Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenkeu Ungkap Kepemilikan Surat Berharga Negara Didominasi Investor Dalam Negeri

image-gnews
Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan RisikoKementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Ridwan menjelaskan perkembangan kepemilikan surat berharga negara (SBN). Menurut dia, saat ini SBN kepemilikannya didominasi oleh investor dalam negeri.

“Sebanyak 80 persen SBN kini dikuasai oleh investor dalam negeri. Bahkan, peminatnya terus meningkat dari tahun ke tahun,” ujar dia di Jakarta Pusat, pada Rabu, 14 Juni 2023. 

Menurut Deni, sebelum pandemi Covid-19, sebanyak 39 persen SBN dimiliki oleh investor asing. Namun, saat ini tinggal 20 persen, sehingga 80 persen dinikmati oleh investor domestik.

Selain itu, Deni berujar, pemerintah juga setiap tahunnya mengalokasikan ratusan triliun untuk membayar bunga SBN. Kemenkeu menyiapkan Rp 400 triliun untuk pembayaran bunga. “Nilai ini dimanfaatkan langsung oleh rakyat Indonesia,” kata Demi.

Namun, nilai tersebut, Deni mengakui yang terbesar sebanyak 20 persenan dinikmati oleh perbankan. Meskipun begitu, di sisi lain SBN pemerintah juga membantu perbankan di saat pandemi Covid-19, di mana saat itu ekonomi berhenti karena pembatasan mobilitas masyarakat. Sehingga perbankan tidak bisa menyalurkan kredit dan yang punya kredit gak bisa bayar. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia pun mengatakan investasi di SBN mengahasilkan bunga yang lebih tinggi daripada deposito, yakni sekitar 6 persen. Deni berharap hal ini disadari oleh masyarakat. Sehingga ketika masyarakat teredukasi dengan baik. "Tapi kalau masyarakat tidak teredukasi secara finansial, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin susah," ucap Deni.

Kemenkeu, Deni menambahkan, berharap ke depannya semakin banyak masyarakat memiliki SBN sehingga manfaatnya bisa dirasakan. “Sehingga SBN bisa menjadi alat negara untuk distribusi kekayaan. Artinya, utang bukan sesuatu yang harus dilihat negatif dalam hal ini,” tutur Deni.

Pilihan Editor: Duduk Perkara Jusuf Hamka Tagih Utang Ke Pemerintah Rp 800 Miliar hingga Seret Nama Tutut Soeharto

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mayapada Investasi Rp 500 Miliar untuk Bangun Rumah Sakit di IKN, Dato Sri Tahir: Terbaik di Kalimantan

2 jam lalu

Founder Mayapada Group, Dato Sr Tahir, mengatakan akan menggelontorkan dana investasi sebesar Rp 500 miliar untuk pembangunan rumah sakit di Ibu Kota Negara (IKN), Rabu, 4 Oktober 2023 (sumber: istimewa).
Mayapada Investasi Rp 500 Miliar untuk Bangun Rumah Sakit di IKN, Dato Sri Tahir: Terbaik di Kalimantan

Founder Mayapada Group, Dato Sr Tahir, mengatakan akan menggelontorkan dana investasi Rp 500 miliar untuk pembangunan rumah sakit di IKN.


Soal Utang Proyek Kereta Cepat Dijamin APBN, Jokowi: Tanyakan ke Bu Menteri Keuangan

8 jam lalu

Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual bersama  Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr
Soal Utang Proyek Kereta Cepat Dijamin APBN, Jokowi: Tanyakan ke Bu Menteri Keuangan

Presiden Jokowi meminta pertanyaan soal utang proyek Kereta Cepat Whoosh dijamin oleh APBN agar ditanyakan ke Menteri Keuangan.


Utang Proyek Kereta Cepat Dijamin APBN? Wamen BUMN: Bukan Pembiayaan ke KCIC, tapi..

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Halim, Jakarta, Senin 2 Oktober 2023. Presiden meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dinamakan Whoosh untuk dioperasionalkan secara umum. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Utang Proyek Kereta Cepat Dijamin APBN? Wamen BUMN: Bukan Pembiayaan ke KCIC, tapi..

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo pembiayaan jaminan utang itu akan diberikan ke PT KAI untuk injeksi modal ke PT KCIC sebagai pengelola Kereta Cepat Jakarta-Bandung.


