TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memantau harga dan memastikan kebutuhan bahan pokok selama Ramadan melalui operasi pasar dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SHPP). Selain itu, memberi bantuan pangan 10 kg beras kepada 21.353 juta penerima selama Maret hingga Mei 2023.
Upaya tersebut dilakukan seiring realisasi inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2022 yang mencapai 5,51 persen year on year (yoy) atau lebih rendah ketimbang consensus forecast 6,5 persen yoy. Sementara pada awal 2023, inflasi Maret juga mencapai 4,97 persen yoy atau menurun dibanding Februari yang tercatat 5,47 persen yoy.
"Di tengah berbagai proyeksi perlambatan kondisi perekonomian global, inflasi menjadi salah satu komponen perekonomian nasional yang mampu menunjukkan eksistensi yang terkendali dengan optimal," kata Airlangga dalam acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Jawa Tahun 2023 di Purwakarta, Rabu, 5 April 2025, dikutip dari keterangan tertulis.
Pemerintah bersama Bank Indonesia pun, lanjut Airlangga, terus mendorong bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor rill yang fleksibel, responsif, serta akomodatif.
Selain operasi pasar, SHPP, dan pemberian bantuan pangan, bauran kebijakan yang dilakukan pemerintah, yakni pengalokasian anggaran ketahanan pangan senilai Rp 104,2 triliun untuk penguatan sektor pertanian dan penguatan cadangan pangan. Mulai dari pengembangan budidaya pertanian, penguatan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian, subsidi pupuk maupun bunga kredit, DAK fisik dan non fisik, serta dana desa ketahanan pangan.
Adapun dalam mendorong peningkatan produksi petani, kata Airlangga, pemerintah memberi dukungan akses pembiayaan khusus bagi petani melalui Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian atau Kredit Alsintan, serta KUR Super Mikro. Selain itu, perluasan inovasi eknologi dan digitalisasi pertanian dilakukan Pemerintah melalui perluasan adopsi teknologi, seperti smart irrigation dan smart farming.
“Kerja sama antardaerah di wilayah Jawa, termasuk Jawa Barat, menjadi penting. Dan tadi Gubernur BI mengatakan agar daerah juga mengatur transportasi dan subsidi transportasi dari daerah penghasil ke daerah penerima,” ujar dia.
Pilihan Editor: Isu Penggabungan KIB dan KIR, Jokowi: Saya Bilang Cocok, Terserah Ketua Partainya
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
