TEMPO.CO, Jakarta - Nama Luhut Binsar Panjaitan tengah digadang-gadang maju sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto. Wacana pergantian Ketua Umum Golkar tersebut muncul usai politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai bertemu Luhut pada Jumat sore, 7 Juli 2023.
"Pak Luhut melihat berbagai masalah di Golkar sejak Airlangga memimpin pada 2017," kata Yorrys kepada Tempo di Pacific Place, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023.
Dalam pertemuan itu, menurutnya, Luhut banyak memberi arahan khusus mengenai Golkar. Termasuk wacana menggantikan posisi Airlangga. "Pak Luhut minta Airlangga diganti," kata Yorrys.
Kabar pergantian Ketua Umum Golkar juga mulai tersebar ketika Dewan Pakar Partai Golkar melaksanakan rapat internal di kediaman Agung Laksono selaku Ketua Dewan Pakar pada 9 Juli 2023.
Kontestasi persaingan menuju kursi satu di Partai Golkar ini pun semakin ramai, lantaran Ketua Umum Partai Golkar saat ini Airlangga Hartarto menepis kabar adanya pergantian Ketua Umum yang bakal dilakukan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) partai.
Airlangga menyebutkan bahwa rapat internal yang dilakukan bukan membahas tentang pelengseran dirinya. Partai Golkar sampai saat ini masih berpegang teguh pada hasil forum tertinggi yang memandatkan dirinya sebagai pemimpin Golkar dan capres 2024.
Harta Kekayaan Luhut vs Airlangga
Seperti diketahui, baik Luhut maupun Airlangga sama-sama merupakan kader Golkar yang menduduki jabatan penting di kabinet Joko Widodo atau Jokowi. Keduanya termasuk dalam jajaran menteri yang memiliki harta kekayaan terbesar.
Sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut bertanggung jawab atas sejumlah pos kemneterian lain, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Sedangkan Airlangga sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasi sejumlah kementerian, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Selanjutnya: Perbandingan harta kekayaan Luhut dengan...
