Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tanggapan Ombudsman Mengenai Dugaan Monopoli Harga Padi PT Wilmar

image-gnews
Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika saat konferensi pers pada Kamis, 14 Juli 2022. Tempo/Hamdan C Ismail
Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika saat konferensi pers pada Kamis, 14 Juli 2022. Tempo/Hamdan C Ismail
Iklan

TEMPO.CO, JakartaAnggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyatakan akan mendalami adanya dugaan monopoli harga padi oleh PT Wilmar Padi Indonesia. Wilmar juga diduga menjadi penyebab matinya penggilingan kecil di Provinsi Banten.

"Dugaan tersebut karena Wilmar membeli padi dari para petani di wilayah Banten dengan harga yang cukup tinggi," ujar Yeka dalam keterangannya, Rabu, 30 Agustus 2023. 

Yeka berujar sejak pertengahan 1990-an, persaingan antara penggilingan padi kecil dan menengah besar sudah terjadi. Sehingga kondisi persaingan ini sudah terjadi jauh sebelum PT WPI. Namun, ia menegaskan persaingan tidak harus berujung pada matinya penggilingan padi menengah.

Persaingan, kata dia, justru akan meningkatkan kualitas layanan. Termasuk kualitas layanan terhadap petani. Sebab petani tentu menginginkan hasil produksinya dihargai lebih baik dan pelayanan lainnya seperti penjualan dengan sistem timbang. Pembayaran pun dilakukan secara tunai membuat petani terlayani dengan baik.

Layanan seperti ini, menurut Yeka, perlu dipertahankan. Yeka memberi contoh, di Serang bukan hanya ada Wilmar saja, namun ada juga penggilingan dengan kapasitas relatif besar. Seperti Penggilingan Karya Muda, Penggilingan Ar Rahman dan Penggilingan Mugi Jaya. Jika Wilmar bisa menyerap 2,6 persen dari total produksi gabah di Banten, masih ada 97,4 persen lagi gabah yang diserap oleh penggilingan padi lainnya. 

Kendati demikian, Yeka mengatakan jika ada pelaku usaha yang mampu membeli gabah dengan harga yang lebih baik, sebaiknya jangan dihakimi terlebih dahulu. Seperti pengalaman Ombudsman saat menangani kasus tutupnya PT Ibu beberapa tahun lalu. Kala itu petani dirugikan karena kehilangan pembeli yang memberikan pelayanan lebih baik. 

Untuk mendalami permasalahan ini, Ombudsman RI berencana memanggil semua pihak yang terlibat agar terjadi rekonsiliasi agar ke depannya kasus seperti ini tidak terjadi lagi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Fadli Afriadi telah mendatangi pihak Manajemen Rice Milling Plant milik PT Wilmar Padi Indonesia yang berkantor di Serang. Kedatangan Fadli bertujuan untuk meminta informasi soal kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.  

Dalam pertemuan antara Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten dan pihak manajemen Wilmar, diperoleh informasi bahwa Wilmar di Serang mulai berproduksi pada Juni 2022, dan stabil berproduksi sejak Oktober 2022. 

Selama kurun waktu Januari hingga Agustus 2023 jumlah gabah petani yang diserap PT WPI sebanyak 39.845 ton. Jika dibandingkan dengan angka produksi gabah di Provinsi Banten hingga bulan Agustus 2023 yang diperkirakan mencapai 1,5 juta ton, maka persentase penyerapan gabah petani oleh Wilmar sekitar 2,65 persen.

Dalam pertemuan tersebut terungkap, selama Agustus 2023, penyerapan gabah petani oleh PT WPI hanya 5 persen dari rata rata realisasi produksinya sebesar 5.000 ton per bulan atau 200 ton per hari. Adapun sejak pekan pertama Agustus 2023, Wilmar sudah menghentikan aktifitas penyerapan gabah petani.

