TEMPO.CO, Jakarta - Akibat terganggunya layanan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. atau BSI terganggu selama berhari-hari sejak awal pekan ini, DPR akan memanggil manajemen bank untuk meminta penjelasan.
"Iya (rencana memanggil BSI), kita nanti agendakan. Nanti Senin kan kita baru masuk ke DPR," ujar Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat ditemui usai diskusi bertajuk 'Menyambut Bursa karbon' di Jakarta pada Kamis, 11 Mei 2023.
Menurut Misbakhun, harus ada perbaikan di bank syariah BUMN tersebut. Saat memanggil BSI pada pekan depan, pihak perbankan harus menjelaskan secara runut penyebab permasalahan layanan berhari-hari ini.
BSI, kata Misbakhun, juga wajib memaparkan bagaimana mitigasi risiko terhadap sistem IT yang terlalu lama keluar dari situasi krisis. "Manajemen krisis itu kan paling lama 1 x 24 jam, apalagi ini dalam teknologi informasi penerapan komputerisasi dan digitalisasi," ujarnya.
Ia khawatir peristiwa ini bakal menjadi kampanye yang jelek untuk membangun sistem perbankan modern yang digitalisasinya bagus, tapi masyarakat tidak mendapatkan pelayanan memadai. "Tapi saya berharap, manajemen mampu mengatasi ini sehingga tidak menjadi punishment yang berkepanjangan oleh masyarakat," ungkap polikus Golkar tersebut.
Lebih jauh, Misbakhun menyatakan OJK bisa turut menelusuri penyebab gangguan tersebut. Sebab, OJK merupakan pengawas perbankan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.
"Jangan sampai ini dijadikan trigger kok perbankan kita tidak sehat. Apalagi BSI ini adalah simbol keuangan syariah kita yang menjadi national flag BUMN perbankan syariah," kata Misbakhun. "CTO (Chief Technology Officer)-nya harus juga menjelaskan secara bertanggung jawab."
Selanjutnya: Anggota Komisi VI DPR Muslim meminta BSI...
