TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memberikan sanksi kepada pihak yang menjual minyak goreng kemasan harga murah, Minyakita, secara bundling dengan produk lain.
"Kami kenakan sanksi, diinfokan aja kalau ada bundling", kata Plt Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Moga Simatupang di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 10 Juli 2023.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan ada dua sanksi yang akan diberikan. Pertama, yaitu teguran tertulis. Sedangkan kedua adalah pencabutan izin.
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat. Beleid itu dibuat untuk memastikan ketersediaan dan stabilisasi harga Minyakita.
Selain memastikan kembali harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan harga eceran tertinggi atau HET Rp 14 ribu per liter dan minyak curah Rp 15.500 per kilogram, aturan tersebut melarang penjualan minyak goreng rakyat secara bundling.
Dalam surat edaran tertanggal 6 Februari 2023 itu, tertera tiga pedoman yang harus ditaati produsen, distributor hingga pengecer. Pertama, penjualan minyak goreng rakyat harus mematuhi harga domestic price obligation (DPO) dan HET.
Kedua, penjualan minyak goreng rakyat dilarang menggunakan mekanisme bundling dengan produk lainnya. Ketiga, penjualan minyak goreng rakyat oleh pengecer kepada konsumen paling banyak 10 kilogram per orang per hari (untuk minyak goreng curah) dan 2 liter per orang per hari untuk minyak goreng kemasan Minyakita.
Pilihan Editor: Sri Mulyani: Neraca Perdagangan RI Surplus 37 Bulan Berturut-turut
