Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Konversi Motor Listrik Cuma Butuh Waktu 48 Menit, Bagaimana Alur dan Persyaratannya?

image-gnews
Motor listrik Honda EM1 e: punya dimensi yang kompak dan ringan. (Foto: Honda)
Motor listrik Honda EM1 e: punya dimensi yang kompak dan ringan. (Foto: Honda)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut proses konversi sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik tidak memakan waktu lama.

"Konversi satu motor butuh waktu 48 menit dengan 2 montir," tutur Arifin ketika ditemui wartawan di Kementerian ESDM, Jumat, 28 Juli 2023.

Arifin pun berharap skill konversi tersebut bisa tumbuh dan berkembang di seluruh tanah air. Dengan demikian, ke depan Indonesia bisa memproduksi sepeda motor listrik secara mandiri. 

Adapun dalam menggenjot penggunaan sepeda motor listrik seiring upaya menuju transisi energi, pemerintah mengucurkan subsidi. Salah satunya insentif senilai Rp 7 juta bagi masyarakat yang mau mengonversi sepeda motor konvensionalnya menjadi sepeda motor listrik.

Pada program ini, pemerintah menargetkan 50 ribu sepeda motor terkonversi hingga akhir 2023.

Lantas, bagaimana caranya agar bisa mendapatkan subsidi Rp 7 juta tersebut?

Mengutip informasi dari Platform Digital Konversi Motor Listrik, yakni ebtke.esdm.go.id/konversi, ada sejumlah tahap yang harus dilalui. Berikut rinciannya:

  1. Pemohon dapat mengisi formulir pendaftaran secara online atau datang langsung ke bengkel konversi untuk mendaftar 
  2. Bengkel konversi melakukan pengecekan teknis kondisi sepeda motor dan kelengkapan surat-surat kendaraan (KTP. STNK, BPKPB, nomor rangka dan nomor mesin kendaraan)
  3. Melakukan persetujuan antara pemilik sepeda motor dengan bengkel mengenai biaya konversi
  4. Pemohon mengisi surat pernyataan kesediaan konversi kendaraan bermotor
  5. Bengkel mulai mengerjakan konversi sepeda motor milik pemohon
  6. Bengkel mengajukan permohonan SUT dan SRUT secara online ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
  7. Kemenhub mengungah SUT dan SRUT yang telah diterbitkan
  8. LVI melakukan verifikasi
  9. Serah terima sepeda motor yang telah dikonversi kepada pemilik

Adapun kriteria motor yang bisa diikutkan dalam program ini, antara lain:

  1. Memiliki kapasitas mesin 110 hingga 150 cc
  2. Kondisi laik jalan, kondisi fisik lengkap dengan persyaratan keselamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
  3. STNK yang masih berlaku
  4. Pajak kendaraan yang masih berjalan.

Pilihan EditorKemenhub Buka Layanan Keliling Uji Konversi Motor Listrik, di Mana Saja?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Smelter Nikel Meledak di Morowali, Menteri ESDM: Pemberian Sanksi Wewenang Kementerian Perindustrian

4 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Smelter Nikel Meledak di Morowali, Menteri ESDM: Pemberian Sanksi Wewenang Kementerian Perindustrian

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan akan mengecek penyebab ledakan smelter nikel di Morowali.


Kementerian Energi Proyeksikan Penurunan Emisi Karbon 130 Juta Ton Melalui Efisiensi Energi

4 hari lalu

(Dari kiri) Koordinator Program Studi Sustainable Energy and Environment (SEE) Swiss German University (SGU), Evita H. Legowo, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiyani Dewi, Sekretaris Direktoral Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Noer Adi Wardojo dan Dekan Fakultas Science and Tecnology SGU Samuel P Kusumocahyo saat menghadiri talkshow SGU Sustainable Talk di SGU, Kota Tangerang, Jumat, 14 Juni 2024. Tempo | Maulani Mulianingsih
Kementerian Energi Proyeksikan Penurunan Emisi Karbon 130 Juta Ton Melalui Efisiensi Energi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan penurunan emisi karbon 130 juta ton melalui efisiensi energi.


Raffi Ahmad Akan Mundur dari Proyek Beach Club Gunungkidul, Koalisi Harapkan Investor Lain Ikut Batalkan Proyek

5 hari lalu

Presenter Raffi Ahmad saat memberikan keterangan soal tudingan National Corruption Wach (NCW) kasus pencucian uang, Menteng, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024. Dalam keteranganya Raffi membantah tudingan Ketua Umum NCW Hanifa Sutrisna atas tudingan pencucian uang senilai ratusan miliar tersebut, Pihak Raffi juga mengundang Hanifa NCW untuk membuktikan kalau tuduhan tersebut memamang benar. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Raffi Ahmad Akan Mundur dari Proyek Beach Club Gunungkidul, Koalisi Harapkan Investor Lain Ikut Batalkan Proyek

Pernyataan Raffi Ahmad mundur dari proyek pembangunan resort, vila, dan beach club di Gunungkidul menuai respons positif dari sejumlah organisasi.


