Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bos Gapki Khawatir Isu Lahan Sawit di Kawasan Hutan Berdampak pada Iklim Investasi

image-gnews
Ketua Umum Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), Eddy Martono, usai memaparkan kinerja industri kelapa sawit Februari 2023 di Jakarta pada Jumat, 14 April 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Ketua Umum Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), Eddy Martono, usai memaparkan kinerja industri kelapa sawit Februari 2023 di Jakarta pada Jumat, 14 April 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki Eddy Martono mengaku khawatir isu lahan sawit di kawasan hutan akan berdampak pada iklim investasi di industri ini. Hal itu lantaran informasi yang beredar memperkuat deforestasi di Indonesia. 

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terdapat 3,3 juta hektare lahan sawit yang berada di kawasan hutan. Namun, Gapki menilai hal tersebut tidak benar karena sebagian tanah sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan Sertifikat Hak Milik (SHM). 

"Ketidakpastian sikap pemerintah terhadap HGU dan SHM di tengah maraknya konflik perusahaan dan masyarskat dikhawatirkan dapat berdampak pada iklim investasi industri kelapa sawit," kata Eddy saat ditemui di kawasan Bandung Barat, Rabu, 23 Agustus 2023. 

Lebih lanjut, ia mengungkapkan saat ini telah dikeluarkan 13 Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyebutkan ada 2.321 unit usaha dengan luasan 1.907 ribu hektar yang diidentifikasikan sebagai Kawasan hutan. Pemerintah berencana memutikan lahan sawit di kawasan hutan tersebut berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja Pasal 110A bagi perusahaan yang telah memiliki perizinan. 

Sedangkan perusahaan yang tidak mempunyai perizinan di bidang kehutanan dan tidak sesuai dengan tata ruang akan mengikuti penyelesaian pasal 110B. Perusahaan tersebut juga diwajibkan membayar denda dan hanya boleh beroperasi dalam satu siklus saja. 

Menurut dia, seharusnya tidak ada persoalan bagi perusahaan yang sudah memiliki HGU dan SHM. Gapki sendiri mengaku masih memonitoring berapa luas lahan sawit milik anggotanya di kawasan hutan. Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, jumlah perusahaan sawit di Indonesia mencapai 2.056 perusahaan. Sementara anggota Gapki saat ini berjumlah 731 perusahaan. 

Di sisi lain, ia menilai persoalan lahan sawit di kawasan hutan  berpotensi menghambat kinerja dan peran penting industri kelapa sawit Indonesia ke depan. Terlebih, menurutnya, sektor sawit tetap memberikan peran yang sangat penting terutama dalam penerimaan devisa negara. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia menyebut pada 2022, industri kelapa sawit menyumbang devisa sebesar US$ 39,07 miliar atau sekitar Rp 600 triliun. Menurut Eddy, angka tersebut merupakan pencapaian ekspor tertinggi kelapa sawit sepanjang sejarah.

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi menilai lahan sawit di kawasan hutan telah memberikan kerugian seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran, juga harus ditanggung oleh rakyat dan negara. Manager Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional Walhi, Uli Arta Siagian mengatakan denda dan pajak atas kebijakan pengampunan lahan sawit ilegal itu tidak sebanding dengan kerugian yang didapat. 

Dengan demikian, Uli menegaskan pemerintah harus melakukan penegakan hukum terhadap korporasi-korporasi yang sekian lama telah meraup keuntungan dari hasil kejahatan. Seharusnya, kata Uli, pemerintah membuat regulasi mekanisme tagihan tanggung gugat ke korporasi. Sebab dibalik aktivitas illegal selama belasan tahun ini, terindikasi adanya korupsi dan pencucian uang. 

Jika pemerintah tidak berani melakukan penegakan hukum terhadap korporasi-korporasi yang telah melakukan kejahatan kehutanan, Walhi menilai sudah seharusnya dilakukan blacklist terhadap korporasi ini. Sehingga, perusahaan itu tidak lagi diberikan izin dan diberikan perpanjangan izin. 

Pilihan EditorLuhut Minta Perusahaan Sawit Lapor Dokumen HGU, Gapki: Kami 100 Persen Sudah Kirim

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jakarta Tarik Investasi lewat JIF 2024

6 jam lalu

Jakarta Tarik Investasi lewat JIF 2024

JIF 2024 menawarkan 35 proyek infrastruktur dengan nilai total Rp325 triliun dari 10 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) DKI Jakarta yang terbuka bagi kolaborasi investasi sektor swasta maupun pemerintah dari dalam maupun luar negeri.


