Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Adaro Minerals Tak Bagikan Dividen, Laba Bersih 2022 untuk Belanja Modal dan Dana Cadangan

image-gnews
Logo Adaro Mineral Indonesia. Adaromineral.id
Logo Adaro Mineral Indonesia. Adaromineral.id
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) memutuskan tidak membagikan dividen sesuai dengan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu, 10 Mei 2023.

Direktur Keuangan Adaro Minerals Heri Gunawan mengatakan para pemegang saham menyetujui penetapan penggunaan laba bersih perusahaan untuk tahun buku 2022 sebesar US$ 336 juta untuk digunakan sebagai dana cadangan wajib sejumlah US$ 3,36 juta. Hal ini untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Adapun sisanya yang berjumlah US$ 332 juta akan dialokasikan sebagai laba ditahan. "Prioritas laba itu untuk pengembangan perusahaan dan kebutuhan dana belanja modal," kata Heri saat ditemui di The St Regis, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2023.

Heri menuturkan Adaro Minerals masih memiliki utang, sehingga ketika perusahaan mengajukan pembagian dividen, direksi mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk arus kas yang dimiliki perusahaan.

"Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, kami menganggap untuk tahun ini laba tahun lalu 2022 kami tahan dulu. Nanti kami lihat ke depan," tuturnya.

Pemegang saham pun menerima dan menyetujui realisasi penggunaan dana perolehan dari penawaran perdana (IPO) Adaro Minerals. Sesuai prospektus, perolehan dari IPO Adaro Minerals, setelah dikurangi biaya IPO, digunakan untuk membayar sebagian pinjaman antar perusahaan kepada PT Adaro Energy Tbk. dan untuk belanja modal perusahaan anak, Adaro Minerals.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun untuk belanja modal, Adaro Minerals menerapkan sebesar US$ 70 juta hingga US$ 90 juta di luar dari kebutuhan pembangunan smelter aluminium di Kalimantan Utara. 

Per 31 Desember 2022, Adaro Minerals telah menggunakan Rp 296 miliar untuk membayar sebagian pinjaman kepada PT Adaro Energy Indonesia Tbk. Sisa saldo sebesar sekitar Rp 343 miliar ditempatkan di rekening giro dan deposito di bank pihak ketiga dengan suku bunga 0,05 persen sampai 2,75 persen untuk rekening giro dan 4 persen untuk deposito.

Pilihan Editor: Pengusaha Nikel Minta Pemerintah Pertimbangkan Rencana Penerapan Pajak Ekspor, Begini Jawaban Luhut

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rapor Merah 10 Tahun Jokowi, Ekonom: Rasio Utang Melonjak Dibanding Era SBY

6 jam lalu

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan Presiden Jokowi memberikan keterangan di Istana Merdeka, Jakarta, 21 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Rapor Merah 10 Tahun Jokowi, Ekonom: Rasio Utang Melonjak Dibanding Era SBY

Di era kepemimpinan SBY rasio utang terhadap PDB menurun, namun melonjak di era kepemimpinan Jokowi


Ditagih Utang Rp 8,79 Triliun, Perusahaan Milik Bakrie Disebut Tawarkan Pembayaran dalam 3 Termin

7 jam lalu

Logo Viva Group (PT Visi Media Asia.Tbk). Wikipedia
Ditagih Utang Rp 8,79 Triliun, Perusahaan Milik Bakrie Disebut Tawarkan Pembayaran dalam 3 Termin

Kuasa hukum dari 12 kreditur yang menagih ke 4 perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie, membeberkan soal pembayaran utang sebesar Rp 8,79 triliun.


Prabowo Tunjuk Sri Mulyani jadi Menkeu, Ekonom Ingatkan soal Lonjakan Utang Pemerintah: Beban Pertumbuhan Ekonomi

22 jam lalu

Prabowo dan Sri Mulyani. Instagram
Prabowo Tunjuk Sri Mulyani jadi Menkeu, Ekonom Ingatkan soal Lonjakan Utang Pemerintah: Beban Pertumbuhan Ekonomi

"Utang harus direm karena pemerintahan Prabowo ke depan pasti butuh banyak anggaran," kata Bhima.