Terkini: Plus-Minus Izin Tambang Menurut Dosen Universitas Muhamadiyah, Menteri ESDM Sebut 6 WIUPK Disiapkan untuk Ormas

10 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Terkini: Plus-Minus Izin Tambang Menurut Dosen Universitas Muhamadiyah, Menteri ESDM Sebut 6 WIUPK Disiapkan untuk Ormas

Kebijakan pemerintah mengizinkan organisasi masyarakat atau ormas keagamaan mengelola tambang menuai polemik.


6 Wilayah Tambang Batu Bara Disiapkan untuk Ormas Keagamaan, Menteri ESDM: Transparan, Tidak Boleh Transfer

12 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif usai rapat dengar pendapat dengan PT Vale Indonesia dan Mind ID di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu, 3 April 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
6 Wilayah Tambang Batu Bara Disiapkan untuk Ormas Keagamaan, Menteri ESDM: Transparan, Tidak Boleh Transfer

Pemerintah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks PKP2B untuk ormas keagamaan.


Subsidi Listrik 6,1 Juta Pelanggan Salah Sasaran, DPR Desak ESDM Segera Evaluasi dan Mutakhirkan Data

15 hari lalu

Petugas keamanan melakukan pengecekan meteran listrik di Rusun Kawasan Bendungan Hilir, Jakarta, Senin, 9 Oktober 2023. Kementerian ESDM memutuskan tarif listrik kuartal IV atau periode Oktober-Desember 2023 untuk 13 pelanggan nonsubsidi dan 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik, termasuk di dalamnya pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tempo/Tony Hartawan
Subsidi Listrik 6,1 Juta Pelanggan Salah Sasaran, DPR Desak ESDM Segera Evaluasi dan Mutakhirkan Data

Komisi VII DPR mendesak Kementerian ESDM segera mengevaluasi dan mengawasi penyaluran subsidi listrik.


Izin Usaha Pertambangan Untuk Ormas Keagamaan Dikritik Kanan Kiri

16 hari lalu

Freeport belum mau beralih status dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Tenggat yang diberikan pemerintah untuk beralih status terlampaui sejak Jumat 10 Februari 2017. Proses negosiasi terancam buntu. Perusahaan asal Arizona itu tak bisa melakukan ekspor hasil pertambangan.
Izin Usaha Pertambangan Untuk Ormas Keagamaan Dikritik Kanan Kiri

Beberapa pihak mengkritisi adanya revisi yang memungkinkan izin usaha pertambangan ke ormas keagamaan ini, karena dianggap melanggar UU Minerba.


Kronologi Revisi PP 96, Ormas Keagamaan Bisa Kelola Izin Usaha Pertambangan

16 hari lalu

Penampakan lokasi tambang timah saat konferensi pers dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai 2022 di Provinsi Bangka Belitung, Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kronologi Revisi PP 96, Ormas Keagamaan Bisa Kelola Izin Usaha Pertambangan

Di aturan baru ini, pemerintah menambah pasal 83A yang mengatur tentang penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK


Pemerintah Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Freeport, Jokowi: Kita Untung dan Untung Kuasai 61 Persen Saham

18 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat mengecek tambang bawah tanah Deep Mill Level Zone (DMLZ) PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, Kamis, 1 September 2022. Sumber: Biro Setpres
Pemerintah Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Freeport, Jokowi: Kita Untung dan Untung Kuasai 61 Persen Saham

Pemerintah secara resmi memperpanjang izin ekspor konsentrat dan lumpur anoda hingga Desember 2024


Benarkah Harga BBM Akan Naik per 1 Juni 2024? Ini Kata Jokowi hingga Pertamina

20 hari lalu

Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) pengendara motor di SPBU Jakarta, Selasa 4 Oktober 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi pada September sebesar 1,17 persen (month-to-month/mtm), tertinggi sejak Desember 2014 dengan komoditas utama penyumbang inflasi tersebut adalah harga b ahan bakar minyak (BBM), beras dan angkutan dalam kota. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Benarkah Harga BBM Akan Naik per 1 Juni 2024? Ini Kata Jokowi hingga Pertamina

Belakangan ramai diberitakan soal rencana kenaikan harga bahan bakar minyak atau harga BBM per 1 Juni 2024. Bagaimana duduk persoalan sebenarnya?