Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kenaikan Tunjangan Kinerja PNS Tidak Merata, Pengamat: Kebijakan Diskriminatif

image-gnews
Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Tunjangan kinerja pegawai negeri sipil atau Tukin PNS mengalami kenaikan di tiga kementerian/lembaga (K/L). Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, buka suara atas hal tersebut. "Kebijakan itu diskriminatif, karena kalau mau naik harusnya semua kementerian/lembaga naikkan semua," ujar Trubus pada Tempo, Ahad malam, 19 Juni 2023. 

Lebih lanjut, dia menilai harusnya yang mendapat Tunjangan kinerja lebih besar adalah pegawai di kementerian teknis yang memiliki departemen-departemen hingga ke daerah-daerah. Sebab, mereka berurusan langsung dengan pelayanan publik di masyarakat. Kementerian teknis yang dia maksud adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Sosial. 

Sebagai informasi, pemerintah telah menaikkan Tukin PNS di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Kalau kementerian Pan RB di daerah kan nggak ada. Itu kan kementerian negara, buat apa dinaikkan tinggi-tinggi Tukinnya? Dia kan kerjaannya cuma membuat kebijakan doang, termasuk Bappenas," ujar Trubus. 

Trubus menegaskan, yang menjadi ukuran adalah pelayanan publiknya. Sehingga kementerian-kementerian teknis itulah yang perlu dinaikkan Tukinnya. 

"Apalagi prosesnya juga bertahap-bertahap. Sampai kapan juga nggak jelas kan?" papar Trubus.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meneken Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 32, 33, dan 34 Tahun 2023 yang mengatur kenaikan tunjangan kinerja PNS di BPKP, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kemenpan RB.

Dilansir dari ketiga beleid itu, berikut adalah daftar Tukin pegawai di lingkungan kementerian atau lembaga tersebut setelah dan sebelum disesuaikan:

- Kelas jabatan 1, Rp Rp 2.575.000.00 dari sebelumnya Rp 2.531.250.

- Kelas jabatan 2, Rp 3.154.000.00 dari Rp 2.708.250.

- Kelas jabatan 3, Rp 3.980.000 dari Rp 2.898.000.

- Kelas jabatan 4, Rp 4.179.000 dari Rp 2.985.000.

- Kelas jabatan 5, Rp 4.607.000 dari 3.134.250.

- Kelas jabatan 6, Rp 4.837.000 dari Rp 3.510.400.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

- Kelas jabatan 7, Rp 5.079.000 dari Rp 3.915.950.

- Kelas jabatan 8, Rp 6.349.000 dari Rp 4.595.150.

- Kelas jabatan 9, Rp 7.474.000 dari Rp 5.079.200.

- Kelas jabatan 10, Rp 8.458.000 dari Rp 5.979.200.

- Kelas jabatan 11, Rp 10.947.000 dari Rp 8.757.600.

- Kelas jabatan 12, Rp 12.370.000 dari Rp 9.896.000.

- Kelas jabatan 13, Rp 13.670.000 dari Rp 10.936.000.

- Kelas jabatan 14, Rp 21.330.000 dari Rp 17.064.000.

- Kelas jabatan 15, Rp 24.100.000 dari Rp 19.280.000.

- Kelas jabatan 16, Rp 32.540.000 dari Rp 27.577.500.

- Kelas jabatan 17, Rp 41.550.000 dari Rp 33.240.000.

Pilihan Editor: Luhut Minta Pekerja Asing Menjadi Pengawas Proyek IKN, Anggota Dewan: Kita Bisa Kerjakan Sendiri

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Respons Penembakan Donald Trump: Kekerasan Tak Dibenarkan dalam Demokrasi

7 jam lalu

Presiden Jokowi berfoto bersama Presiden AS Donald Trump di sela acara KTT G20 Osaka, Jepang, Juni 2019. ANTARA/Dok. Biro Pers Setpres/pri
Jokowi Respons Penembakan Donald Trump: Kekerasan Tak Dibenarkan dalam Demokrasi

Jokowi turut menyampaikan doa bagi kesembuhan Donald Trump, calon presiden negeri Paman Sam dari Partai Republik itu


Kaesang Kunjungi Jakarta Fair: Acara Keluarga Dulu

7 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengunjungi Jakarta Fair bersama Istri Erina Gudono, Ahad, 14 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Kaesang Kunjungi Jakarta Fair: Acara Keluarga Dulu

Kaesang bersama istrinya mengunjungi sejumlah tenant di pekan raya Jakarta, hari ini.


