TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan total anggaran subsidi energi yang disiapkan pemerintah pada tahun 2024 mencapai Rp 329,9 triliun. Subsidi energi itu mencakup subsidi untuk solar, solar, LPG, dan subsidi listrik.
"Kalau kita lihat pada 2023 ini, anggaran alokasi subsidinya cukup besar namun mungkin outlooknya sampai akhir tahun tidak akan sebesar yang dianggarkan," kata dia dalam konferensi pers pada Rabu, 16 Agustus 2023.
Musababnya, harga minyak lebih rendah meskipun kurs rupiah terhadap dolar lebih tinggi, mendekati atau di atas Rp 15.000. Hal ini, menurut Sri Mulyani, yang menyebabkan alokasi anggaran untuk subsidi pada tahun anggaran 2023 akan mencapai angka tersebut.
Ia memperkirakan subsidi mencapai Rp 185 triliun ditambah kompensasi sebesar Rp 114 triliun. Jika melihat rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2024, tutur Sri Mulyani, pemerintah memprediksi realisasi enggaran subsidi energi hampir sama dengan output 2023.
Sebab, harga minyak diasumsikan US$ 80 per barel, mirip dengan angka realisasi tahun ini. Dengan asumsi nilai tukar rupiah Rp 15.000. "Dengan volume yang kami harapan dari Pertamina dan PLN untuk bisa mengendalikan, kami perkirakan total subsidi energinya itu 329,9 triliun," ucap Sri Mulyani.
Adapun untuk LPG, Sri Mulyani menyebut jumlah volumenya sebesar 8,03 juta metrik ton. Sedangkan subsidi listrik diberikan khusus 450-900 VA yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Sedangkan untuk solar subsidinya tetap Rp 1.000 per liter.
Sebelumnya, Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan bahwa peningkatan alokasi volume subsidi energi ini dilakukan karena adanya Pemilu di tahun depan. Peningkatan subsidi ini juga dilakukan karena adanya peningkatan permintaan seiring dengan menguatnya ekonomi Indonesia.
"Dan mengantisipasi kerawanan gejolak sosial di tahun pelaksanaan Pemilu," kata Said dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jumat, 16 Juni 2023.
Untuk 2024, volume subsidi BBM dipatok senilai 18,735 sampai 19,580 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan volume subsidi BBM di tahun ini yang hanya 17,5 juta kiloliter.
Pilihan Editor: Menteri PUPR Beberkan Progres IKN, dari Bendungan Sepaku Semoi hingga Tower Rumah ASN
