Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Biodiesel 35 Berlaku Serentak Mulai 1 Agustus Besok

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Petugas mengisi bahan bakar B30 pada kendaraan saat peluncuran road test B30 di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019. Pemerintah akan mewajibkan penggunaan campuran biodiesel 30% atau B30 pada kendaraan mulai tahun depan. TEMPO/Tony Hartawan
Petugas mengisi bahan bakar B30 pada kendaraan saat peluncuran road test B30 di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019. Pemerintah akan mewajibkan penggunaan campuran biodiesel 30% atau B30 pada kendaraan mulai tahun depan. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPemerintah menerapkan biodiesel 35 atau B35 secara serentak di Indonesia mulai besok Selasa, 1 Agustus 2023. Adapun B35 merupakan bahan bakar dengan persentase pencampuran bahan bakar nabati (BBN) ke dalam bahan bakar minyak (BBM) sebesar 35 persen. B35 kali pertama diluncurkan pada 1 Februari 2023.

"Sejak 1 Februari itu sebetulnya beberapa sudah B35 tapi masih ada beberapa terminal BU (badan usaha) yang masih menyediakan B30. Besok seluruhnya sudah B35," kata Kepala Divisi Unit Penyaluran Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Fajar Wahyudi dalam diskusi Kejar Devisa Lewat Program B35 di Hotel Sultan, Senin, 31 Juli 2023. 

Fajar mengatakan, penggunaan dana yang dikumpulkan BPDPKS untuk kepentingan biodiesel ditujukan untuk menutup selisih kurang antara harga pasar atau HIP BBM jenis solar dengan HIP nabati biodiesel. Hal ini sebagaimana amanat dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2018.

Fajar menjelaskan, pada 2022 pihaknya telah membayar dana untuk menutup selisih kurang HIP tersebut kepada 23 BU pengembangan nabati. Nominalnya kurang lebih Rp 34,5 triliun. Adapun volume biodiesel yang dibayar, yakni hampir 7 juta kiloliter dari penyaluran pada tahun tersebut yang mencapai 10,36 juta kiloliter.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Pembayaran dicicil karena dalam biodiesel ini pembayarannya itu biasanya sampai Oktober. Dan November-Desember akan dibayarkan pada tahun berikutnya," tutur Fajar.

Pilihan Editor: Insentif Motor Listrik Dibuka untuk Umum, Bahlil: Kita Pertimbangkan Satu KTP, Satu Motor Listrik


 

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Wamendag Soal Diskriminasi Sawit oleh Uni Eropa: RI Jaga Lebih dari 50 Persen Kawasan Hijau

1 hari lalu

Wakil Menteri Perdagangan Indonesia Jerry Sambuaga  di acara pembukaan 2nd Sustainable Vegetable Oils Conference atau Konferensi Minyak Nabati Berkelanjutan ke-2 di ITC Maratha Hotel, Mumbai, India (2nd SVOC). (Foto: TEMPO.CO / Petir Garda Bhwana)
Wamendag Soal Diskriminasi Sawit oleh Uni Eropa: RI Jaga Lebih dari 50 Persen Kawasan Hijau

Wamendag Jerry Sambuaga bercerita soal perdebatannya dengan Uni Eropa soal diskriminasi mereka terhadap produk kelapa sawit Indonesia.


RI, Malaysia dan India Kerja Sama Lawan Kampanye Hitam Minyak Sawit oleh Negara Barat

2 hari lalu

(Dari kiri) Sekretaris Jenderal CPOPC Dr. Rizal Affandi Lukman (pertama dari kiri), Sekretaris Jenderal Kementerian Perkebunan dan Komoditas Dato` Haji Mad Zaidi Mohd Karli (ketiga dari kiri), Wakil Menteri Perdagangan Dr. Jerry Sambuaga (Keempat dari kiri) di pembukaan acara 2nd Sustainable Vegetable Oils Conference atau Konferensi Minyak Nabati Berkelanjutan ke-2 di ITC Maratha Hotel, Mumbai, India (2nd SVOC). (Foto: TEMPO.CO / Petir Garda Bhwana)
RI, Malaysia dan India Kerja Sama Lawan Kampanye Hitam Minyak Sawit oleh Negara Barat

Malaysia dan Indonesia bekerja sama dengan India untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai kampanye hitam yang menargetkan komoditas minyak sawit.