Pemerintahan Prabowo Akan Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN, Ini Sebabnya

9 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Pemerintahan Prabowo Akan Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN, Ini Sebabnya

Pemerintahan Prabowo-Gibran akan tetap melanjutkan pembangunan mega proyek IKN. Selain karena komitmen politik, IKN juga adalah amanat UU.


Paskibraka Berangkat ke IKN setelah Diklat 10 Agustus 2024

10 jam lalu

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi membuka Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2024 di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 13 Juni 2024. Foto Humas BPIP
Paskibraka Berangkat ke IKN setelah Diklat 10 Agustus 2024

Tim Paskibraka untuk upacara 17 Agustus tahun ini akan berangkat menuju IKN usai menjalani masa pendidikan dan pelatihan.


Politik Sepekan: Rencana Jokowi Ngantor di IKN hingga Duet Kaesang-Jusuf Hamka

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung kantor Bank Tabungan Negara (BTN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, 5 Juni 2024.  Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Politik Sepekan: Rencana Jokowi Ngantor di IKN hingga Duet Kaesang-Jusuf Hamka

Rencana Presiden Jokowi berkantor di Ibu Kota Nusantara menjadi perhatian pembaca pada pekan ini. Peristiwa politik apa lagi yang terjadi?


Pengamat Singgung Agenda Rezim Jokowi Lewat Revisi UU Wantimpres

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-78 di Silang Monas, Jakarta, Senin 1 Juli 2024. Jokowi memberikan semangat kepada Polri untuk terus menjunjung tinggi keberanian dan berinovasi, solidaritas, dan kehormatan Polri dalam menjaga Pancasila dan NKRI serta selalu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. TEMPO/Subekti.
Pengamat Singgung Agenda Rezim Jokowi Lewat Revisi UU Wantimpres

Chusnul menjelaskan, agenda terselubung ini dipersiapkan kelompok elite yang membekingi Jokowi.


Soal Pembangunan Kawasan Inti IKN, Ridwan Kamil: Insyaallah Selesai Agustus

1 hari lalu

Kurator IKN Ridwan Kamil saat diwawancarai usai mengunjungi ANTARA Heritage Center, Jakarta, Jumat 12 Juli 2024. ANTARA/Rio Feisal
Soal Pembangunan Kawasan Inti IKN, Ridwan Kamil: Insyaallah Selesai Agustus

Ridwan Kamil mengatakan penyediaan air ke kawasan inti IKN diperkirakan selesai dalam sebulan.


Jokowi Teken Perpres HGU Investor IKN hingga 190 Tahun, Apa Batasan dan Syarat Hak Guna Usaha?

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Teken Perpres HGU Investor IKN hingga 190 Tahun, Apa Batasan dan Syarat Hak Guna Usaha?

Jokowi teken Perpres 75/2024 yang membuat investor IKN bisa punya HGU 190 tahun dan HGB 160 tahun. Apa syarat Hak Guna Usaha?


Jokowi Izinkan Investor Dapat HGU di IKN Hingga 190 Tahun, Otorita IKN Gerak Cepat Gelar Rapat 3 Jam

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Izinkan Investor Dapat HGU di IKN Hingga 190 Tahun, Otorita IKN Gerak Cepat Gelar Rapat 3 Jam

Jokowi terbitkan Perpres 75/2024 yang memuat masa HGU hingga 190 tahun dan HGB 160 tahun. Otorita IKN langsung gelar rapat.


Ketua Komisi Infrastruktur DPR Bilang Pemindahan IKN Harus Realistis

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko PMK Muhadjir Effendi (kedua kiri), Mensesneg Pratikno (kiri) dan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) berbincang dengan warga penerima beras bantuan pemerintah di Kota Dumai, Riau, Sabtu 1 Juni 2024, Presiden Joko Widodo dalam kunjungan resminya menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 di daerah tersebut juga menemui masyarakat sambil menyerahkan paket bantuan dan baju kaos. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid
Ketua Komisi Infrastruktur DPR Bilang Pemindahan IKN Harus Realistis

Lasarus menilai seharusnya pemerintah tidak usah terlalu mengharapkan investasi asing untuk pembangunan IKN Nusantara.