TEMPO.CO, Jakarta - Mahfud MD menyatakan ada sebanyak 491 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang terlibat dalam dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp 349 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU tersebut menyatakan hal itu dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR semalam.
"Yang terlibat di sini jumlah entitas dari Kemenkeu 491 orang," kata Mahfud dalam di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam, 29 Maret 2023. Sebanyak 491 entitas ASN Kemenkeu tersebut terdiri atas tiga kelompok laporan hasil analisis (LHA).
Kategori pertama, adalah transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu dengan jumlah Rp 35.548.999.231.280, melibatkan 461 ASN Kemenkeu.
Kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain dengan nilai transaksi Rp 53.821.874.839.402, yang melibatkan 30 ASN Kemenkeu.
Ketiga, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tidak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai di kementerian tersebut. Nilai transaksinya mencapai Rp 260.503.313.306 dan tidak melibatkan entitas ASN Kemenkeu.
Kasus Rafael beda dengan dugaan pencucian uang
Dalam penjelasannya, Mahfud memastikan kasus mantan pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo berbeda dengan kasus dugaan TPPU. "Rafael sudah ditangkap, selesai. Di laporan ini ada jaringannya. Bukan Rafael. Itu (kasus Rafael) kan pidana, bukan TPPU" ucap Mahfud.
Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya memastikan bahwa dari transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun, hanya Rp 3,3 triliun yang berkaitan dengan pegawai Kemenkeu. "Dan itu sudah seperti yang saya sampaikan, sudah ditindaklanjuti, ya," ujar dia setelah rapat kerja bersama Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Senin lalu, 27 Maret 2023.
Selanjutnya: Kemenkeu juga telah mengambil langkah-langkah...
