Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kinerja Perbankan Syariah Lebih Tinggi Dibanding Bank Konvensional, Ini Alasannya

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPraktisi perbankan syariah dari Universitas Indonesia, Tika Arundina, membeberkan sejumlah faktor keunggulan perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang menyebut kinerja perbankan syariah pada 2022 menunjukkan performa lebih baik ketimbang perbankan konvensional dalam beberapa indikator.

"Kinerja positif perbankan syariah tercapai karena permintaan pasar yang tetap tinggi selama pandemi Covid-19, new normal, dan post pandemi," kata Tika kepada Tempo, Sabtu, 1 Juli 2023.

Capaian tersebut, kata Tika, juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah dalam meningkatkan daya saing perbankan syariah. Misalnya, melalui merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dan akuisisi Bank Muamalat oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). 

Faktor lainnya, lanjut Tika, adalah pertumbuhan inorganik dengan berbagai macam aksi yang terjadi di industri. Contonya, qanun LKS Aceh dan konversi Bank NTB dan Bank Nagari.

Tika mengatakan, prospek pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia akan tetap tinggi. Terlebih, Indonesia termasuk negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Optimisme itu juga didukung pemerintah yang menunjukkan komitmen memperbesar industri halal. 

"Ini menjadi harapan untuk memacu pertumbuhan perbankan syariah sebagai penyedia keuangan sesuai syariah," kata Tika. 

Kendati demikian, Tika juga menilai perbankan syariah masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Mulai dari literasi keuangan syariah yang masih rendah, sebaran jaringan yang masih terbatas, kualitas layanan yang belum memadai, hingga skala ekonomi yang kecil sehingga kurang efisien secara operasional.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun soal kinerja perbankan syariah, OJK melalui Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022 yang dirilis Jumat, 30 Juni 2023, menyebut pertumbuhan aset perbankan syariah tahun lalu mencapai 15,63 persen year on year (yoy).  "Lebih tinggi daripada perbankan konvensional yang sebesar 9,50 persen yoy selama 2022," tulis laporan tersebut.

Bukan cuma aset, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah juga mencatatkan hasil positif. Dalam catatan OJK, tren pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah mencapai 20,44 persen yoy pada Desember 2022. Angka tersebut lebih tinggi ketimbang perbankan konvensional yang mencapai 10,72 persen yoy.  

Menurut OJK, pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabil pada masa pemulihan pandemi Covid-19 menunjukkan layanan perbankan syariah resilien dan pulih lebih cepat. Terlebih, market share terus perbankan syariah terus meningkat.

Akan tetapi, di tengah tren positif tersebut, OJK mencatat pertumbuhan DPK perbankan syariah yang lebih lambat dibanding perbankan konvensional.  DPK perbankan syariah hanya tumbuh 12,93 persen yoy pada Desember 2021, sedangkan perbankan konvensional mencapai 17,55 persen yoy. 

Pilihan Editor: Pesawat Asing Berseliweran Layani Domestik, Susi Pudjiastuti: Maskapai Lokal Sangat Dirugikan hingga ..

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


OJK Jatuhkan Sanksi Pembatasan Usaha ke Jiwasraya dan Berdikari Insurance

18 jam lalu

Logo OJK. (ANTARA/HO-OJK)
OJK Jatuhkan Sanksi Pembatasan Usaha ke Jiwasraya dan Berdikari Insurance

Asuransi Jiwasraya dan Berdikari Insurance kena sanksi oleh OJK karena dinilai telah melanggar sejumlah ketentuan yang ada di bidang perasuransian.


Apindo Singgung Akuntabilitas hingga Kompetensi Pemerintah Kelola Dana Publik dalam Program Pensiun Tambahan

1 hari lalu

Ilustrasi karyawan tekstil. REUTERS/Coffi Seraphin Zounyekpe
Apindo Singgung Akuntabilitas hingga Kompetensi Pemerintah Kelola Dana Publik dalam Program Pensiun Tambahan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti empat potensi persoalan di rencana pemerintah dalam program pensiun tambahan yang akan memangkas gaji pekerja untuk iuran. Apa saja?


