TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti kecilnya anggaran sosial untuk pengentasan kemiskinan. Padahal, tuturnya, angka kemiskinan daerah di Tanah Air masih tinggi.
"Kita kan tau masih banyak kemiskinan. Mestinya itu diprioritaskan dulu," ujar Jokowi dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta Timur, Rabu, 14 Juni 2023.
Jokowi menegaskan hal itu perlu betul-betul diawasi. Dia meminta BPKP untuk mengidentifikasi sumber masalahhnya dan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait. Jokowi pun mendorong agar BPKP mendampingi dan mengawal alokasi anggaran tersebut.
"Itu semua agar betul-betul anggaran kita ini produktif. sekali lagi kita ini bersaing dengan negara-negara lain," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, APBN dan APBD harus digunakan sebaik mungkin. BPKP harus bekerja maksimal sebagai lembaga pengawas yang mampu menyasar hingga pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
"BPKP harus bisa mengawal, mengawasi, dan bisa mengarahkan. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota itu takut dan segan pada BPKP. Gunakan ini untuk kebaikan negara," ujar Jokowi.
Selanjutnya: Menpan RB Abdullah Azwar Anas juga menyoroti....