TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membandingkan data transaksi mencurigakan di Kemenkeu sebesar Rp 349.874.187.502.987 atau sekitar Rp 349 triliun versinya dengan yang disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam rapat dengan Komisi III DPR RI pada 29 Maret 2023. Dia pun menyandingkan presentasi tabel milik Mahfud MD dan miliknya di depan anggota Komisi III DPR RI.
“Kami akan menggunakan metodologi Pak Menko presentasi. Di sini perbandingan dari presentasi Pak Menko dengan yang kita presentasi di Komisi XI (rapat kerja pada 27 Maret 2023),” ujar dia di Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Selasa, 11 April 2023.
Sri Mulyani menuturkan bahwa dalam data, Mahfud MD mengkategorikan transaksi janggal itu menjadi tiga. Pertama ditulis transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu. “Padahal tadi ada clearence dan lain-lain, tapi enggak apa-apa lah ditulis seperti itu,” kata dia.
Kategori pertama itu nilainya Rp 35,5 triliun dari jumlah laporan hasil analisis (LHA) sebanyak 153 surat, tapi ada yang dikirim ke aparat penegak hukum (APH) lain. Jjumlah entitasnya 461 aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu, 11 ASN kementerian dan lebaga lain, serta yang non-ASN jumlahnya 294 entitas.
Sementara, dalam kategorisasi versi Kemenkeu, dari nilai Rp 35,5 triliun (135 surat) yang dikirimkan kepada Kemenkeu, yang menyangkut pegawai nilainya Rp 22 triliun yang terbagi menjadi dua yakni Rp 3,3 triliun murni berkaitan pegawai dan Rp 18,7 triliun ternyata adalah informasi perusahaan. Sedangkan pada kategori ketiga, ada 64 surat yang dikirim ke APH lain yang isinya ada 103 nama ASN Kemenkeu nilainya Rp 13 triliun.
“Makanya kami tidak presentasikan, karena kami tidak menerima surat. Kami hanya menerima nomor suratnya dan menyebutkan ada 64 surat ke APH, jadi tidak ada bedanya (dengan data Mahfud MD),” ucap Sri Mulyani.
Selanjutnya: Kemudian, Sri Mulyani melanjutkan, ...
