TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang bakal memberikan subsidi tarif atau public service obligation (PSO) untuk tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Jokowi menyampaikan itu setelah menjajal LRT Jabodebek pada Kamis, 10 Agustus 2023.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah saat ini masih konsentrasi dengan penyelesaian proyek sepur kilat itu. “Jadi masalah seperti pentarifan belum pernah dibahas,” ujar Sri Mulyani di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta Selatan, pada Rabu, 16 Agustus 2023.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan subsidi tarif kereta cepat itu diberikan agar sama dengan moda transportasi massal lainnya. "Baik yang namanya kereta bandara, TransJakarta, KRL, kereta api, LRT, MRT, baik yang namanya kereta cepat, semua harus ada subsidinya," ujar Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2023.
Menurut Jokowi, subsidi diperlukan agar tarif transportasi massal terjangkau dan mampu menarik minat masyarakat. Soal besaran subsidi yang akan diberikan untuk LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. "Biar dihitung nanti secara teknis," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, kerugian masyarakat akibat kemacetan di Jabodetabek dan Bandung mencapai Rp 100 triliun per tahun. Oleh karena itu, Jokowi berharap masyarakat dapat berpindah dari moda transportasi pribadi menjadi transportasi umum seperti LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Selanjutnya: "Setiap tahun loh, rugi kita hampir Rp 100 triliun...."