Pemerintah Klaim 22 Kawasan Ekonomi Khusus Hasilkan Investasi Sebesar Rp187,5 Triliun

8 jam lalu

Personel Trio Libels, Edwin Manansang memulai karir seabgai PNS di Kementerian Keuangan sejak 1987. Kini, Edwin menjadi PNS di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Twitter
Pemerintah Klaim 22 Kawasan Ekonomi Khusus Hasilkan Investasi Sebesar Rp187,5 Triliun

Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bertujuan untuk mendorong peningkatan investasi, mengoptimalkan industri.


Bank Jateng Resmi Menjadi Bank Kustodian, Apakah Itu?

17 jam lalu

iwapi-pusat.org
Bank Jateng Resmi Menjadi Bank Kustodian, Apakah Itu?

Kini, Bank Jateng resmi menjadi bank kustodian yang diklaim permudah investasi nasabah. Apa itu bank kustodian?


Rencana Akuisisi, Bulog Mulai Komunikasi dengan KBRI dan Pelaku Usaha Beras di Kamboja

1 hari lalu

Pekerja memikul karung beras di Gudang Bulog, Medan, Sumatera Utara, Selasa, 28 Mei 2024. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara menerima beras impor dari Thailand sebanyak 10 ribu ton dan dari Pakistan sebanyak 10 ribu ton. ANTARA/Yudi Manar
Rencana Akuisisi, Bulog Mulai Komunikasi dengan KBRI dan Pelaku Usaha Beras di Kamboja

Bulog menyatakan telah menjalin komunikasi dengan KBRI Phnom Penh dan pelaku usaha di Kamboja.


SKK Migas: Target Investasi Migas Tahun Ini Sebesar USD15 Miliar

1 hari lalu

SKK Migas: Target Investasi Migas Tahun Ini Sebesar USD15 Miliar

SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) mencanangkan target produksi migas tahun 2030 mencapai 12 miliar BSCFD.


Jokowi Tinjau Proyek Pompanisasi Pertanian di Klaten, Bantuan untuk Mengairi 1.361 Hektar Lahan Setengah Teknis

1 hari lalu

Presiden Jokowi meninjau proyek pompanisasi pertanian di Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jokowi Tinjau Proyek Pompanisasi Pertanian di Klaten, Bantuan untuk Mengairi 1.361 Hektar Lahan Setengah Teknis

Jokowi menyapa para petani serta mengajak mereka berbincang.


Luhut Targetkan Pembangunan Kawasan Industri Senilai USD 132 Miliar di Kaltara Rampung dalam 4 Tahun

2 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) menerima gelar Honorary Professor (Profesor Kehormatan) dari Tsinghua University di Beijing, China, Kamis (13/6). ANTARA/HO-Kemenko Marves
Luhut Targetkan Pembangunan Kawasan Industri Senilai USD 132 Miliar di Kaltara Rampung dalam 4 Tahun

Menteri Luhut menargetkan pembangunan kawasan industri di Kalimantan Utara atau Kaltara bisa rampung dalam empat tahun.


PHRI Bali Minta Pemda Atur Investasi dan Bisnis WNA di Pulau Dewata

2 hari lalu

Ada banyak tempat wisata di sekitar Canggu yang bisa Anda eksplor saat berlibur ke Bali. Mulai dari desa adat hingga pantai. Foto: Canva
PHRI Bali Minta Pemda Atur Investasi dan Bisnis WNA di Pulau Dewata

PHRI Bali berharap pemerintah perlu melakukan pengawasan secara ketat terhadap investor asing yang masuk ke Bali. Memastikan investasi masuk itu legal dan berizin


PHRI Sebut Jelang Libur Idul Adha Penghuni Hotel di Bali Meningkat 80 Persen

3 hari lalu

Sejumlah wisatawan mancanegara mengikuti Tradisi Perang Air pada Festival Air Suwat (FAS) ke-9 di Desa Suwat, Gianyar, Bali, Senin, 1 Januari 2024. Kegiatan tersebut merupakan tradisi tahunan yang digelar setiap tanggal 1 Januari untuk membersihkan diri dan memperkuat persaudaraan antar warga sekaligus sebagai atraksi wisata untuk menarik kunjungan wisatawan. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo
PHRI Sebut Jelang Libur Idul Adha Penghuni Hotel di Bali Meningkat 80 Persen

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Badung menilai perputaran ekonomi menjelang libur Idul Adha di Bali meningkat.


BCA Raih Predikat Bank Terbaik di Indonesia Versi Forbes

3 hari lalu

BCA. Foto : BCA
BCA Raih Predikat Bank Terbaik di Indonesia Versi Forbes

BCA meraih predikat sebagai Bank Terbaik di Indonesia atau World Best Bank dari Forbes. Ada lima aspek yang menjadi penilaian utama.