TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan produksi udang sebanyak 2 juta ton pada 2024. Untuk mencapai target ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil tiga langkah strategis. Pertama, melakukan evaluasi lahan budidaya untuk melihat produktivitas, tingkat kesejahteraan pembudidaya, serta dampaknya terhadap ekologi.
Kedua, melakukan revitalisasi tambak untuk meningkatkan produktivitas lahan tambak tradisional. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP TB Haeru Rahayu mengatakan, tambak udang tradisional yang ada luasnya mencapai 169.203 hektar dengan produktvitas 0,6 ton per hektar per tahun. Namun, bentuk tambak tidak beraturan. Tidak ada saluran inlet dan outlet, tidak ada tandon dam IPAl serta tidak ada mekanisasi.
"Pada 2023, akan dilakukan revitalisasi di Aceh Timur, Lampung Timur, Sumbawa, Muna, Donggala, dan Mamuju," kata TB Haeru dalam diskusi "Target Udang Nasional 2 Juta Ton, Bagaimana Kesiapan Hulu-Hilirnya?" yang digelar virtual pada Sabtu, 8 April 2023.
Dengan revitaslisasi menjadi tambak semi intensif, produktivitas bisa menjadi 30 ton per hektar per tahun. Adapun, revitalisasi dilakukan dengan pembuatan saluran inlet dan outlet terpisah, penerapan tandon minimal 10 persen, penerapan IPAL minimal 5 pesen, peningkatan padat tebar 80 ekor per m2, pengaturan petak pemeliharaan, manajemen kesehatan udang, serta mekanisasi kincir 20 unit per hektar.
Strategi ketiga, yakni melakukan modelling membangun kawasan tambak udang modern terintegrasi yang melibatkan masyarakat dan kerja sama swasta. Kawasan terintegrasi ini, salah satunya berada di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, yang diresmikan Presiden Jokowi pada 9 Maret 2023.
"Tahun ini mudah-mudahan kami bisa groundbreaking integrated shrimp farming (budidaya udang terintegrasi) di NTT, di Sumba Timur," ucap TB Haeru.
TB Haeru mengatakan, ada sejumlah manfaat dari dilakukan revitalisasi dan modelling tambak udang. Mulai dari peningkatan kesejahteraan pembudidaya, peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pemenuhan ketahanan pangan nasional, peningkatan penerimaan devisa negara dari ekspor, penciptaan lapangan kerja, hingga munculnya multiplier effect lainnya.
Pilihan Editor: Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Ini Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Mahfud MD dan Sri Mulyani
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
