Solusi paling manjur untuk mencegah impor beras adalah dengan peningkatan produksi dalam negeri. Persoalannya dalam beberapa tahun terakhir, produksi beras dalam negeri justru merosot.
Merujuk data BPS, Khudori menyebut pada 2018 Indonesia surplus beras tetapi volume surplus itu terus turun—dari 4,7 juta ton pada 2018 hanya tinggal 1,34 juta ton pada 2022. “Ketika jumlah surplus kian mengecil, soal pengelolaan cadangan dan distribusi jadi isu krusial. Ketika salah perhitungan, dampaknya bisa amat fatal,” kata Khudori.
Pemerintah telah memutuskan kembali mengimpor beras tahun ini. Berdasarkan salinan surat penugasan yang diterima Tempo, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, memerintahkan Perum Bulog untuk mengimpor 2 juta ton beras hingga Desember 2023.
Keputusan tersebut dikonfirmasi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. Dia mengatakan impor beras telah disetujui di dalam rapat terbatas bersama Kementerian dan lembaga terkait. “Sudah diputuskan di Ratas,” ujar Zulhas ketika ditemui di Kemenkop UKM, Senin, 27 Maret 2023.
Dalam surat penugasan tersebut, Arief mengatakan impor beras sebanyak 500 ribu ton pertama akan dilaksanakan secepatnya. Zulhas menjelaskan tambahan pasokan beras itu dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Selain itu, digunakan untuk kebutuhan bantuan pangan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat.
“Beras impor itu juga dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya seperti yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan,” ujarnya.
RIRI RAHAYU | RIANI SANUSI PUTRI
Baca juga: Jokowi Larang ASN Buka Puasa Bersama, Asosiasi UMKM: Aturannya Tidak Jelas
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
