TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa hari terakhir, pengamat politik Rocky Gerung menjadi perbincangan masyarakat Indonesia usai melontarkan kritiknya kepada pemerintah Indonesia dalam sebuah acara Seminar dan Konsolidasi Akbar Sejuta Buruh di Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan, filsuf asal Manado, Sulawesi Utara tersebut dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri oleh DPP PDIP atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan hoaks terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Tak lama setelah kasus kritik Rocky Gerung tersebut memanas, di media sosial Twitter beredar sebuah potongan video tentang Faisal Basri yang turut mengkritik kebijakan pemerintah Indonesia. Hingga 7 Agustus 2023, potongan video yang diunggah pada 31 Juli 2023 tersebut telah mencapai 168,7 ribu tayangan dengan 1.887 suka.
“Ini bukan Rocky gerung tapi Faisal Basri. T**OL,” tulis keterangan unggahan pada akun bernama @anto****.
Kritik Tentang Ekspor Timah
Setelah ditelusuri, video yang viral di Twitter tersebut merupakan potongan dari acara diskusi publik yang dihadiri oleh beberapa ekonom Indonesia, salah satunya Faisal Basri. Video tersebut diunggah pada kanal YouTube ASANESIA TV sekitar sembilan bulan yang lalu, tepatnya pada 21 Oktober 2022. Video dengan judul ‘LIVE | Diskusi Publik Seri 1: Indonesia dan Ancaman Krisis Ekonomi Global’ itu sudah ditonton 1.630 kali hingga 7 Agustus 2023.
Pada kesempatan itu, ekonom senior dari Universitas Indonesia tersebut mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tentang ekspor bijih nikel. Menurut dia, Jokowi menyamakan bijih nikel dengan bijih timah. Sejak dulu, ekspor bijih timah sudah dilarang di Indonesia. Tetapi, Jokowi justru akan melarang ekspor ingot, batang timah yang sudah 70 persen jadi.
“Jadi yang mau kita ekspor itu timah batangan, itu yang mau dilarang. Kalau dilarang, Aneka Tambang (Antam) mau nyalurin kemana tuh? Belum ada industri, cuma lima persen,” ucap Faisal Basri pada menit 2:14:00 di video tersebut.
Menurut dia, orang yang paling merugikan keuangan negara adalah Jokowi. Seharusnya, kata Faisal, jadi presiden itu perlu terukur, kelembagaannya diatur, dan dicek terlebih dahulu keuntungan dan kerugiannya oleh lembaga keuangan negara saat akan memutuskan sesuatu.
“Sebelum Pak Jokowi memutuskan, Bappenas dulu sebagai tangan kanannya. Ini enggak ada yang lewat Bappenas, kereta cepat nggak lewat Bappenas, jadi Pak Jokowi jangan asal ngomong,” kata dia.