OJK Bubarkan Dana Pensiun Universitas Islam Bandung atas Permohonan Pendiri

1 hari lalu

Gedung OJK, Jakarta.
OJK Bubarkan Dana Pensiun Universitas Islam Bandung atas Permohonan Pendiri

OJK juga telah membubarkan enam dana pensiun sepanjang semester I 2024, di antaranya Dana Pensiun LKBN Antara.


Pemerintah Diminta Kaji Ulang Program Pensiun Tambahan, Apindo: Berdampak ke Daya Beli Masyarakat

1 hari lalu

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Shinta Kamdani saat ditemui di Kantor Apindo, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Program Pensiun Tambahan, Apindo: Berdampak ke Daya Beli Masyarakat

Apindo meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pemotongan gaji untuk program pensiun tambahan.


Kominfo Tutup 3 Juta Lebih Situs Judi Online Sejak Pertengahan Juli 2023

1 hari lalu

Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Budi Arie Setiadi (tengah) memimpin deklarasi pemberantasan anti judi online, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2024. Tempo/Ilham Balindra
Kominfo Tutup 3 Juta Lebih Situs Judi Online Sejak Pertengahan Juli 2023

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di bawah pimpinan Budi Arie Setiadi sukses menutup lebih dari 3 juta situs judi online (judol) yang beredar di internet


Tetapkan 8 Emiten Tak Wajib Bikin Laporan. OJK: Perusahaan-perusahaan Itu Sudah Pailit

2 hari lalu

Bus Perkasa produksi Texmaco saat pameran Gaikindo Expo 2001 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), 23 Juli 2001. Dok. TEMPO/Hendra Suhara
Tetapkan 8 Emiten Tak Wajib Bikin Laporan. OJK: Perusahaan-perusahaan Itu Sudah Pailit

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan delapan perusahaan publik atau emiten yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman. Delapan emiten itu telah pailit.


Budi Arie Pamer Tutup 3 Juta Situs Judi Online Selama Menjadi Menteri Komunikasi

2 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi saat menyampaikan keterangan saat Ngopi Bareng Kominfo di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rabu, 11 September 2024. Kementerian Kominfo bersama Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) membahas strategi Fintech dalam menghadapi dan menanggulangi segala tindakan terkait judi online di Indonesia. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Budi Arie Pamer Tutup 3 Juta Situs Judi Online Selama Menjadi Menteri Komunikasi

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan telah menutup 3 juta situs judi online selama menjadi menteri.


Pemerintah Akan Keluarkan PP Potong Gaji Pekerja untuk Program Pensiun Tambahan, Apa Kata OJK?

3 hari lalu

Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tempo/Tony Hartawan
Pemerintah Akan Keluarkan PP Potong Gaji Pekerja untuk Program Pensiun Tambahan, Apa Kata OJK?

Pemerintah melalui OJK akan mengeluarkan aturan baru soal pemotongan gaji pekerja untuk program pensiun tambahan wajib. Untuk apa?


SOBP OJK: Kinerja Perbankan di Triwulan III Baik Seiring Membaiknya Ekonomi Domestik

3 hari lalu

SOBP OJK: Kinerja Perbankan di Triwulan III Baik Seiring Membaiknya Ekonomi Domestik

Hasil sigi ini menemukan responden makin optimistis bahwa kinerja perbankan akan semakin baik pada triwulan III 2024.


OJK Pangkas Anggaran Proyek Gedung di IKN hingga Rp160,6 Miliar

3 hari lalu

Pekerja berjalan di sekitar bakal kantor kementerian koordinator di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu 27 Juli 2024. Kementerian PUPR menyatakan gedung-gedung kantor kemenko siap dimanfaatkan sebagai tempat menginap petugas upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024.  ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
OJK Pangkas Anggaran Proyek Gedung di IKN hingga Rp160,6 Miliar

OJK memangkas anggaran proyek pembangunan gedung di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur