TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan Rp 14,6 triliun untuk memperbaiki jalan rusak di daerah. Proses perbaikan tersebut ditargetkan bisa dimulai pada Juli tahun ini. Perbaikan jalan rusak di daerah ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Kami akan segera laksanakan perintah Bapak Presiden dengan memulai tender pekerjaan pada bulan Mei 2023 ini. Sehingga, Juni atau paling lambat Juli sudah bisa mulai diperbaiki kondisi jalannya," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono lewat keterangan tertulis, Sabtu, 20 Mei 2023.
Rencana perbaikan jalan rusak di daerah ini mengacu pada Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Basuki mengatakan, inpres tersebut ditujukan untuk menangani jalan-jalan non nasional yang rusak, serta meningkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia melalui bantuan APBN.
Lebih lanjut, Dirjen Bina Marga PUPR Hedy Rahadian mengatakan percepatan penanganan kemantapan jalan dan jembatan akan diprioritaskan pada daerah dengan tingkat kemantapan rendah. Terutama, untuk ruas-ruas pengungkit pertumbuhan ekonomi dan peningkatan akses keterisolasian.
"Kriteria ruas prioritasnya yang pasti jalannya harus rusak, mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, dan konektivitas dengan jalan tol juga diprioritaskan," ujar Hedy.
Kemudian ada juga beberapa kawasan industri strategis seperti Morowali, Konawe, Weda Bay, dan Tanjung Selor untuk mengantisipasi pertumbuhan kawasan kumuh. "Pada intinya kita memperbaiki konektivitas jalan daerah sehingga menyambung dengan backbone jalan nasional,” katanya.
Soal pendanaan perbaikan jalan rusak di daerah, sebetulnya ada tiga instrumen pendukung, yakni Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan pemerintah dari APBN reguler, dan yang terakhir melalui Inpres yang sifatnya lebih top down.
Saat ini, Hedy melanjutkan, alokasi anggaran yang dirancang untuk percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah, yaitu Rp 32,79 triliun. Percepatan peningkatan konektivitas tersebut akan dilanjutkan tahun 2024.
"Sementara total anggaran yang dialokasikan untuk tahap pertama pada jalan daerah yang akan segera kami laksanakan konstruksinya tahun ini, sebesar Rp 14,6 triliun. Dan kami harap, Juli sudah bisa dimulai, atau kalau bisa Juni,” tutur Hedy.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan rusak di daerah jika pemerintah daerah tidak sanggup. Hal itu Jokowi sampaikan saat dia melihat langsung jalan rusak di Provinsi Lampung. Jalan rusak di Lampung sempat viral di media sosial karena kritik warga.
Baca juga: Korupsi BTS Kominfo Johnny Plate, Masyarakat di Daerah Terpencil Semakin Merana
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
