Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jejak Kontroversi Ridwan Djamaluddin di Bangka Belitung, Satgas Timah Gagal Hingga Ribut dengan Pengusaha

image-gnews
Tersangka mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin (kanan) memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 9 Agustus 2023. Kejaksaan Agung menetapkan Ridwan Djamaluddin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pertambangan ore nikel di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Tersangka mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin (kanan) memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 9 Agustus 2023. Kejaksaan Agung menetapkan Ridwan Djamaluddin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pertambangan ore nikel di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Iklan

TEMPO.CO, Bangka Belitung - Kejaksaan Agung menahan mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin. Penahanan itu terkait kasus tambang nikel ilegal PT Antam (Persero) di Blok Mandiodo yang ditangani Kejaksaaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Kabar penahanan Ridwan Djamaluddin jadi perbincangan hangat masyarakat di Bangka Belitung. Hal tersebut disebabkan Ridwan Djamaluddin pernah menjabat sebagai Penjabat (PJ) Gubernur Bangka Belitung selama 10 bulan atau sejak 12 Mei 2022 hingga 24 Maret 2023.

Selama menjabat sebagai PJ Gubernur Bangka Belitung, sosok Ridwan Djamaluddin tidak lepas dari kontroversi. Namun yang paling disorot terkait rangkap jabatan, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Tambang Timah Ilegal hingga ribut dengan para pengusaha timah.

Dalam pemberitaan Tempo, Ombudsman Perwakilan Bangka Belitung pernah menyoroti jabatan rangkap Ridwan Djamaluddin. Tidak tanggung-tanggung, Ridwan saat itu memegang jabatan rangkap tiga pekerjaan sekaligus, yakni sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Penjabat Gubernur Bangka Belitung dan Komisaris di MIND ID.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Bangka Belitung Shulby Yozar Ariadhy mengatakan rangkap jabatan Ridwan, utamanya di perusahaan pelat merah, berpotensi timbulnya konflik kepentingan.

"Kami menduga rangkap jabatan itu berbenturan dengan peraturan perundang-undangan," ujar Yozar kepada Tempo, Jumat, 23 September 2022 lalu.

Yozar menuturkan posisi Ridwan Djamaluddin sebagai Komisaris MIND ID bertentangan dengan Peraturan Pasal 17 huruf a Undang-undang nomor 25 Tahun 2009. Beleid itu, kata dia, menyebutkan pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap sebagai komisaris atau organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.

"Hasil pengawasan Ombudsman, ASN rangkap jabatan dengan BUMN dikarenakan masih adanya kelemahan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawasan BUMN berdasarkan Permen BUMN Nomor 2 Tahun 2015," ucap dia.

Selanjutnya: Kontroversi Ridwan Djamaluddin yang menjadi sorotan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Keluarkan Keputusan Presiden untuk Berantas Judi Online, Begini Poin Pentingnya

5 jam lalu

Presiden Jokowi Tegaskan Masyarakat Jangan Judi Online Maupun Offline
Jokowi Keluarkan Keputusan Presiden untuk Berantas Judi Online, Begini Poin Pentingnya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan peraturan presiden untuk memberantas judi online.


Smelter Nikel Meledak di Morowali, Menteri ESDM: Pemberian Sanksi Wewenang Kementerian Perindustrian

11 jam lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Smelter Nikel Meledak di Morowali, Menteri ESDM: Pemberian Sanksi Wewenang Kementerian Perindustrian

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan akan mengecek penyebab ledakan smelter nikel di Morowali.


Kementerian Energi Proyeksikan Penurunan Emisi Karbon 130 Juta Ton Melalui Efisiensi Energi

11 jam lalu

(Dari kiri) Koordinator Program Studi Sustainable Energy and Environment (SEE) Swiss German University (SGU), Evita H. Legowo, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiyani Dewi, Sekretaris Direktoral Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Noer Adi Wardojo dan Dekan Fakultas Science and Tecnology SGU Samuel P Kusumocahyo saat menghadiri talkshow SGU Sustainable Talk di SGU, Kota Tangerang, Jumat, 14 Juni 2024. Tempo | Maulani Mulianingsih
Kementerian Energi Proyeksikan Penurunan Emisi Karbon 130 Juta Ton Melalui Efisiensi Energi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan penurunan emisi karbon 130 juta ton melalui efisiensi energi.


