Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota DPR Yakin Tahun Politik Menggairahkan Ekonomi

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Sebelumnya, Said Abdullah memberikan usulan penghapusan daya listrik 450 VA dalam rapat Banggar DPR RI bersama Kementerian Keuangan pada Senin, 12 September 2022 lalu. Said meminta pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang miskin dan rentan miskin. Foto: Istimewa
Sebelumnya, Said Abdullah memberikan usulan penghapusan daya listrik 450 VA dalam rapat Banggar DPR RI bersama Kementerian Keuangan pada Senin, 12 September 2022 lalu. Said meminta pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang miskin dan rentan miskin. Foto: Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKetua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah meyakini tahun politik akan menggairahkan ekonomi karena bisa memberikan insentif (tambahan penghasilan) pada sektor riil. Pasalnya, pemilihan umum (Pemilu) akan mendorong konsumsi semua kontestan, baik kontestan pemilu presiden (Pilpres) maupun pemilu legislatif (Pileg).

"Saya yakin pelaksanaan pemilu 2024, yang sebagian besar tahapannya dilakukan pada tahun 2023, justru akan memberikan insentif pada sektor riil," kata Said dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2023.

Keyakinan tersebut, kata dia, seiring dengan keseluruhan indikator ekonomi nasional yang menunjukkan angka positif. Kondisi perekonomian nasional menunjukkan kinerja yang terjaga dengan baik, yakni pada kuartal I-2023 tumbuh 5,03 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Kebijakan mengakhiri pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mampu menggerakkan sektor transportasi, akomodasi, restoran, dan jasa lainnya, sehingga mencatatkan kinerja pertumbuhan paling tinggi. Dari sisi pengeluaran, semua komponen menunjukkan pertumbuhan positif.

Meskipun berbagai harga komoditas ekspor andalan Indonesia tidak tinggi seperti tahun lalu, Said menyebutkan kinerja neraca perdagangan RI masih berada di angka surplus sebesar 12,19 miliar dolar AS.

Terjaganya perekonomian nasional dengan tumbuh baik dibandingkan negara negara maju pun berdampak pada terserapnya angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran nasional turun. Pada kuartal I 2023, tingkat pengangguran turun lebih dari 430 ribu orang dibandingkan tahun lalu atau dari 8,42 juta menjadi 7,99 juta orang.

Tekanan inflasi yang sempat membayangi perekonomian nasional, akibat kebijakan agresif Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed menaikkan suku bunga acuan mampu di tangkis dengan baik oleh Bank Indonesia (BI) dan pemerintah. Inflasi menurun dari bulan Maret 2023 yang berada di level 4,97 persen menjadi 4,3 persen pada April 2023.

Ia menambahkan, krisis perbankan yang terjadi di AS sejak jatuhnya Silicon Valley Bank dan kemungkinan secara beruntun disusul oleh First Republic Bank dan Pacwest Bancorp menjadi mimpi buruk Negeri Paman Sam. Apalagi, dengan adanya ancaman gagal bayar utang sehingga membuat investor kian ragu memegang dolar AS.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Dampaknya terlihat penguatan rupiah terhadap dolar AS beberapa pekan ini dengan konsisten di kisaran Rp14.600 per dolar AS hingga Rp14.800 per dolar AS," tuturnya.

Adapun pemerintah melalui Menteri Keuangan telah mengajukan dokumen Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan Asumsi Ekonomi Makro 2024 kepada DPR.

Menurut Said, asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang sebesar 5,3 persen sampai 5,7 persen cukup realistis, namun harus disertai dengan upaya terbaik. Dirinya pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 berada dalam rentang yang diusulkan pemerintah, yakni pada kisaran 5,4 persen sampai 5,5 persen.

Melihat tren laju inflasi yang turun, ia turut memproyeksikan inflasi pada tahun ini mencapai level kisaran 4 persen, dengan mempertimbangkan tingkat konsumsi sektor riil yang naik karena perhelatan pemilu tahun depan.

