferensi pers di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin 112 Agustus 2024. ANTARA/Andi Firdaus
Menanti Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Jokowi sebelumnya pernah menuturkan penerbitan Keppres IKN bisa jadi dilakukan sebelum 17 Agustus atau setelah Oktober 2024.


Bantah Hanya Kampanye Pilpres, Hashim Djojohadikusumo: Ide Program Makan Gratis Muncul Sejak Juli 2006

2 jam lalu

Hashim Djojohadikusumo. Dok. Arsari Group
Bantah Hanya Kampanye Pilpres, Hashim Djojohadikusumo: Ide Program Makan Gratis Muncul Sejak Juli 2006

Hashim Djojohadikusumo mengklaim program makan gratis telah muncul sejak Juli 2006. Bagaimana ceritanya?


Kenapa Jokowi Minta Prabowo yang Tanda Tangani Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN?

3 jam lalu

Keterangan Pers Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo, IKN, 12 Agustus 2024. Tangkap layar video Sekretariat Presiden
Kenapa Jokowi Minta Prabowo yang Tanda Tangani Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN?

Jokowi mengatakan, Keppres sepatutnya diteken oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto, ketika segala hal terkait kesiapan di ibu kota baru sudah final


Meski Bakal Dukung Pemerintahan Prabowo, PDIP Klaim Tetap Suarakan Kritik

3 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik didamping Ketua DPP PDI Perjuangan Prananda Prabowo (kanan), Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kiri) dan Bendahara Umum PDI Perjuangan Olly Dondokambey (kedua kiri) saat penutupan Rakernas IV PDI Perjuangan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Minggu, 1 Oktober 2023. Rakernas IV PDI Perjuangan itu menghasilkan 9 rekomendasi soal kedaulatan pangan dan 8 rekomendasi pemenangan Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Meski Bakal Dukung Pemerintahan Prabowo, PDIP Klaim Tetap Suarakan Kritik

Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey mengatakan Puan Maharani sebagai Ketua DPR, juga sebagai bentuk kerja sama antara legislatif dan eksekutif pemerintahan Prabowo Subianto.