Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Janji Infrastruktur Dasar IKN Rampung 2024, Jokowi Siapkan 300 Paket Investasi USD 2,6 Miliar

image-gnews
Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimulyo meninjau maket di lokasi pembangunan rumah jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN), Kalimantan, Kamis 23 Februari 2023. TEMPO/Subekti
Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimulyo meninjau maket di lokasi pembangunan rumah jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN), Kalimantan, Kamis 23 Februari 2023. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam forum Ecosperity 2023, Presiden Joko Widodo alias Jokowi berjanji kepada para calon investor bahwa pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan rampung pada 2024.

Bahkan, kata Jokowi, pemerintah telah menyiapkan 300 paket investasi untuk sektor swasta dengan total nilai US$ 2,6 miliar. Angka tersebut setara dengan Rp 38,62 triliun dengan menggunakan asumsi kurs Rp 14.855 per dolar AS.

"Sekarang pembangunan di IKN sedang berjalan. Pembangunan infrastruktur dasar dan pusat pemerintahan akan rampung tahun depan menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)," ujar Jokowi dalam pidato sambutannya yang disiarkan secara virtual melalui Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, 7 Juni 2023.  

Sebanyak 300 paket investasi yang disiapkan itu terdiri dari berbagai sektor, di antaranya properti, transportasi, energi, dan teknologi. Ihwal persoalan level minimum polulasi di IKN pun, Jokowi menilai hal tersebut dapat mudah dipecahkan. Mengingat Indonesia merupakan negara keempat dengan populasi penduduk terbesar di dunia. 

Selain itu, Jokowi membeberkan insentif yang akan diberikan kepada para investor IKN. "Saya juga dahulu pebisnis, jangan khawatir kami akan menyiapkan insentif fiskal berupa tax holiday, non collected value added tax, super deduction tax. Kami punya semuanya," kata dia. 

Insentif tersebut, kata Jokowi, akan diberikan khususnya pada investor di sektor energi hijau dan Industri. Jokowi menjamin pemerintah akan memfasilitasi para investor sebaik mungkin. 

Oleh karena itu, kepala negara percaya kesuksesan ekonomi dan keberlanjutan atau sustainability harus berjalan beriringan. Itulah mengapa yang pertama kali dibangun di IKN adalah pusat taman dan kebun dengan kapasitas 16 juta bibit  per tahun dan 15 juta bibit di Mentawir. 

Selanjutnya: Indonesia, menurut Jokowi, sangat serius berkomitmen...

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ahli Sejarah Ingatkan Ekonomi Biru Bisa Berujung Tak Hanya Eksploitasi Sumber Daya Kelautan, tapi..

16 menit lalu

Sejumlah nelayan bekerja sama mempersiapkan kapal yang baru selesai dibuat, sebelum berlayar mencari ikan, di Pantai Sadeng, Gunung Kidul, Yogyakarta, 6 April 2021. Semenjak pandemi Covid-19, Askrindo memberlakukan penjaminan Kredit Modal Kerja (KMK) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk sektor maritim yang menyasar nelayan dan petambak di daerah. TEMPO/Jati Mahatmaji
Ahli Sejarah Ingatkan Ekonomi Biru Bisa Berujung Tak Hanya Eksploitasi Sumber Daya Kelautan, tapi..

Permasalahan ekplorasi dan eksploitasi sumber daya sebagai konsekuensi pengembangan ekonomi biru tidak hanya di ranah ekonomi, bisnis dan teknologi.


Puan Maharani Heran Minimnya Tepuk Tangan di Rakernas PDIP: Kayak Nonton Wayang

1 jam lalu

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto : Eno/Man
Puan Maharani Heran Minimnya Tepuk Tangan di Rakernas PDIP: Kayak Nonton Wayang

Puan Maharani mengaku heran para peserta Rakernas IV PDIP tak tepuk tangan saat Megawati Soekarnoputeri, Ganjar Pranowo, dan Jokowi berpidato.


