Satu LKKL, yaitu LK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“BPK berharap pemerintah dapat terus melakukan upaya efektif agar selanjutnya seluruh Kementerian Lembaga dapat memperoleh opini WTP,” ujarnya.
BPK juga menyampaikan Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal yang menunjukkan pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria transparansi fiskal berdasar praktik terbaik internasional.
“Kami berharap, pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas dan transparansi pengelolaan fiskal sebagai pilar dalam fiscal early warning system sekaligus elemen fundamental dalam manajemen keuangan publik yang efektif dan akuntabel,” katanya.
Dalam ikhtiar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 yang turut disampaikan oleh BPK pada Senin ini 26 Juni kepada Presiden, memuat ringkasan dari 388 LHP yang terdiri atas 1 LHP LK Pemerintah Kabupaten Waropen, Papua, Tahun 2021 dengan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), 177 LHP Kinerja, dan 210 LHP Dengan Tujuan tertentu.
IHPS II Tahun 2022 memuat hasil pemeriksaan tematik atas prioritas nasional sesuai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, yaitu penguatan infrastruktur serta penguatan stabilitas polhukhankam (Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan) dan transformasi pelayanan publik.
Selain itu, IHPS II Tahun 2022 memuat pula hasil pemeriksaan kinerja, antara lain terkait upaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam mencapai cakupan jaminan kesehatan nasional, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan target 3.8 tahun 2021 sampai dengan semester I tahun 2022.
Pilihan editor: Soroti Biaya Birokrasi, Jokowi Ungkap Banyak Anggaran Tersedot untuk Perjalanan Dinas
