TEMPO.CO, Jakarta - Komisi XI DPR mempertanyakan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. atau BSI saat mengalami gangguan layanan akibat serangan siber selama berhari-hari beberapa waktu lalu.
"Kita baru saja mengalami serangan hacker sangat luar biasa terhadap bank syariah terbesar di Indonesia. Ini cukup mengganggu keseimbangan atau kepercayaan publik terhadap bank syariah," ujar anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati dalam rapat kerja bersama OJK di Senayan, Jakarta pada Kamis, 25 Mei 2023.
Anis melanjutkan, sudah banyak komentar mengenai hal tersebut di media sosial. Menurut dia, OJK seharusnya bisa lebih cepat membantu BSI dalam menangani persoalan itu.
"Sangat disayangkan Dirut BSI tidak membuka ke publik langkah-langkah apa yang sudah dilakukan, hanya pesan-pesan singkat," papar Anis.
Sekali lagi, dia menegaskan peran OJK untuk membantu bank syariah terbesar di Indonesia agar kepercayaan publik tidak anjlok.
Anggota Komisi XI DPR RI lainnya Andreas Eddy Susetyo menyoroti perihal keamanan siber atau cyber security. Andreas mengatakan, masyarakat kini tergantung dengan gadget, termasuk untuk layanan perbankan.
Lebih lanjut, Andreas juga menyinggung layanan error bank bisa berdampak pada perubahan kebijakan perbankan di salah satu Provinsi. "Bahkan ini bisa merubah kebijakan di salah satu provinsi yang me-review mengenai keberadaan perbankan," ujar Andreas.
Selanjutnya: Pemprov Aceh berencana kembali mengizinkan...