Harvey Moeis dan Sandra Dewi Disebut Punya Rumah di Australia, Pengacara: Cuma Sewa

22 jam lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Harvey Moeis dan Sandra Dewi Disebut Punya Rumah di Australia, Pengacara: Cuma Sewa

Pengacara tersangka perkara dugaan korupsi timah Harvey Moeis, Harris Arthur Hedar, buka suara soal kepemilikan aset atau rumah di Australia.


Pengacara Harvey Moeis Sebut Belum Ada Panggilan untuk Sandra Dewi jadi Saksi Lagi

1 hari lalu

Artis Sandra Dewi bungkam usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi timah yang menjerat suaminya, Harvey Moeis. Dia diperiksa oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung selama sekitar sepuluh jam pada Rabu, 15 Mei 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Pengacara Harvey Moeis Sebut Belum Ada Panggilan untuk Sandra Dewi jadi Saksi Lagi

Pengacara tersangka dugaan korupsi timah Harvey Moeis, Harris Arthur Hedar, mengatakan Kejaksaan Agung belum memanggil Sandra Dewi lagi.


Judi Online, Tak hanya Soal Satgas hingga Pemanfaatan AI

1 hari lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Judi Online, Tak hanya Soal Satgas hingga Pemanfaatan AI

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto mengeklaim, sebanyak 80 persen pemain judi online di Indonesia berasal dari masyarakat tingkat menengah ke bawah


MAKI Bakal Ajukan Praperadilan Korupsi Timah Setelah Iduladha

1 hari lalu

Koordinator Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia alias MAKI, Boyamin Saiman, menghadiri sidang praperadilan atas belum ditahannya bekas Ketua KPK, Firli Bahuri, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Rabu, 13 Maret 2024. Dalam gugatannya, MAKI mendesak Polda Metro Jaya, Kapolri, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta segera menahan Firli. Alasannya, Firli telah ditetapkan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, sejak 22 November 2023.  Tempo/ Adil Al Hasan
MAKI Bakal Ajukan Praperadilan Korupsi Timah Setelah Iduladha

Koordinator MAKI Boyamin Saiman akan menggugat praperadilan Kejaksaan Agung atas penanganan kasus korupsi timah paling cepat bulan Juni 2024.


Alasan Kejaksaan Agung Belum Panggil Robert Bonosusatya di Kasus Korupsi Timah

1 hari lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Harli Siregar dalam konferensi pers pelimpahan 10 tersangka kasus dugaan korupsi timah ke penuntut umum di Kejari Jakarta Selatan pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Alasan Kejaksaan Agung Belum Panggil Robert Bonosusatya di Kasus Korupsi Timah

Menurut Kejaksaan Agung, kebutuhan penyidikan menjadi alasan belum dipanggilnya Robert Bonosusatya terkait kasus dugaan korupsi timah.


Raffi Ahmad Akan Mundur dari Proyek Beach Club Gunungkidul, Koalisi Harapkan Investor Lain Ikut Batalkan Proyek

1 hari lalu

Presenter Raffi Ahmad saat memberikan keterangan soal tudingan National Corruption Wach (NCW) kasus pencucian uang, Menteng, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024. Dalam keteranganya Raffi membantah tudingan Ketua Umum NCW Hanifa Sutrisna atas tudingan pencucian uang senilai ratusan miliar tersebut, Pihak Raffi juga mengundang Hanifa NCW untuk membuktikan kalau tuduhan tersebut memamang benar. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Raffi Ahmad Akan Mundur dari Proyek Beach Club Gunungkidul, Koalisi Harapkan Investor Lain Ikut Batalkan Proyek

Pernyataan Raffi Ahmad mundur dari proyek pembangunan resort, vila, dan beach club di Gunungkidul menuai respons positif dari sejumlah organisasi.


Harvey Moeis Ingin Kasusnya Segera Masuk Meja Hijau

2 hari lalu

Harvey Moeis. antaranews.com
Harvey Moeis Ingin Kasusnya Segera Masuk Meja Hijau

Pengacara Harvey Moeis mengatakan kliennya ingin kasus dugaan korupsi timah segera dilimpahkan ke pengadilan.