TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Sudin menyoroti soal kelangkaan pupuk subsidi di Tanah Air. Ia menduga kelangkaan terjadi lantaran ada perbedaan alokasi dan realisasi kontrak Kementerian Pertanian (Kementan) dengan PT Pupuk Indonesia (Persero).
"Kami semua tahu, dari Presiden sampai seluruh jajaran termasuk anggota DPR tiap turun ke bawah pasti ditanyakan soal kelangkaan pupuk," kata dia Sudin dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian pada Rabu, 30 Agustus 2023.
Sudin mengungkapkan alokasi pupuk subsidi pada 2023 sebesar 7,85 juta ton. Namun, berdasarkan anggaran kontrak dengan Pupuk Indonesia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Kementan jumlahnya hanya 6,68 juta ton.
"Ini ada selisih kurang lebih 1,17 juta ton. Mau diapakan? Akan dipending, dijual non subsidi? Jangan digantung masalah ini," kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Prasarana dan Sarana Pertanian Ali Jamil membenarkan alokasi pupuk subsidi pada 2023 memang 7,65 juta ton yang masuk dari seluruh kabupaten dan kota. Namun kontrak Kementan dengan PT Pupuk Indonesia hanya 6,68 juta.
Musababnya, menurut Ali, kondisi anggaran Kementan untuk pupuk subsidi pada 2023 hanya sekitar Rp 25 triliun sehingga kontrak yang dibuat baru 6,68 juta ton. Ditambah harga pupuk pun, kata dia, telah naik sejak dua tahun lalu sehingga selisihnya semakin besar.
Karena itu, ia mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk menambah anggaran pupuk bersubsidi. Ia pun mengaku sudah mengirim surat permintaan penambahan anggaran ke Sri Mulyani untuk memenuhi kontrak yang sudah dilakukan dengan Pupuk Indonesia.
"Kami sedang intens membahas ini dengan DJA (Direktorat Jenderal Anggaran). Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kabar dari Menteri Keuangan," ucap Ali.
Pilihan Editor: Sri Mulyani Tanggapi Kritik Anggota DPR tentang Pertumbuhan Aset Negara
