TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian BUMN berencana melakukan investigasi terhadap empat dana pensiun atau Dapen yang terindikasi korupsi selain PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan terdapat 22 Dapen dengan rasio kecukupan dana (RKD) di bawah 100 persen. Dari 22 Dapen itu, ada 16 di antaranya yang imbal hasil atau yield investasinya di bawah 6 persen, bahkan ada yang 1 hingga 2 persen seperti Pelindo.
Baca Juga:
"Ada empat (Dapen) yang (yield) di bawah 6 persen yg akan kita investigasi, tapi saya belum bisa ngomong namanya," ujar Tiko, sapaan dia, saat ditemui di Gedung DPR/MPR/DPD RI di Senayan, Jakarta pada Senin, 5 Juni 2023.
Dia menjelaskan, empat Dapen selain Pelindo yang akan diinvestigasi memiliki yield investasi di bawah 2 persen. Menurut Tiko, angka 2 persen itu tak masuk akal dan pasti ada sesuatu.
"Yang di bawah 4 persen itu tadi most likely ada something, masa ada yang yield-nya 1,9 persen kan nggak masuk akal? Saya rasa akan ada satu sampai dua kasus (korupsi) lagi yang akan kita bawa. Kemarin Pelindo, kan," kata Tiko.
Adapun Dapen dengan yield investasi di bawah 6 persen lainnya akan dikaji lagi. Kalau Kementerian BUMN menilai perusahaan tersebut tidak mampu, lanjut dia, pengelolaannya akan dialihkan ke Indonesia Financial Group atau IFG.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan dana pensiun yang terindikasi salah investasi atau korupsi mencapai Rp 9,5 triliun. Terhadap dana yang dikorupsi, Erick menyampaikan sudah ada penindakan.
Selanjutnya: "Yang salah investasi karena pengaruh pasar..."
