4, Kasus PHK Massal Buruh Produsen Adidas, Kemenaker Minta Perusahaan Patuhi Aturan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara soal pemutusah hubungan kerja atau PHK massal ribuan karyawan produsen sepatu Adidas, PT Panarub Industry.
Wamenaker Afriansyah Noor mengatakan pada Desember lalu kementeriannya sudan memanggil manajemen perusahaan tersebut untuk memberikan klarifikasi.
Menurut Afriansyah, kementeriannya telah menegaskan kepada perusahaan agar upaya pencegahan PKH massal sebagaimana dalam SE Menakertrans Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 benar-benar dijalankan.
"Kemnaker juga menekankan agar PT Panarub Industry menghidupkan LKS bipartit perusahaan sebagai wadah komunikasi atau dialog, konsultasi dan musyawarah untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif," kata Afriansyah kepada Tempo, Kamis,11 Mei 2023.
Afriansyah juga mengatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan Disnaker Kota Tangerang untuk memantau perkembangan kasus ketenagakerjaan tersebut.
Jika belum ada solusi atau kata mufakat antara pekerja dan perusahaan, pihaknya meminta agar para pihak yang terkait untuk mengajukan pencatatan perselisihan hubungan industrial, sesuai UU Nomor 2 Tahun 2024.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
5. Luhut Bilang 9 Juta Hektar Lahan Sawit Belum Bayar Pajak, Ini Tanggapan Dirjen Pajak
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengaku sedang menindaklanjuti temuan dugaan 9 juta hektar lahan sawit yang belum membayar pajak. Suryo mengatakan, bakal mencocokkan data yang tersebut dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Direktorat Jenderal Pajak.
"Jadi sekarang kami fasenya sedang mencocokkan mana yang berbeda? Seperti apa? Nanti kita lihat," ujar Suryo dalam acara media briefing di Direktorat Jenderal Pajak pada Kamis, 11 Mei 2023.
Menurut Suryo, metodologi pengawasan di Direktorat Jenderal Pajak sudah dibentuk. Karena itu jika pihaknya mendapat informasi perbedaan data, akan segera ditindaklanjuti.
"Dengan cara pengawasan beda kalkulasi SP2DK disampaikan, permintaan klarifikasi disampaikan. Kalau memang risk management crm kami keluar, mungkin kami lakukan pemeriksaan," kata Suryo.
Suryo mengatakan perbedaan data yang kemarin disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan ini akan disikapi dalam konteks pengawasan dan pemeriksaan.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Baca juga: Layanan BSI Terganggu Berhari-hari, Nasabah: Kepercayaan Kami Turun
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
