TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meluncurkan proyeksi pertumbuhan penduduk RI periode 2020-2050. Ia mengungkapkan Indonesia terus mengalami pelambatan pertumbuhan penduduk, sehingga pemerintah perlu menyusun kebijakan keluarga berencana (KB) yang baru.
"Untuk mewujudkan pertumbuhan yang seimbang, pemerintah perlu menyusun kebijakan KB era baru," kata dia di Jakarta Convention Center pada Selasa, 16 Mei 2023.
Dalam Proyeksi pertumbuhan penduduk yang disusun oleh Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan penduduk periode 2020-2045 rata-rata sebesar 0,67 persen setiap tahunnya. Angka ini terus melambat setiap tahun.
Tercatat proporsi penduduk usia 0-14 tahun turun dari 24,56 persen pada 2020 menjadi 19,61 persen pada 2045. Sementara penduduk usia 65 tahun ke atas naik 6,16 persen menjadi 14,61 persen pada 2045.
Dengan proyeksi penduduk berdasarkan skenario tren business as usual, Suharso menuturkan total fertility rate terus turun sampai 1,9 pada 2045. Diiringi dengan infant mortality rate mencapai 7,85.
Baca Juga:
Dengan skenario yang sama, jumlah penduduk Indonesia pada 2045 diproeksikan akan mencapai 324 juta atau bertambah 54,42 juta orang dari tahun 2020. Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi dan informasi dan edukasi KB sesuai kondisi wilayah dan kelompok sasaran.
Ia menuturkan kebijakan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa pasangan muda siap dalam membangun keluarga. Salah satu yang perlu diperhatikan, tutur Suharso, adalah membuat pasangan muda mempersiapkan diri secara sosial ekonomi untuk menghasilkan anak yang berkualitas.
Bappenas pun menyarankan agar pemerintah ke depannya mengedepankan care economy. Tujuanya, untuk menjaga keseimbangan partisipasi kerja perempuan dan laku-laki dengan sistem pengasuhan yang baik.
Selain mendorong kebijakan KB era baru, Bappenas juga merekomendasikan lima kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi perubahan demografi yang terjadi. Pertama, ia mengatakan pemerintah perlu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang.
Kedua, Suharso menyarankan pemerintah untuk memastikan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar kesenjangan dapat tertutupi. Ketiga, menurutnya, pemerintah perlu menunjang penuaan penduduk di masa yang akan datang.
Keempat, pemerintah perlu mendorong perpindahan penduduk sehingga per sebaran penduduk menjadi lebih merata. Terakhir, pemerintah perlu menjaga keseimbangan pembangunan antara pedesaan dan perkotaan.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
