Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPATK Bakal Pantau Aliran Dana Pemilu Ilegal Lewat Aset Kripto dan E-Money

image-gnews
Gedung PPATK, Jakarta. (Foto: ppatk.go.id)
Gedung PPATK, Jakarta. (Foto: ppatk.go.id)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bakal melakukan pengawasan terhadap aliran dana pemilu ilegal. Selain melalui Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), PPATK juga bakal memantau transaksi lewat perdagangan aset kripto dan uang elektronik (e-money) yang dinilai rentan menjadi modus serangan fajar pada Pemilu nanti. 

"Berdasarkan analisis kami, aset kripto dan e-money ini lebih mudah dibanding lainnya. Karena kan lebih terbuka dibandingkan bank yang bersifat lebih rahasia," tutur Pelaksana Tugas Deputi Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK Syahril Ramadhan di Hotel Santika Bogor pada Selasa, 27 Juni 2023. 

Menurutnya, aset kripto dan uang elektronik rawan menjadi saluran dana pemilu ilegal karena bisa digunakan untuk transfer dengan mudah.  PPATK juga menilai aset kripto berpotensi menjadi tempat pencucian uang. 

Untuk itu, PPATK menyatakan bakal menggandeng perusahaan perusahaan yang memperdagangkan aset kripto untuk mengawasi dana Pemilu dan modus serangan fajar ini.
PPATK juga bakal berkoordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai regulator aset kripto. 

Sedangkan untuk uang elektronik, PPATK juga bakal berkoordinasi dengan Bank Indonesia. hasilnya, nanti akan terungkap mana saja yang diduga sebagai pidana pemilu dan pidana lainnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

PPATK juga telah membentuk Tim Kerja Analisis Kolaboratif. Tim ini terdiri dari gabungan public sector dan private sector, yaitu PPATK, pihak pelapor, Lembaga Pengawas Perbankan (LPP), dan aparat penegak hukum. 

Pelibatan LPP, tutur Syahril, amat penting sebagai pembuat ketentuan pedoman RKDK beserta pengawasannya. Sehingga nantinya, LPP yang akan membuat ketentuan teknisnya, dan PPATK akan menganalisis sesuai pedoman tersebut. 

Di sisi lain, Syahril menyatakan PPATK juga berkomitmen untuk melakukan pencegahan pengelolaan dana Pemilu ilegal lewat aset kripto dan uang elektronik. PPATK akan menganalisis indikator-indikator tertentu terkait aset kripto dan uang elektronik, kemudian melacak aliran dana politik ilegal lewat kanal tersebut. "Kalau itu tindakan pidana, itu bisa diproses ada indikasi akan melakukan pendanaan," kata dia.

Pilihan Editor: PPATK Sebut Dana Korupsi BTS Kominfo Mengalir ke Banyak Money Changer

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PPATK: Perputaran Uang Judi Online Sudah Tembus Rp600 Triliun di Triwulan I 2024

1 jam lalu

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra dalam Konferensi Pers Pengungkapan Kasus Judi Online di Aplikasi Games Royal Domino. Konferensi pers dilakukan pada Kamis, 6 Juni 2024 di Polda Metro Jaya. Tempo/Yohanes Maharso.
PPATK: Perputaran Uang Judi Online Sudah Tembus Rp600 Triliun di Triwulan I 2024

PPATK mencatat dalam tiga tahun terakhir perputaran uang untuk judi online di Indonesia terus meningkat.


Kominfo akan Blokir Akun Bank dan E-Wallet Bandar Judi Online

22 jam lalu

Ilustrasi judi online.
Kominfo akan Blokir Akun Bank dan E-Wallet Bandar Judi Online

Setelah para bandar judi online ini bisa terpetakan, Samuel menuturkan Kominfo akan mulai melihat kepada pemainnya.


Penegakan Hukum Judi Online Belum Serius, Pengamat: Hanya di Konsumen Level Bawah

23 jam lalu

Ilustrasi judi online.
Penegakan Hukum Judi Online Belum Serius, Pengamat: Hanya di Konsumen Level Bawah

"Terbukti, bandar-bandar besar belum ditangkapi, platform konten judi online juga masih terang-terangan di media online," kata pengamat Kepolisian.