BI: Utang Luar Negeri Indonesia Agustus 2024 Tembus USD425 Miliar, Tumbuh 7,3 Persen

1 hari lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
BI: Utang Luar Negeri Indonesia Agustus 2024 Tembus USD425 Miliar, Tumbuh 7,3 Persen

Posisi utang luar negeri Indonesi dipengaruhi beberapa faktor seperti pelemahan mata uang dolar Amerika Serikat (AS)


Terpopuler: Profil Cagub Benny Laos yang Tewas dalam Kebakaran Kapal, VIVA Terjerat Utang Rp 8,79 Triliun

2 hari lalu

Sejumlah kerabat memasuki ruangan untuk mendoakan mendiang Calon Gubernur Maluku Utara, Benny Laos di Rumah Duka Sentosa RSPAD, Jakarta, Minggu, 13 Oktober 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Terpopuler: Profil Cagub Benny Laos yang Tewas dalam Kebakaran Kapal, VIVA Terjerat Utang Rp 8,79 Triliun

Berita terpopuler bisnis pada Ahad, 13 Oktober 2024, dimulai dari profil Benny Laos, pengusaha yang tewas dalam kebakaran kapal usai kampanye.


Ditagih Rp 8,79 Triliun, VIVA Milik Keluarga Bakrie Siapkan Skema Bayar Tunai Bertahap dan Konversi Utang Jadi Ekuitas

2 hari lalu

Logo Viva Group (PT Visi Media Asia.Tbk). Wikipedia
Ditagih Rp 8,79 Triliun, VIVA Milik Keluarga Bakrie Siapkan Skema Bayar Tunai Bertahap dan Konversi Utang Jadi Ekuitas

VIVA milik keluarga Bakrie menyebut perseroan akan menempuh dua cara penyelesaian, yaitu secara tunai bertahap dan konversi utang menjadi ekuitas


Sepanjang 2014-2019, Kemenkop UKM Bubarkan 82.000 Koperasi Bermasalah

5 hari lalu

Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Ahmad Zabadi dalam acara konferensi pers di Kantor Kemenkop UKM, Kamis, 10 Oktober 2024. TEMPO/Oyuk Ivani Siagian
Sepanjang 2014-2019, Kemenkop UKM Bubarkan 82.000 Koperasi Bermasalah

Kemenkop UKM telah membubarkan 82.000 koperasi bermasalah sepanjang 2014 hingga 2019.


Pemerintahan Prabowo Ada Kemungkinan tanpa Oposisi, Ekonom: Akan Banyak Kebijakan Populis yang Merugikan

5 hari lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pemerintahan Prabowo Ada Kemungkinan tanpa Oposisi, Ekonom: Akan Banyak Kebijakan Populis yang Merugikan

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengungkapkan pemerintahan tanpa oposisi berpotensi menghasilkan banyak kebijakan populis yang justru merugikan masyarakat.


Terpopuler Bisnis: Rekening Hashim Djojohadikusumo Terancam Disita Otorita Swiss, Lowongan Kerja di BUMN

6 hari lalu

Hashim Djojohadikusumo. Dok. Arsari Group
Terpopuler Bisnis: Rekening Hashim Djojohadikusumo Terancam Disita Otorita Swiss, Lowongan Kerja di BUMN

Hashim Djojohadikusumo, dan Anie Hashim Djojohadikusumo, diduga mengemplang pajak saat mereka tinggal selama lebih dari tujuh tahun di Swiss.


Terkini: Jokowi Perintahkan ASN Pindah ke IKN Januari 2025, Utang Pajak Rp 2,4 Triliun Rekening Hashim Djojohadikusumo Terancam Disita Otoritas Swiss

6 hari lalu

Presiden Jokowi (tengah) menyampaikan pidato didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Agung (ketiga kiri) Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (keempat kanan), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (keempat kiri), Mensesneg Pratikno (ketiga kanan), Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni (kedua kanan), Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kedua kiri), Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil (kiri), Perancang Istana Garuda IKN Nyoman Nuarta (kanan) saat peresmian Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Agustus 2024. Taman Kusuma Bangsa dirancang sebagai tempat renungan suci dan penghormatan kepada para pahlawan bangsa. ANTARA/Fauzan
Terkini: Jokowi Perintahkan ASN Pindah ke IKN Januari 2025, Utang Pajak Rp 2,4 Triliun Rekening Hashim Djojohadikusumo Terancam Disita Otoritas Swiss

Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan ASN pindah ke IKN Januari 2025.