- Soal Kebijakan WFH untuk Atasi Polusi Udara, APINDO Harap Tidak Bersifat Temporer dan Reaktif
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ikut menanggapi pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Kebijakan ini menjadi salah satu langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi polusi udara Jakarta yang semakin buruk.
“Terkait isu WFH, Apindo berpendapat agar kebijakan ini tidak semata bersifat temporer dan reaktif,” kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 21 Agustus 2023.
Menurutnya, hal ini disebabkan oleh polusi udara membutuhkan upaya yang lebih berkelanjutan untuk menyelesaikan permasalahan secara holistik. Sementara itu, tidak semua semua sektor usaha dapat menerapkan begitu saja pola kerja WFH.
“Misalnya pekerja pabrik yang harus berada di lokasi usaha untuk kegiatan produksi,” ujarnya.
Apindo juga berpendapat bahwa kajian sumber utama polusi diperlukan dengan sejumlah pertimbangan, yang meliputi besaran polusi yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan atau faktor lain. Misalnya adalah pembakaran sampah oleh masyarakat, dampak kegiatan usaha, atau dari sumber lain diantaranya kondisi musim kemarau dengan rendahnya intensitas hujan yang terjadi beberapa bulan terakhir.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
- Bahas Perkembangan Teknologi, Menkominfo: Kejahatan Dulu Curanmor, Sekarang Cyber Crime
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan semua pihak harus menyesuaikan diri seiring terjadinya perkembangan teknologi. Sebab, kejahatan akibat perkembangan digital ini juga semakin canggih.
"Kejahatan dulu curanmor (pencurian kendaraan bermotor), sekarang makin canggih. Cyber crime. Dulu kejahatan analog, sekarang kejahatan digital," kata Budi Arie dalam acara diskusi Melawan Kejahatan Keuangan Berbasis Digital di Media Center Kominfo pada Senin, 21 Agustus 2023.
Oleh karena itu, kata Budi Arie, isu security in digital economic atau keamanan dalam ekonomi digital kini menjadi perhatian dunia. Apalagi kejahatan digital saat ini sudah transnasional alias lintas negara. "Server di mana, pelaku di mana," tuturnya.
Salah satu yang menjadi perhatian Budi Arie adalah fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal. Sebab, kasus ini banyak menjerat masyarakat kecil yang kurang edukasi dan kurang literasi. "Korban ini (pinjol ilegal) harus diminimalisir. Ini tugas negara," ucap Budi Arie.
Budie Arie mengklaim kementeriannya terus melakukan sosialisasi, pendidikan, dan literasi digital kepada masyarakat. Hal ini dilakukan karena menurutnya kemajuan digital bisa memperdayai masyarakat yang kurang memiliki pemahaman.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
- Program Sejuta Rumah Terealisasi 634 Ribu, PUPR: Sebagian Besar untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mencatat Program Sejuta Rumah (PSR) telah mencapai 634.132 unit rumah per 15 Agustus 2023.
"Dari data Kementerian PUPR, hingga 15 Agustus 2023 ini capaian PSR tercatat sudah mencapai 634.132 unit yang terdiri atas 559.393 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 74.739 unit rumah non-MBR," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015 lalu merupakan program pro rakyat dan harus dilanjutkan mengingat masih banyaknya kebutuhan rumah masyarakat.
Program Sejuta Rumah juga dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga bisa meningkatkan daya saing bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa maju lainnya.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Pilihan Editor: Zulhas Teken Perjanjian Kerja Sama Keamanan Pangan di ASEAN
