TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus (Stafsus) III Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menegaskan bahwa permintaan DPR untuk 80 kursi kelas bisnis kepada Garuda Indonesia bukan gratis.
"Saya perlu jelaskan, DPR itu bukan minta gratis, DPR itu bayar. Mereka minta bisnis karena mereka bayar bisnis, Jadi itu betul-betul bukan ada fasilitas khusus dikasih DPR, tidak," ungkap Arya saat Ngobrol Pagi Seputar BUMN (Ngopi BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis, 22 Juni 2023.
Menurut dia, justru dengan pemesanan 80 kursi kelas bisnis tersebut, Garuda Indonesia akan mendapatkan keuntungan besar.
"Ini tidak minta gratis, bayar juga, yang untung siapa? Kami untung besar. Jadi, kalau DPR pesan itu BUMN-nya untung besar, dapat muatan, margin gede. Jadi, kami bukan tertekan oleh DPR. Kami bahagia dengan pesanan DPR karena menguntungkan bagi kami," ujar Arya.
Oleh karena itu, ia pun meminta kementerian/lembaga lainnya untuk tetap memakai maskapai Garuda Indonesia seperti misalnya saat melakukan perjalanan dinas.
"Malah kami dorong jika bisa DPR, pemerintah lainnya tetap pakai Garuda semua tiketnya, jangan pakai yang lain. Kalau bisa pesan jauh-jauh hari, jadi kalau bisa kami minta semua kementerian itu pesan jauh-jauh hari kalau ada perjalanan dinas maka pesan lah tahunan," tuturnya.
"Jadi, mohon kepada seluruh lembaga negara pakai Garuda, jangan yang lain supaya kami bisa semakin terbang tinggi supaya bisnis kami juga makin bagus, tolong pesan jauh-jauh hari," lanjut Arya.