Pilihan Editor: LRT Jabodebek Dipuji Jokowi dan Para Menteri, Masyarakat: Rem Kurang Halus

Catatan redaksi: Judul dan isi berita telah diperbaiki pada Rabu, 6 September 2023, pukul 18.30 WIB karena kesalahan dalam mengutip pernyataan Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika. Judul sebelumnya adalah “Ombudsman: Wilmar Diduga Monopoli Harga Padi” kami perbaiki menjadi “Tanggapan Ombudsman Mengenai Dugaan Monopoli Harga Padi PT Wilmar”. Kalimat pertama pada paragraf kedua semula tertulis “Ombudsman meyakini dugaan tersebut karena Wilmar membeli padi dari para petani di wilayah Banten dengan harga yang cukup tinggi" kami koreksi menjadi “Dugaan tersebut karena Wilmar membeli padi dari para petani di wilayah Banten dengan harga yang cukup tinggi”.  Redaksi mohon maaf atas kesalahan tersebut 

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler: Jokowi Tugaskan Bapanas Impor Beras dari Cina, Menteri PUPR Tawarkan Proyek di IKN ke Investor Cina

6 jam lalu

Pekerja menurunkan beras impor asal Vietnam milik Perum Bulog di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 16 Desember 2022. Perum Bulog mengimpor 5.000 ton beras asal Vietnam yang dialokasikan untuk pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dilakukan secara bertahap sehingga sampai Desember 2022 total importasi beras sebanyak 200.000 ton. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Terpopuler: Jokowi Tugaskan Bapanas Impor Beras dari Cina, Menteri PUPR Tawarkan Proyek di IKN ke Investor Cina

Presiden Jokowi menugaskan Bapanas mengimpor beras dari Cina sebanyak 1 juta ton.


Ombudsman Desak Kepolisian Bebaskan Warga Rempang yang Ditangkap

16 jam lalu

Massa dari berbagai ormas melakukan aksi Bela Rempang 209 di Patung kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 20 September 2023. Massa juga menolak penggusuran paksa warga untuk proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam dan mendesak pemerintah untuk mengembalikan hak rakyat atas tanah tempat tinggal mereka. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ombudsman Desak Kepolisian Bebaskan Warga Rempang yang Ditangkap

Ombudsman menyoroti proses pengamanan dan penegakan hukum kepolisian warga Rempang. Pihaknya mendesak kepolisian untuk membebaskan warga Rempang yang ditangkap.


Temuan Ombudsman Soal Penolakan Relokasi Warga Rempang: Kompensasi Sebatas Janji Belaka

16 jam lalu

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro ketika ditemui di Kantor Ombudsman RI pada Rabu, 27 September 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Temuan Ombudsman Soal Penolakan Relokasi Warga Rempang: Kompensasi Sebatas Janji Belaka

Salah satu temuan Ombudsman soal penolakan relokasi oleh warga Rempang adalah tidak adanya jaminan mata pencaharian.


BP Batam Klaim 291 Keluarga di Pulau Rempang Setuju Direlokasi, Ombudsman: Jangan-jangan, Pendatang?

18 jam lalu

Suasana Aksi Demo Bela Rempang 209 yang berlangsung di depan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat. Rabu, 20 September 2023. Tempo/I Gusti Ayu Putu Puspasari.
BP Batam Klaim 291 Keluarga di Pulau Rempang Setuju Direlokasi, Ombudsman: Jangan-jangan, Pendatang?

Ombudsman RI masih menelusuri kebenaran persetujuan warga Pulau Rempang soal relokasi untuk pengembangan Rempang Eco City.


