Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tanggapan Ombudsman Mengenai Dugaan Monopoli Harga Padi PT Wilmar

image-gnews
Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika saat konferensi pers pada Kamis, 14 Juli 2022. Tempo/Hamdan C Ismail
Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika saat konferensi pers pada Kamis, 14 Juli 2022. Tempo/Hamdan C Ismail
Iklan

TEMPO.CO, JakartaAnggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyatakan akan mendalami adanya dugaan monopoli harga padi oleh PT Wilmar Padi Indonesia. Wilmar juga diduga menjadi penyebab matinya penggilingan kecil di Provinsi Banten.

"Dugaan tersebut karena Wilmar membeli padi dari para petani di wilayah Banten dengan harga yang cukup tinggi," ujar Yeka dalam keterangannya, Rabu, 30 Agustus 2023. 

Yeka berujar sejak pertengahan 1990-an, persaingan antara penggilingan padi kecil dan menengah besar sudah terjadi. Sehingga kondisi persaingan ini sudah terjadi jauh sebelum PT WPI. Namun, ia menegaskan persaingan tidak harus berujung pada matinya penggilingan padi menengah.

Persaingan, kata dia, justru akan meningkatkan kualitas layanan. Termasuk kualitas layanan terhadap petani. Sebab petani tentu menginginkan hasil produksinya dihargai lebih baik dan pelayanan lainnya seperti penjualan dengan sistem timbang. Pembayaran pun dilakukan secara tunai membuat petani terlayani dengan baik.

Layanan seperti ini, menurut Yeka, perlu dipertahankan. Yeka memberi contoh, di Serang bukan hanya ada Wilmar saja, namun ada juga penggilingan dengan kapasitas relatif besar. Seperti Penggilingan Karya Muda, Penggilingan Ar Rahman dan Penggilingan Mugi Jaya. Jika Wilmar bisa menyerap 2,6 persen dari total produksi gabah di Banten, masih ada 97,4 persen lagi gabah yang diserap oleh penggilingan padi lainnya. 

Kendati demikian, Yeka mengatakan jika ada pelaku usaha yang mampu membeli gabah dengan harga yang lebih baik, sebaiknya jangan dihakimi terlebih dahulu. Seperti pengalaman Ombudsman saat menangani kasus tutupnya PT Ibu beberapa tahun lalu. Kala itu petani dirugikan karena kehilangan pembeli yang memberikan pelayanan lebih baik. 

Untuk mendalami permasalahan ini, Ombudsman RI berencana memanggil semua pihak yang terlibat agar terjadi rekonsiliasi agar ke depannya kasus seperti ini tidak terjadi lagi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Fadli Afriadi telah mendatangi pihak Manajemen Rice Milling Plant milik PT Wilmar Padi Indonesia yang berkantor di Serang. Kedatangan Fadli bertujuan untuk meminta informasi soal kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.  

Dalam pertemuan antara Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten dan pihak manajemen Wilmar, diperoleh informasi bahwa Wilmar di Serang mulai berproduksi pada Juni 2022, dan stabil berproduksi sejak Oktober 2022. 

Selama kurun waktu Januari hingga Agustus 2023 jumlah gabah petani yang diserap PT WPI sebanyak 39.845 ton. Jika dibandingkan dengan angka produksi gabah di Provinsi Banten hingga bulan Agustus 2023 yang diperkirakan mencapai 1,5 juta ton, maka persentase penyerapan gabah petani oleh Wilmar sekitar 2,65 persen.

Dalam pertemuan tersebut terungkap, selama Agustus 2023, penyerapan gabah petani oleh PT WPI hanya 5 persen dari rata rata realisasi produksinya sebesar 5.000 ton per bulan atau 200 ton per hari. Adapun sejak pekan pertama Agustus 2023, Wilmar sudah menghentikan aktifitas penyerapan gabah petani.

Pilihan Editor: LRT Jabodebek Dipuji Jokowi dan Para Menteri, Masyarakat: Rem Kurang Halus

Catatan redaksi: Judul dan isi berita telah diperbaiki pada Rabu, 6 September 2023, pukul 18.30 WIB karena kesalahan dalam mengutip pernyataan Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika. Judul sebelumnya adalah “Ombudsman: Wilmar Diduga Monopoli Harga Padi” kami perbaiki menjadi “Tanggapan Ombudsman Mengenai Dugaan Monopoli Harga Padi PT Wilmar”. Kalimat pertama pada paragraf kedua semula tertulis “Ombudsman meyakini dugaan tersebut karena Wilmar membeli padi dari para petani di wilayah Banten dengan harga yang cukup tinggi" kami koreksi menjadi “Dugaan tersebut karena Wilmar membeli padi dari para petani di wilayah Banten dengan harga yang cukup tinggi”.  Redaksi mohon maaf atas kesalahan tersebut 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kejanggalan TWK Penyebab 58 Pegawai KPK Dipecat Tiga Tahun Lalu

5 hari lalu

Pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menunjukan surat untuk Presiden yang dikirim oleh aktivis dari sejumlah daerah, ke Kantor Darurat KPK, di trotoar Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu, 29 September 2021. Sebanyak 1.505 surat tersebut dikirim masyarakat sebagai bentuk dukungan pada pegawai KPK yang tak lolos TWK. ANTARA/Reno Esnir
Kejanggalan TWK Penyebab 58 Pegawai KPK Dipecat Tiga Tahun Lalu

Berbagai kejanggalan mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) terungkap. Modus untuk menyingkirkan 58 pegawai KPK berintegritas, Novel Baswedan dkk.


