TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menanggapi atas pelaporan terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Bareskirm Polri.
Laporan itu dilayangkan Ketua Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman dalam kaitan dugaan tindak pidana membuka rahasia transaksi mencurigakan di Kemenkeu sebesar Rp 349 triliun.
“Kami menghormati hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi, termasuk Pak Boyamin dan MAKI. Jadi silakan saja pelaporan dilakukan,” ujar Prastowo kepada Tempo pada Rabu, 29 Maret 2023.
Menurut Prastowo, hal itu justru merupakan wujud kepercayaan Indonesia sebagai negara hukum, menyerahkan dispute ke aparat penegak hukum. Kemenkeu tentu akan tunduk pada hukum dan aturan berlaku, termasuk memberikan keterangan jika diminta.
Selain itu, Kemenkeu juga akan kooperatif dan bersikap menunggu saja. “Yang jelas, yang disampaikan Ibu Menkeu ke publik sama sekali bukan pembocoran data rahasia, tapi klarifikasi dengan ilustrasi agar mudah dipahami publik,” tutur Sri Mulyani.
Selain itu Sri Mulyani, MAKI juga melaporkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD atas kasus yang sama.
"Saya hadir di Bareskrim hari ini untuk melaporkan tindak pidana membuka rahasia hasil dari PPATK yang diduga dilakukan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, lalu Pak Mahfud MD, lalu Menteri Keuangan bu Sri Mulyani,” ujar Boyamin, Selasa, 28 Maret 2023.
Ia melaporkan kasus itu dalam rangka menyelesaikan perdebatan antara Pemerintah dan DPR sekaligus menguji statement anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan dalam rapat yang menyebut membukan hasil PPATK merupakan tindak pidana sebagai mana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
Selanjutnya: "Daripada diperdebatkan terus antara ..."