Ombudsman Sebut 45 Persen Puskesmas Tidak Memiliki SDM Kesehatan Lengkap

18 jam lalu

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, Direktur Utama BPJS Ghufron Mukti, Dirjen Kesehatan Masyarakat Maria Endang dalam konferensi pers usai acara penyampaian hasil systemic review dengan tajuk 'Tata Laksana Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)' di Gedung Ombudsman RI, pada Rabu, 27 September 2023. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
Ombudsman Sebut 45 Persen Puskesmas Tidak Memiliki SDM Kesehatan Lengkap

Ketua Ombudsman Republik Indonesia Mokhammad Najih menyatakan 45,63 persen dari 10.454 puskesmas di Indonesia belum memiliki sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang lengkap.


Temuan Ombudsman soal Penanganan Masalah Rempang: Tak Ada Kesempatan Dialog untuk Warga

19 jam lalu

Massa dari berbagai ormas melakukan aksi Bela Rempang 209 di Patung kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 20 September 2023. Massa juga menolak penggusuran paksa warga untuk proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam dan mendesak pemerintah untuk mengembalikan hak rakyat atas tanah tempat tinggal mereka. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Temuan Ombudsman soal Penanganan Masalah Rempang: Tak Ada Kesempatan Dialog untuk Warga

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan tidak ada kesempatan dialog untuk masyarakat Pulau Rempang ketika Menteri Investasi Bahlil Lahadalia datang.


Ombudsman Sebut Warga Rempang Tertekan, Kenapa?

19 jam lalu

Warga membawa spanduk saat unjuk rasa bela Rempang di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 26 September 2023. Mereka menuntut aparat untuk membebaskan warga yang ditahan saat konflik agraria antara warga Rempang dibubarkan oleh aksi represif polisi. Massa aksi juga menyerukan agar pemerintah lebih pro pada hak-hak rakyat ketimbang pencaplokan lahan demi investasi. TEMPO/Prima mulia
Ombudsman Sebut Warga Rempang Tertekan, Kenapa?

Saat ini, pemerintah memang sedang berupaya merelokasi warga dari lahan 2.000 hektare di Pulau Rempang.


Menakar Efektivitas HET Beras Meredam Gejolak Harga di Pasar

5 hari lalu

Buruh memindahkan karung berisi beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Rabu 20 September 2023. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta Perum Bulog dapat mempercepat penyaluran beras untuk menjaga stabilitas harga pangan di daerah. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Menakar Efektivitas HET Beras Meredam Gejolak Harga di Pasar

Ombudsman RI dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) beda pendapat perihal efektivitas HET beras untuk meredam gejolak harga beras di pasar.


Terkini: Politikus PKS Sebut Ada Dugaan Persaingan Tidak Sehat Swasta di Harga Beras, Deretan Catatan Walhi Potensi Dampak Lingkungan di Pulau Rempang

7 hari lalu

Pembeli tengah memilih kualitas beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat 1 September 2023. Secara bulanan, inflasi beras pada Agustus 2023 sebesar 1,43 persen merupakan tertinggi sejak Maret 2023. Sebelumnya, pada Februari 2023, harga beras mengalami inflasi sebesar 2,34 persen. Tempo/Tony Hartawan
Terkini: Politikus PKS Sebut Ada Dugaan Persaingan Tidak Sehat Swasta di Harga Beras, Deretan Catatan Walhi Potensi Dampak Lingkungan di Pulau Rempang

Harga beras kian melambung. Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menemukan dugaan persaingan tidak sehat yang dilakukan swasta.


Ombudsman Minta HET Beras Dicabut, Bapanas: Akan Menyulitkan Pemantauan Dinamika Harga

8 hari lalu

Pekerja tengah menyapu sisa sisa beras di pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Rabu, 2 Agustus 2023. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan untuk komoditas beras, Badan Pangan telah menugaskan Bulog untuk mempercepat penyerapan 2,4 juta ton beras untuk kebutuhan masyarakat tahun ini. Tempo/Tony Hartawan
Ombudsman Minta HET Beras Dicabut, Bapanas: Akan Menyulitkan Pemantauan Dinamika Harga

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menanggapi soal permintaan Ombudsman RI untuk mencabut harga eceran tertinggi atau HET beras