Daftar Politisi yang Pernah jadi Komisaris BUMN, Dari Ahok Hingga Budiman Sudjatmiko

1 hari lalu

Sejumlah tamu beraktivitas di dekat logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Daftar Politisi yang Pernah jadi Komisaris BUMN, Dari Ahok Hingga Budiman Sudjatmiko

Bagi-bagi jabatan komisaris BUMN dianggap hal wajar dan tidak ada larangannya.


Partai Buruh Inggris Berjanji Akui Negara Palestina Demi Menang Pemilu

1 hari lalu

Keir Starmer, pemimpin Partai Buruh Inggris, berbicara selama Pertanyaan Perdana Menteri, di House of Commons di London, Inggris 15 November 2023. Parlemen Inggris/Maria Unger/Handout via REUTERS
Partai Buruh Inggris Berjanji Akui Negara Palestina Demi Menang Pemilu

Pengakuan negara Palestina menjadi salah satu janji dalam manifesto Partai Buruh Inggris jika mereka menang pemilu dan membentuk pemerintahan.


Sederet Cerita Kasus Judi Online, dari Guru hingga Polisi jadi Korban Terlilit Utang Pinjol, Bunuh Diri hingga..

2 hari lalu

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra dalam Konferensi Pers Pengungkapan Kasus Judi Online di Aplikasi Games Royal Domino. Konferensi pers dilakukan pada Kamis, 6 Juni 2024 di Polda Metro Jaya. Tempo/Yohanes Maharso.
Sederet Cerita Kasus Judi Online, dari Guru hingga Polisi jadi Korban Terlilit Utang Pinjol, Bunuh Diri hingga..

Banyaknya kasus judi online yang terus memakan korban disoroti Presiden Jokowi. Berikut deretan cerita korban judi online yang telah Tempo rangkum.


Presiden Prancis Tangguhkan Reformasi Pemilu di Kaledonia Baru

2 hari lalu

Asap mengepul dari api di tengah kerusuhan menentang rencana untuk mengizinkan lebih banyak orang mengambil bagian dalam pemilihan lokal di wilayah yang dikuasai Prancis, yang ditolak oleh pengunjuk rasa penduduk asli Kanak, di Noumea, Kaledonia Baru 14 Mei 2024. Djelyna Lebonwacalie/via REUTERS
Presiden Prancis Tangguhkan Reformasi Pemilu di Kaledonia Baru

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan menunda rencana reformasi pemilu di wilayah luar negerinya di Kaledonia Baru.


Wali Kota Anne Hidalgo Komplain karena Pemilu Menjelang Olimpiade Paris

4 hari lalu

Olimpiade 2024 Paris. REUTERS
Wali Kota Anne Hidalgo Komplain karena Pemilu Menjelang Olimpiade Paris

Keputusan mempercepat pemilu parlemen diumumkan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Minggu malam, 9 Juni 2024, yang membuat kaget Wali Kota Paris.


Perdana Menteri Belgia Mundur, Dikenal sebagai Pendukung Palestina di Eropa

5 hari lalu

Perdana Menteri Belgia, Alexander De Croo. REUTERS
Perdana Menteri Belgia Mundur, Dikenal sebagai Pendukung Palestina di Eropa

PM Belgia Alexander De Croo adalah salah satu pemimpin Eropa yang paling bersuara menentang serangan brutal Israel terhadap warga Palestina di Gaza


25 Tahun Silam, 7 Juni 1999 Kali Pertama Pemilu Digelar di Era Reformasi Diikuti 48 Partai Politik

8 hari lalu

Presiden Republik Indonesia ketiga, Prof. Ing. B.J. Habibie menerima penghargaan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik (kanan) didampingi Komisioner KPU, HadarNafis Gumay (kiri) di kediamannya, di Jakarta, 29 Desember 2014. Habibie menerima penghargaan Lifetime Achievement atas jasanya memastikan adanya percepatan Pemilu 1999. TEMPO/Dhemas Reviyanto
25 Tahun Silam, 7 Juni 1999 Kali Pertama Pemilu Digelar di Era Reformasi Diikuti 48 Partai Politik

Pada 7 Juni 1999 atau 25 tahun silam, untuk pertama kalinya pemilihan umum atau pemilu digelar di era reformasi, diikuti 48 partai politik.