Optimisme Masayoshi Son pada 'Kecerdasan Super Buatan', 10 Ribu Kali Kecerdasan Manusia

9 jam lalu

Menko bidang Maritim Luhut Panjaitan (kedua kiri) berbincang dengan CEO Grab Anthony Tan (kiri), Founder dan CEO Softbank Masayoshi Son (kedua kanan) dan President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata (kanan) usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juli 2019. ANTARA
Optimisme Masayoshi Son pada 'Kecerdasan Super Buatan', 10 Ribu Kali Kecerdasan Manusia

CEO SoftBank Masayoshi Son mengatakan kecerdasan umum buatan akan muncul dalam waktu 10 tahun.


Peran Strategis SBSN Dalam Pembangunan Infrastruktur Nasional

10 jam lalu

Peran Strategis SBSN Dalam Pembangunan Infrastruktur Nasional

Penerbitan SBN merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik


Pemerintah Masih Nego Bunga Utang Kereta Cepat Whoosh ke Cina, Wamen BUMN: Sekitar 3,6-3,7 Persen

13 jam lalu

Sejumlah penumpang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) saat menunggu keberangkatan di Stasiun Halim, Jakarta, Rabu, 20 September 2023. Masyarakat tampak antusias menjajal KCJB secara gratis selama uji coba tahap pertama ini. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Masih Nego Bunga Utang Kereta Cepat Whoosh ke Cina, Wamen BUMN: Sekitar 3,6-3,7 Persen

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pemerintah Indonesia masih menegosiasi bunga utang atas cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ke pemerintah Cina


Konflik Rempang Eco-city Berlajut, Giliran Nelayan Tradisional Tolak Investasi

1 hari lalu

Nelayan Pulau kecil di  Rempang sedang mencari ikan di pesisir laut Pulau Rempang, Kota Batam, Selasa (3/10/20223). Foto Yogi Eka Sahputra. Mas fardi tolong diarsip ya. Makasih
Konflik Rempang Eco-city Berlajut, Giliran Nelayan Tradisional Tolak Investasi

Nelayan menyadari proyek tahap awal Rempang Eco-city yaitu pabrik kaca dari Cina akan merusak ekosistem laut. "


Tito Kritisi Anggaran Pemerintah: Sebagian Besar Belanja Pegawai, ke mana untuk Rakyat?

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat ditemui usai acara pemberian penghargaan insentif fiskal kepada pemerintah daerah di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa, 3 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Tito Kritisi Anggaran Pemerintah: Sebagian Besar Belanja Pegawai, ke mana untuk Rakyat?

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sebagian besar anggaran pemerintah digunakan untuk belanja pegawai.


Revisi UU IKN Disahkan, Greenpeace Anggap Pemerintah Lindungi Investasi Bukan Keanekaragaman Hayati

1 hari lalu

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menerima laporan pembahasan perubahan UU IKN dari Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023. Rapat Paripurna beragendakan mengambil keputusan terhadap RUU tentang perubahan UU No.3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pengambilan keputusan tentang RUU perubahan UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengambilan keputusan evaluasi kedua Prolegnas RUU Prioritas tahun 2023, perubahan ke-6 Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2024, perpanjangan waktu pembahasan 7 RUU dan mendengarkan Pidato Ketua DPR RI pada penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Revisi UU IKN Disahkan, Greenpeace Anggap Pemerintah Lindungi Investasi Bukan Keanekaragaman Hayati

Greepeace menilai revisi UU IKN hanya melindungi investasi. Ada pemberian kewenangan berlebihan soal penguasaan tanah di IKN.


Kemenkeu Bakal Berikan Tambahan Dana Desa Rp 2 Triliun, Apa Sebabnya?

1 hari lalu

(Dari kiri) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman; Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni; Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ditjen Anggaran Kemenkeu; dan Koordinator Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNBP Migas Kementerian ESDM, Heru Windiarto, dalam Media Briefing: DBH, Kebijakan TKD, dan Dukungan APBN secara Keseluruhan untuk Daerah. Acara tersebut digelar di Kemenkeu, Jakarta Pusat, pada Jumat, 16 Desember 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Kemenkeu Bakal Berikan Tambahan Dana Desa Rp 2 Triliun, Apa Sebabnya?

Ada dua kategori dalam pemberian tambahan dana desa.