TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD menanggapi desas desus aliran dana dugaan dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo ke partai politik menjadi berita yang banyak menarik perhatian pembaca. Kasus korupsi proyek pembangunan BTS Kominfo ini menyeret mantan Menteri Komunikasi sekaligus kader Partai Nasdem Johnny Plate. Duit rasuah juga diduga mengalir ke sejumlah partai politik.
Berita lainnya adalah tentang maraknya penipuan penjualan tiket konser Coldplay. Teranyar adalah penipuan yang dilakukan pasangan suami istri. Bagaimana modusnya?
Berikutnya adalah tentang tanggapan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengenai kritik terhadap kebijakan ambil alih perbaikan jalan rusak di Lampung dan sejumlah daerah lain oleh pemerintah pusat.
Selanjutnya adalah berita tentang musibah yang menimpa kapal Cina, Lu Peng Yuan Yu 028, tenggelam di Samudera Hindia. Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada awak yang selamat, termasuk 17 awak kapal yang berasal dari Indonesia.
Berita kelima adalah tentang Perry Warjiyo yang kembali dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia atau Gubernur BI. Berapa harta kekayaannya?
Berikut rangkuman lima berita terkini Tempo.co.
1. Mahfud MD Tanggapi Kasus Johnny Plate dan Dugaan Aliran Dana Korupsi BTS Kominfo Ke Partai: Gosip Politik
Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD menganggap desas desus aliran dana dugaan dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo ke partai sebagai gosip politik.
Meski mendapat informasi mengenai hal tersebut, ia menegaskan tidak akan menangani hal tersebut secara administratif. Sebab, perkara dugaan rasuah ini sudah masuk ke ranah hukum.
"Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden, saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni, hukum nanti yang menentukan itu," ujar Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Kemkominfo TV pada Selasa, 23 Mei 2023.
Kepada Presiden Jokowi, Mahfud mengatakan pihaknya tidak akan masuk ke persoalan politik tersebut karena pembuktiannya akan rumit. Bahkan, menurut dia, bisa menimbulkan kemelut kerumitan politik.
Oleh sebab itu, Mahfud lebih memilih mempersilakan aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menyelidiki kasus ini.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Modus Penipuan Tiket Konser Coldplay ...
