TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Petani Indonesia atau SPI menanggapi soal keputusan pemerintah mengimpor beras hingga 2 juta ton tahun ini. Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan impor beras tersebut merupakan akibat dari lambatnya pemerintah mengambil kebijakan perberasan.
"Ini terjadi karena rentetan Bulog yang tidak menguasai cadangan pangan pemerintah (CBP) dari tahun lalu dan masalah ini berlanjut sampai tahun ini," ujar Henry ketika dihubungi, Senin, 17 Maret 2023.
Sehingga, tuturnya, Bulog tidak bisa menjadi satu kekuatan yang bisa mengintervensi pasar. Karenanya, SPI menilai pemerintah harus terlebih dahulu memperbaiki peran, fungsi, dan cara kerja Bulog dalam menjalankan tugasnya sebagai CBP sebelum memutuskan impor.
Dia berujar perbaikan harus dilakukan, baik itu dalam menyerap gabah dari petani maupun prosedural-prosedural lainnya. Dengan begitu, Bulog bisa menyerap gabah dari petani dan mendistribusikannya. Dengan demikian, Bulog mampu berfungsi sebagai cadangan pangan pemerintah.
Di sisi lain, jumlah berapa banyak cadangan pangan pemerintah ini, menurutnya, harus segera dibuat aturannya. "Apakah 10 persen dari kebutuhan beras nasional, atau berapa persen?" kata dia. Menurut SPI, ini semua karena keteledoran pemerintah yang mengurus pangan dan Bulog sejak tahun 2022 yang tidak melakukan tugasnya.
SPI pun menyesalkan langkah pemerintah mengambil kebijakan impor beras. Henry menuturkan langkah ini merupakan buah dari buruknya pemerintah dalam menangani persoalan pangan, yang hampir tiap tahun selalu berulang.
Selanjutnya: Sebab, ia menjelaskan ihwal CBP...