Gas Melon Langka di Batam, Ombudsman Kepri Temukan Banyak Penyelewengan di Lapangan

11 hari lalu

Pekerja melakukan bongkar muat tabung gas LPG 3kg di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Senin 3 Juni 2024. Pemerintah mulai memberlakukan pembelian liquified petroleum gas (LPG) atau elpiji 3 kilogram (kg) menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) per hari Sabtu, 1 Juni 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Gas Melon Langka di Batam, Ombudsman Kepri Temukan Banyak Penyelewengan di Lapangan

Ombudsman perwakilan Kepri menemukan dugaan pelanggaran proses penjualan LPG 3 kg yang dilakukan agen dan pangkalan di Kota Batam.


Maladministrasi Seleksi PPPK Langkat 2023. Ombudsman Sumut Sebut Pantia Bikin Seleksi Tambahan

12 hari lalu

Unjuk rasa Aliansi Guru Pejuang PPPK Honorer Langkat di Polda Sumut. Massa menuding, hasil seleksi PPPK Langkat maladministrasi dan harus dibatalkan. TEMPO/ Mei Leandha
Maladministrasi Seleksi PPPK Langkat 2023. Ombudsman Sumut Sebut Pantia Bikin Seleksi Tambahan

Ombudsman Sumut mengatakan seleksi tambahan itu tidak tercantum dalam pengumuman seleksi PPPK Kabupaten Langkat.


Petani Merauke Bersyukur Bisa Tanam Padi Tiga Kali Setahun karena Kementan Optimasi Lahan

13 hari lalu

Petani menggunakan traktor membajak lahan pertaniannya di Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Dok. Kementan
Petani Merauke Bersyukur Bisa Tanam Padi Tiga Kali Setahun karena Kementan Optimasi Lahan

Optimasi lahan oleh Kementan di Merauke termasuk pemberian bantuan pompa, pupuk, dan bibit padi. Hasilnya sekarang bisa tanam padi tiga kali setahun.


Guru Honorer Korban Percaloan di Kabupaten Langkat Mencari Keadilan

19 hari lalu

Unjuk rasa Aliansi Guru Pejuang PPPK Honorer Langkat di Polda Sumut. Massa menuding, hasil seleksi PPPK Langkat maladministrasi dan harus dibatalkan. TEMPO/ Mei Leandha
Guru Honorer Korban Percaloan di Kabupaten Langkat Mencari Keadilan

Ratusan guru honorer korban percalona di Kabupaten Langkat masih terus menuntut haknya.


Pendaftaran Jutaan CPNS Terganggu, Ombudsman Minta Pemerintah Jelaskan Persoalan E-Meterai ke Publik

27 hari lalu

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, meminta pemerintah memberikan penjelasan kepada publik soal terkendalanya akses pembelian e-meterai pada masa pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Pendaftaran Jutaan CPNS Terganggu, Ombudsman Minta Pemerintah Jelaskan Persoalan E-Meterai ke Publik

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, minta pemerintah beri penjelasan publik persoalan e-meterai yang menyebabkan pendaftaran CPNS terganggu.


Ombudsman Minta Pemerintah Tinjau Ulang Sistem E-meterai

27 hari lalu

e-Meterai CPNS. Foto: Peruri
Ombudsman Minta Pemerintah Tinjau Ulang Sistem E-meterai

Ombudsman meminta pemerintah untuk meninjau ulang dan memperbaiki sistem pengadaan, distribusi, dan pembelian e-meterai.


Soal Ketersediaan Padi, Kebijakan Kementan Efektif Merespons Perubahan Iklim

33 hari lalu

Anomali Harga Gabah di Musim Kemarau BPS melaporkan penurunan harga gabah kering panen di tingkat petani sebesar 1,15% pada Agustus 2024, di tengah tantangan El Nino dan kemarau panjang. Dok. Kementan
Soal Ketersediaan Padi, Kebijakan Kementan Efektif Merespons Perubahan Iklim

Penurunan harga beras sebagian besar disebabkan oleh beberapa wilayah sentra yang tengah memasuki masa panen raya. Sementara itu, kenaikan harga di sejumlah daerah umumnya terjadi di wilayah yang tidak sedang dalam masa panen.


Kekerasan dalam Penanganan Demonstrasi oleh Aparat, Ini 6 Desakan Tim Advokasi untuk Demokrasi

37 hari lalu

Seorang mahasiswi yang pingsan dievakuasi oleh temannya dengan ambulans ke rumah sakit usai polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi mahasiswa di Jalan Pemuda, Semarang, Jawa Tengah, Senin, 26 Agustus 2024. Polisi menghujani gas air mata yang membuat puluhan mahasiswa pingsan dan dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Tempo/Budi Purwanto
Kekerasan dalam Penanganan Demonstrasi oleh Aparat, Ini 6 Desakan Tim Advokasi untuk Demokrasi

Ini enam hal desakan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) atas penanganan demonstrasi aparat yang eksesif.


Ombudsman RI Sesalkan Kekerasan oleh Polisi saat Demo Revisi UU Pilkada

40 hari lalu

Demonstran dipukuli oleh sejumlah Polisi saat aksi unjuk rasa menolak revisi RUU Pilkada yang menjebol jeruji pagar di salah satu sisi gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2024. Kepolisian mengerahkan 2.013 personel gabungan untuk mengawal aksi demo di DPR RI. TEMPO/Subekti.
Ombudsman RI Sesalkan Kekerasan oleh Polisi saat Demo Revisi UU Pilkada

Ombudsman menemukan beberapa demonstran mengalami luka-luka akibat dipukul oleh oknum kepolisian saat pengamanan di gedung DPR RI.