Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bappenas: Tanpa Peningkatan Produktivitas, Pertumbuhan Ekonomi RI Stuck di 5 Persen

image-gnews
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas), Suharso Monoarfa, usai acara Diseminasi Hasil Program ARISE+ Indonesia di Jakarta pada Rabu, 17 Mei 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas), Suharso Monoarfa, usai acara Diseminasi Hasil Program ARISE+ Indonesia di Jakarta pada Rabu, 17 Mei 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menurut Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adiniggar Widyasanti, Indonesia dapat keluar dari middle income trap jika mampu meningkatkan produktivitas. Pertumbuhan produktivitas berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional.

"Poduktivitas ini menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari 5 persen menjadi 6 hingga 7 persen. Tanpa peningkatan produktivitas, kita akan stuck di rata-rata 5 persen," ujar Amalia dalam konsultasi publik dalam rangka penyusunan RPJPN 2025-2045 yang disiarkan virtual pada Jumat, 19 Mei 2023. 

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,31 persen pada 2022. Namun, capaian tersebut belum bisa membawa Indonesia keluar dari middle income trap. Adapun middle income trap merupakan suatu keadaan ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju.

"Jika bisa mencapai rata-rata 6 persen (pertumbuhan ekonomi), Indonesia bisa keluar dari middle income trap pada 2041. Jika mencapai 7 persen, bisa lebih cepat keluar dari middle income trap tahun 2038," kata Amalia,

Untuk menjawab tantangan tersebut, kata Amalia, pekerjaan rumah atau PR terbesar Indonesia adalah meningkatkan produktivitas ekonomi Indonesia, yang belakangan terus menurun. Bahkan, produktivitas tenaga kerja Indonesia saat ini hanya sedikit di atas India tetapi di bawah Cina, Brazil, dan negara maju lainnya.

Selanjutnya: cita-cita menjadi negara berpendapatan tinggi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kepala Bappenas Ungkap Ada Anggaran Revolusi Mental Dipakai Beli Motor Trail

1 hari lalu

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan tanggapan Pemerintah atas perubahan UU IKN dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023. Rapat Paripurna beragendakan mengambil keputusan terhadap RUU tentang perubahan UU No.3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pengambilan keputusan tentang RUU perubahan UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengambilan keputusan evaluasi kedua Prolegnas RUU Prioritas tahun 2023, perubahan ke-6 Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2024, perpanjangan waktu pembahasan 7 RUU dan mendengarkan Pidato Ketua DPR RI pada penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kepala Bappenas Ungkap Ada Anggaran Revolusi Mental Dipakai Beli Motor Trail

Bappenas menyatakan perlu perbaikan kewenangan.


Inflasi RI 2,84 Persen, Jokowi: Salah Satu yang Terbaik di Dunia

1 hari lalu

Ilustrasi Inflasi. kemenkeu.co.id
Inflasi RI 2,84 Persen, Jokowi: Salah Satu yang Terbaik di Dunia

Jokowi mengatakan salah satu hal yang selalu dia tanyakan saat kunjungan ke daerah adalah tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonominya.


Terpopuler: Bambang Susantono Resmi Kembali Urus IKN, Luhut Raih Gelar Profesor dari Universitas di Cina

2 hari lalu

Kepala Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023. Rapat tersebut membicarakan pendahuluan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) serta pembentukan panitia kerja (Panja). TEMPO/M Taufan Rengganis
Terpopuler: Bambang Susantono Resmi Kembali Urus IKN, Luhut Raih Gelar Profesor dari Universitas di Cina

Berita bisnis terpopuler pada Kamis, 13 Juni 2024, dimulai dari profil Bambang Susantono yang diangkat Presiden Jokowi untuk kembali mengurus IKN.


Bappenas Minta Tambah Anggaran Rp 804,47 Miliar untuk Gaji Pegawai Baru

2 hari lalu

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, saat ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di kompleks Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Juni 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Bappenas Minta Tambah Anggaran Rp 804,47 Miliar untuk Gaji Pegawai Baru

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan tambahan anggaran dalam pagu 2025 sebesar Rp 804,47 miliar untuk gaji pegawai baru tahun 2025


Alih-alih Indonesia Emas, Politikus PKS Ini Khawatir Risiko Indonesia Cemas, Respons Kepala Bappenas?

2 hari lalu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan pemaparan saat agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PPN/Bappenas bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin 11 September 2023. ANTARA/Imamatul Silfia.
Alih-alih Indonesia Emas, Politikus PKS Ini Khawatir Risiko Indonesia Cemas, Respons Kepala Bappenas?

Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menanggapi kekhawatiran sejumlah anggota DPR bahwa Indonesia gagal naik kelas atau keluar dari middle income trap.


Menteri PPN Suharso Monoarfa Tanggapi Keluhan Bahlil soal Penurunan Anggaran BKPM pada 2025

3 hari lalu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan pemaparan saat agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PPN/Bappenas bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin 11 September 2023. ANTARA/Imamatul Silfia.
Menteri PPN Suharso Monoarfa Tanggapi Keluhan Bahlil soal Penurunan Anggaran BKPM pada 2025

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menanggapi pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait penurunan anggaran BKPM.


Bahlil Mengeluh Anggaran Kementerian Dipangkas Sri Mulyani: Lebih Rendah dari Camat DKI

3 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik, pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Bahlil Mengeluh Anggaran Kementerian Dipangkas Sri Mulyani: Lebih Rendah dari Camat DKI

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia protes anggarannya dipangkas sementara target investasi ditetapkan naik. Ia minta target RKP direvisi dan DPR panggil Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas


BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun Ini Stabil di 2,6 Persen, Begini Penjelasan Lengkapnya

3 hari lalu

Bank Dunia. worldbank.org
BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun Ini Stabil di 2,6 Persen, Begini Penjelasan Lengkapnya

Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi global bakal stabil di level 2,6 persen pada tahun 2024 ini.


40 Pegawai Kementerian PPN Bappenas Siap Pindah ke IKN Setelah HUT RI

4 hari lalu

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, saat ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di kompleks Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Juni 2024. Tempo/Annisa Febiola.
40 Pegawai Kementerian PPN Bappenas Siap Pindah ke IKN Setelah HUT RI

Sudah tersedia hunian yang dapat menampung 2.160 ASN untuk pemindahan tahap awal di IKN


Ekosistem Kekayaan Intelektual Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

4 hari lalu

Ekosistem Kekayaan Intelektual Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

Menurut Dr. Andrie Soeparman dari Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, sistem KI terbagi dalam lima level: pengenalan KI, pendaftaran KI, manajemen KI, KI sebagai nilai ekonomi, dan KI sebagai poros ekonomi.