Kala Jokowi Bicara Kemandirian Pangan, Kutip Bung Karno hingga Bandingkan Jumlah Waduk RI dengan Korea dan Cina

3 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo saat berpidato dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional IV/2023 PDIP di JiExpo Kemayoran, diikuti dari Youtube PDIP Jakarta, Jumat, 29 September 2023. ANTARA/Andi Firdaus
Kala Jokowi Bicara Kemandirian Pangan, Kutip Bung Karno hingga Bandingkan Jumlah Waduk RI dengan Korea dan Cina

Jokowi menyinggung soal pentingnya waduk dalam kemandirian pangan di Tanah Air saat membuka Rapat Kerja Nasional IV/2023 kemarin.


Dirut KCIC Bocorkan Peluang Cina Investasi di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

5 jam lalu

Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Halim. TEMPO/Tony Hartawan
Dirut KCIC Bocorkan Peluang Cina Investasi di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menyinggung soal rencana melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta - Surabaya. Begini bocorannya.


Kereta Cepat Whoosh Diresmikan 2 Oktober, Bos KCIC: Tinggal Sempurnakan Transportasi Antar Moda

5 jam lalu

Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Halim. TEMPO/Tony Hartawan
Kereta Cepat Whoosh Diresmikan 2 Oktober, Bos KCIC: Tinggal Sempurnakan Transportasi Antar Moda

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan bahwa seluruh stasiun kereta cepat sudah siap beroperasi menjelang peresmian pada Oktober 2023.


Pengangkatan Kaesang sebagai Ketum PSI Tambah Daftar Catatan Politik Dinasti

6 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep hadir bersama istrinya Erina Sofia Gudono, dan jajaran pengurus DPP PSI, dalam pertemuan bersama, pengurus organisasi Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP). Kantor Bara JP, Kayu Putih, Jakarta Timur, kamis, 27 September 2023. FATURAHMAN SOPHIAN/TEMPO.CO
Pengangkatan Kaesang sebagai Ketum PSI Tambah Daftar Catatan Politik Dinasti

Kaesang, putra presiden yang diangkat sebagai ketua umum PSI lewat jalur 'tol' mengkonfirmasi argumentasi realitas politik saat ini.


Upaya Rekonsiliasi Korban G30S 1965, Apa yang Sudah Dilakukan Pemerintah?

8 jam lalu

Sejumlah korban/keluarga tragedi kemanusiaan 1965/1966 melakukan aksi damai di gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8/5). Mereka mendesak sidang paripurna untuk mengumumkan segera hasil penyelidikan peristiwa 1965/1966 terbuka. TEMPO/Aditia Noviansyah
Upaya Rekonsiliasi Korban G30S 1965, Apa yang Sudah Dilakukan Pemerintah?

Apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk upaya rekonsiliasi korban pasca peristiwa G30S 1965?


Ambisi Kaesang Menang Pemilu 2024, PKS: Semua Punya Peluang

8 jam lalu

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera hadir di hari ke-3 resepsi pernikahan putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Candi Bentar Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, Ahad, 31 Juli 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Ambisi Kaesang Menang Pemilu 2024, PKS: Semua Punya Peluang

Kaesang Pangarep berambisi PSI untuk menang Pemilu 2024. Dalam kegiatan Pemilu, menurut PKS, semua selalu memiliki peluang dan memberikan kejutan.


Terpopuler: Kekayaan Syahrul Yasin Limpo yang Terseret Kasus Korupsi, Dampak Rempang Eco City Tidak Punya Amdal

9 jam lalu

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di KPK, Jakarta, Senin, 19 Juni 2023. Syahrul diperiksa untuk diminta keterangan dalam pengembangan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Terpopuler: Kekayaan Syahrul Yasin Limpo yang Terseret Kasus Korupsi, Dampak Rempang Eco City Tidak Punya Amdal

Terpopuler: Kekayaan Menteri Syahrul Yasin Limpo yang terseret kasus dugaan korupsi, dampak Rempang Eco City yang tidak punya Amdal.


PKS Bicara Soal Konflik Pulau Rempang hingga Wadas: Tak Ada Proses Terburu-buru yang Menghasilkan Kebaikan

9 jam lalu

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera
PKS Bicara Soal Konflik Pulau Rempang hingga Wadas: Tak Ada Proses Terburu-buru yang Menghasilkan Kebaikan

PKS menilai pemerintah tidak boleh berpihak kepada satu sisi karena keadilan wajib ditegakkan.