Pemutihan Kebun Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Serikat Petani: Menguntungkan Perusahaan dan Tidak Transparan

10 hari lalu

Shutterstock.
Pemutihan Kebun Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Serikat Petani: Menguntungkan Perusahaan dan Tidak Transparan

Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS menilai rencana pemutihan kebun sawit ilegal di kawasan hutan tidak transparan.


Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan akan Diputihkan, Sawit Watch: Harusnya Dipidana

10 hari lalu

Seorang petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau mencabut pohon kelapa sawit yang ditanam di Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil, yang merupakan zona intin Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu, Riau, 19 Mei 2019. (Antara/HO - BBKSDA Riau)
Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan akan Diputihkan, Sawit Watch: Harusnya Dipidana

Direktur Sawit Watch Achmad Surambo mengkritik rencana pemerintah untuk memutihkan 3,3 juta hektare lahan sawit ilegal di kawasan hutan.


Sawit Watch dan IHCS Gugat Kebijakan Pemutihan 3,3 juta Hektare Lahan Sawit di Kawasan Hutan

11 hari lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Sawit Watch dan IHCS Gugat Kebijakan Pemutihan 3,3 juta Hektare Lahan Sawit di Kawasan Hutan

Sawit Watch dan Indonesia Human Right Committee For Social Justice (IHCS) menggugat aturan pemutihaan 3,3 juta hektare lahan sawit di kawasan hutan.


Kementan Sebut Produksi Minyak Sawit 4 Juta Ton per Hektare, Program PSR Bakal Dikebut

11 hari lalu

Nurhakim, 30 tahun, mengumpulkan tandan buah kelapa sawit saat panen di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar, di provinsi Riau, 26 April 2022. Jokowi mengakui bahwa kebijakannya melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng merugikan para petani sawit. REUTERS/Willy Kurniawan
Kementan Sebut Produksi Minyak Sawit 4 Juta Ton per Hektare, Program PSR Bakal Dikebut

Kementan mendorong program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kemitraan.


Pakai Limbah Kelapa Sawit, PTPN 4 dan reNIKOLA Bangun 4 Pabrik Penghasil Biomethane

30 hari lalu

PTPN 4 menggandeng reNIKOLA Holdings Sdn Bhd membangun empat pabrik CBG di Sumut. Foto: Istimewa
Pakai Limbah Kelapa Sawit, PTPN 4 dan reNIKOLA Bangun 4 Pabrik Penghasil Biomethane

PTPN 4 menggandeng reNIKOLA Holdings Sdn Bhd untuk pengembangan pabrik Compressed Biomethane Gas


Bupati dan Ketua DPRD Belitung Dituding Ikut Provokasi Masyarakat Anarkis di Kantor Perusahaan Sawit Sinar Mas

33 hari lalu

Kabid Humas Polda Bangka Belitung Kombes Jojo Sutarjo dan Direktur Ditreskrimum Kombes I Nyoman Mertha Dana merilis tangkapan 11 tersangka pembakaran aset perusahaan Sinar Mas Grup PT Foresta Lestari Dwikarya di Belitung, Sabtu, 26 Agustus 2023. Servio Maranda
Bupati dan Ketua DPRD Belitung Dituding Ikut Provokasi Masyarakat Anarkis di Kantor Perusahaan Sawit Sinar Mas

Pengacara tersangka mengajukan penangguhan penahanan atas kasus dugaan tindakan anarkis di kantor perusahaan sawit Grup Sinar Mas.


Hadapi El Nino, Gabungan Pengusaha Sawit Melakukan Modifikasi Cuaca di Kalimantan Tengah

33 hari lalu

Hadapi El Nino, Gabungan Pengusaha Sawit Melakukan Modifikasi Cuaca di Kalimantan Tengah

Teknologi Modifikasi Cuaca atau TMC merupakan program pemerintah dalam memitigasi resiko panas ekstrem akibat El Nino.


Mendag Minta Dukungan Belanda agar Uni Eropa Kurangi Hambatan Ekspor Imbas EUDR

35 hari lalu

Di sela rangkaian Pertemuan Para Menteri Ekonomi ASEAN ke-55, Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan selaku AEM Chair melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Negara untuk Perdagangan Internasional Inggris, Nigel Huddleston MP.
Mendag Minta Dukungan Belanda agar Uni Eropa Kurangi Hambatan Ekspor Imbas EUDR

Indonesia meminta dukungan Belanda agar Uni Eropa tidak menerapkan kebijakan perdagangan yang dapat berdampak pada petani Indonesia.