“Sehingga sulit untuk membentuk konsorsium operator dan diajak bergabung dalam sistem,” tutur Djoko.
Keenam, transfer pengelolaan dan pengoperasian BTS dari pemerintah pusat ke pemda. Pemberian subsidi BTS ini telah memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi pengguna layanan. Belum ada kejelasan keberlanjutan program, jangka waktu pendanaan oleh pemerintah daerah di masa depan. Belum ada komitmen anggaran dari Pemerintah Daerah dan DPRD.
Dari 10 pemda yang diminta melakukan ambil alih (takeover) kelola BTS belum semua kepala daerah merespons. Trans Metro Deli akan diambil alih kelola Pemerintah Kota Medan 2025, 2 koridor feeder Trans Musi Jaya 2023 oleh Palembang. Sementara 5 koridor Trans Metro Pasundan 2028 oleh Jawa Barat, 3 koridor Trans Banyumas 2026 oleh Banyumas, 3 koridor feeder Batik Solo Trans senilai Rp 16 miliar per tahun oleh Solo, 4 koridor Trans Banjarbakula 2025 oleh Kalimantan Selatan.
Alokasi Subsidi Transporasi Skema BTS
Sejak 2022, ada 11 kota yang sudah menerima bantuan penyelenggaraan transportasi umum perkotaan. Sebanyak 10 kota Program Teman Bus disubsidi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan 1 kota oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Sepuluh kota itu adalah Medan, Palembang, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Banjarmasin, Denpasar, dan Makassar yang itu memiliki 48 koridor dilayani 741 armada bus dan 111 armada angkutan pengumpan (feeder). Program Bis Kita untuk Trans Pakuan di Kota Bogor (disubsidi melalui BPTJ) memiliki 4 koridor dengan 49 armada bus.
Saat ini, sudah ada 11 pemerintah daerah yang sudah mandiri mengelola transportasi umumnya, seperti Trans Koetaradja (APBD Aceh), Trans Padang (APBD Kota Padang), Trans Metro Pekanbaru (APBD Kota Pekanbaru), dan Tayo (APBD Kota Tangerang).
Selain itu, Trans Semarang (APBD Kota Semarang), Trans Jateng (APBD Jawa Tengah), Trans Jogja (APBD Yogyakarta), Trans Jatim (APBD Jawa Timur), Surabaya Bus (APBD Kota Surabaya), Trans Banjarmasin (APBD Kota Banjarmasin), Trans Banjarbakula (APBD Kelimantan Selatan).”Palembang pernah memberikan subsidi untuk Trans Musi, namun sejak tahun 2022 dihentikan,” tutur Djoko.
Adapun alokasi anggaran subsidi untuk program ini melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimulai 2020 untuk 5 kota (Medan, Palembang, Yogyakarta, Surakarta dan Denpasar) sebesar Rp 56,9 miliar, tahun 2021 untuk 10 kota sebesar Rp 292,7 miliar, tahun 2022 (Rp 550 miliar) dan tahun 2023 (Rp 625,7 miliar).
Pilihan Editor: Sebelumnya Gratis, Kemenhub Siapkan Tarif Khusus Bus untuk Pelajar, Lansia, dan Disabilitas di 10 Kota
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