"Dengan begitu, masuk akal jika perhitungan inflasi pada tahun depan akan berada di kisaran 3 persen," tambah Said.

Baca juga: Korupsi BTS Kominfo Johnny Plate, Masyarakat di Daerah Terpencil Semakin Merana

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

29 menit lalu

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota KPI periode 2022-2025 dalam Rapat Paripurna ke-15 masa persidangan III tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023. Rapat ini juga menyetujui perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang perubahan kedua atas UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan RUU tentang Hukum Acara Perdata. TEMPO/M Taufan Rengganis
Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

DPR sebut saat ini RUU Penyiaran masih dalam bentuk draf dan belum sampai ke pembahasan. Terlalu dini untuk kritik pasal-pasal yang dimuat.


Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada

2 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Ashari memimpin rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada

Pilkada serentak 2024 akan dilakukan pada 27 November.


Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

3 jam lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengusulkan sudah saatnya pemilu tidak dilakukan setiap hari Rabu.


KPK Periksa Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar dalam Kasus Korupsi Rumah Jabatan

3 jam lalu

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. Indra Iskandar, yang telah ditetapkan sebagai tersangka, diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa kelengkapan rumah jabatan anggota DPR dengan nilai proyek mencapai Rp.120 miliar di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar dalam Kasus Korupsi Rumah Jabatan

KPK memeriksa Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa rumah jabatan.


Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

3 jam lalu

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (tengah), bersama Wakil Ketua Dewan Pers Muhammad Agung Dharmajaya (kiri) dan Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli (kanan) saat memberikan keterangan pers soal RUU Penyiaran di Gedung Dewan Pers, Selasa, 14 Mei 2024. Dewan Pers bersama konstituen menolak beberapa aturan baru dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang tengah dibahas Badan Legislasi DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.


Dilantik Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung

4 jam lalu

Hakim Agung Suharto saat pengucapan sumpah Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 15 Mei 2024. Sebelumnya, Ketua Mahkamah Agung (MA) M Syarifuddin mengumumkan hakim agung Suharto menjadi Wakil Ketua MA bidang non-yudisial terpilih. Penetapan Suharto langsung disahkan setelah pemungutan suara. Yang Mulia hakim agung Suharto telah mendapatkan suara sebanyak 24 suara. TEMPO/Subekti.
Dilantik Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung

Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung atau MA Non Yudisial Suharto di Istana Negara, Rabu, 15 Mei 2024.


Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

4 jam lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan V tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2024. Rapat Paripurna beragendakan Pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

Revisi UU Kementerian Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal bergulir di DPR ini jadi sorotan. Kenapa jadi sorotan?


Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

6 jam lalu

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Foto: Runi/nr
Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Politikus PKS di DPR menegaskan larangan terhadap jurnalisme investigasi di RUU penyiaran tak tepat dan akan ditentang.


Formappi Nilai Uji Kelayakan Calon Pejabat oleh DPR Perlu Dikaji Ulang, Apa Alasannya?

17 jam lalu

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Formappi Nilai Uji Kelayakan Calon Pejabat oleh DPR Perlu Dikaji Ulang, Apa Alasannya?

Formappi menyebut uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR membuka peluang lebar terjadinya transaksi politik dan uang.


Reaksi Penegak Hukum Soal Larangan Penyiaran Jurnalisme Investigasi dalam Draf RUU Penyiaran

18 jam lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana (kiri) dan Dirdik Jampidsus Kuntadi (kanan) memberikan keterangan soal korupsi PT Timah di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Senin, 1 April 2024. Dalam keterangannya, Kejagung telah memblokir rekening 16 tersangka beserta aliran dana hasil korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah yang merugikan negara sebesar Rp 271 triliun. TEMPO/Febri Angga Palguna
Reaksi Penegak Hukum Soal Larangan Penyiaran Jurnalisme Investigasi dalam Draf RUU Penyiaran

Kejaksaan Agung mengatakan jurnalisme investigasi membantu pengungkapan kasus hukum.