Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Impor KRL Baru Disebut Lebih Mahal 10 Kali, Erick Thohir: Itu Keputusan, Tak Boleh Nabrak Aturan

image-gnews
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, usai rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis, 15 Juni 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, usai rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis, 15 Juni 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menanggapi soal rencana mengimpor kereta rel listrik (KRL) baru, khususnya soal harga yang disebut lebih mahal 10 kali lipat dari yang impor KRL bekas. “Kan itu keputusan,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin, 26 Juni 2023.

Menurut Erick, pemerintah tidak boleh menabrak peraturan yang ada. Sejumlah aturan kementerian menyebutkan tidak memperbolehkan impor barang bekas. Sehingga jangan sampai nanti impor bekas dilakukan, lalu di kemudian hari menjadi masalah.

Dia pun mengatakan bahwa keputusan impor KRL baru sudah berdasarkan rapat yang dihadiri beberapa stakeholder. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Adapun soal impor KRL baru yang berpotensi meningkatkan tarif, Erick belum bisa bicara banyak. “Karena ini kan belum duduk bersama lagi mengenai tarif, dan lain-lain,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana mengingatkan soal harga yang cukup mahal jika impor KRL baru dilakukan. Dia menjelaskan, memang pembelian KRL baru itu lebih baik dari pada mengimpor yang bekas.

Karena kualitasnya lebih bagus, masa manfaat lebih panjang, dan biaya pemeliharaannya lebih efisien daripada beli bekas. “Tapi kan harganya bisa 10 kali lipat,” ujar dia saat dihubungi pada Jumat, 23 Juni 2023.

Selanjutnya: Dampaknya, menurut Aditya, pasti akan berdampak...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sri Mulyani Permudah Impor Jenazah Hingga Organ Tubuh Lewat Aturan Baru

3 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani Permudah Impor Jenazah Hingga Organ Tubuh Lewat Aturan Baru

Pengiriman jenazah dan abu jenazah hingga organ tubuh manusia kini dipermudah oleh Bea Cukai. Dampak aturan baru ihwal rush handling.


Bagi-bagi Jabatan Komisaris BUMN, Gerindra Bilang Fenomena Biasa di Awal Pemerintahan

4 jam lalu

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat pelantikan menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Juli 2023. Habiburokhman yang merupakan Anggota Fraksi Gerindra dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Desmond J Mahesa, yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bagi-bagi Jabatan Komisaris BUMN, Gerindra Bilang Fenomena Biasa di Awal Pemerintahan

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menanggapi isu bagi-bagi jabatan setelah beberapa kader partainya ditunjuk menjadi komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Habiburokhman, penunjukkan politikus menjadi pejabat di BUMN adalah fenomena yang biasa terjadi di awal pemerintahan.


Kerabat Jokowi hingga Timses Prabowo jadi Komisaris BUMN, Pengamat: BUMN Tak Akan Pernah Naik Kelas

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Kerabat Jokowi hingga Timses Prabowo jadi Komisaris BUMN, Pengamat: BUMN Tak Akan Pernah Naik Kelas

Pengangkatan sejumlah nama kerabat Jokowi hingga Timses Prabowo sebagai komisaris BUMN dipersoalkan. Bisa berimbas pada kinerja perseroan.


Daftar Kerabat Presiden Jokowi Jadi Petinggi Perusahaan Pelat Merah atau BUMN, Akuntabilitasnya?

8 jam lalu

Presiden Jokowi (kanan) didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir (kiri) saat menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Filipina dalam laga lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Daftar Kerabat Presiden Jokowi Jadi Petinggi Perusahaan Pelat Merah atau BUMN, Akuntabilitasnya?

Belakangan bagi-bagi jabatan di lingkar kerabat Jokowi pada sejumlah posisi di BUMN rupanya tak henti pada dua keponakannya.


Keluarga Jokowi Ditunjuk jadi Direksi Pertamina hingga BNI, Ngabalin: Masalahnya di Mana?

8 jam lalu

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin ditemui di kantor KSP, Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Keluarga Jokowi Ditunjuk jadi Direksi Pertamina hingga BNI, Ngabalin: Masalahnya di Mana?

Ali Mochtar Ngabalin mengatakan tidak ada masalah jika keluarga Presiden Jokowi mengisi posisi direktur hingga komisaris di sejumlah BUMN.


Mengenal Tsamara Amany Komisaris PTPN dan Perjalanan Kariernya

11 jam lalu

Tsamara Amany/Foto: Instagram/Tsamara Amany
Mengenal Tsamara Amany Komisaris PTPN dan Perjalanan Kariernya

Tsamara Amany menjadi sorotan setelah diketahui menjabat sebagai komisaris independen Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN)


Terkini Bisnis: Pegawai BUMN Kerja 4 Hari dalam Sepekan, Gaji Tsamara Amany sebagai Komisaris PTPN

15 jam lalu

Sejumlah tamu berfoto bersama di depan logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Terkini Bisnis: Pegawai BUMN Kerja 4 Hari dalam Sepekan, Gaji Tsamara Amany sebagai Komisaris PTPN

Kementerian BUMN telah menerapkan uji coba empat hari kerja sepekan untuk sebagian pegawainya.


Kader Gerindra Ditunjuk Jadi Komut Pupuk Sriwidjaja, Kementerian BUMN: Masa Anda Ragukan?

17 jam lalu

Ketua MPR Bambang Soesatyo, saat melantik pergantian antar waktu (PAW) anggota MPR RI yang juga anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Siti Nurizka Puteri Jaya, di komplek MPR/DPR/DPD RI, Selasa (17/5/22).
Kader Gerindra Ditunjuk Jadi Komut Pupuk Sriwidjaja, Kementerian BUMN: Masa Anda Ragukan?

Kader Partai Gerindra Siti Nurizka Puteri Jaya, sekaligus anggota DPR, ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang


Penerapan Empat Hari Kerja Sepekan, Simak Jenis dan Ketentuan Jam Kerja di Undang-undang

17 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri BUMN Erick Thohir saat ditemui di Pasar Senggol, Dumai, Riau pada Sabtu, 1 Juni 2024. Sebelum meninjau harga pasar dan bahan pangan, Jokowi menghadiri peringatan upacara Hari Lahir Pancasila di Lapangan Garuda Pertamina Hulu Rokan, Dumai. TEMPO/Adinda Jasmine
Penerapan Empat Hari Kerja Sepekan, Simak Jenis dan Ketentuan Jam Kerja di Undang-undang

Sistem ini memungkinkan karyawan BUMN untuk bekerja hingga 40 jam dalam waktu kurang dari lima hari kerja alias empat hari kerja sepekan.


Komisaris BUMN Diisi Politisi, Staf Khusus Erick Thohir: Tak Ada Larangan, Perusahaan Negara Berhubungan dengan Politik

17 jam lalu

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) Arya Sinulingga dalam acara Ngopi BUMN di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, pada Kamis, 26 Oktober 2023. TEMPO/ Moh KHory Alfarizi
Komisaris BUMN Diisi Politisi, Staf Khusus Erick Thohir: Tak Ada Larangan, Perusahaan Negara Berhubungan dengan Politik

Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, menegaskan setiap perusahaan pelat merah tetap akan diisi orang berlatar belakang politisi.